Minta Kemenhub dan BUMN Ikut Terlibat, Denni: Semua Pihak Ingin Alur Pelabuhan Segera Dikeruk

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 08 Jan 2025 - 23:48

FOKUS: Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu dan pihak terkait saat lakukan rapat koordinasi, kemarin, 8 Januari 2025. FOTO: Media Center Pemprov Bengkulu--

“Namun tetap ada peluang limbah itu bisa dibuang pada jarak yang dekat dengan alur,” beber Rosjonsyah.

Rosjonsyah menambahkan, pada rapat itu juga, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyatakan limbah bisa saja dibuang di samping alur, dan ini juga ada regulasinya.

“Tinggal lagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama Joint Venture Company (JVC), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu serta pihak terkait lainnya menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)," terang Rosjonsyah.

Lebih lanjut, Rosjonsyah menyampaikan, seiring dengan itu Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan JVC berkoordinasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pengerukan.

“Kita pada prinsipnya juga siap mendorong agar rencana pengerukan ini dapat segera terealisasi,” ucap Rosjonsyah.

Sementara itu, Regional Head 2 PT. Pelindo, Drajat Sulistyo menyatakan, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi terkait rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai ini.

“Koordinasi ini tentunya terkait berbagai hal, termasuk dari sisi komersialisasinya,” sampai Drajat.

Drajat mengatakan, langkah ini bertujuan agar semua pihak terlibat dan dapat merasakan keberadaan Pelabuhan Pulau Baai ini. Kemudian terkait kebutuhan biaya, semuanya masih bersifat tentatif.

“Jadi kita masih harus melakukan perhitungan, dan pola pengerukan mana yang lebih efisien,” tandas Drajat.

minta kemenhub dan bumn ikut terlibat, denni: semua pihak ingin alur pelabuhan segera dikeruk                            koranrb.id – pengerukan alur pelabuhan pulau baai, kota bengkulu yang mengalami pendangkalan hingga 2,9 low water spring (lws) terus tuntut keseriusan.
kementerian perhubungan (kemenhub) republik indonesia (ri) dan badan usaha milik negara (bumn) diminta untuk ikut terlibat.
kali ini, komisi iii dprd provinsi bengkulu mengadakan rapat koordinasi bersama asisten ii setda provinsi bengkulu, pelindo ii, dinas perhubungan (dishub) provinsi bengkulu, serta kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (ksop). 
rapat yang digelar di ruang rapat pimpinan dprd provinsi bengkulu, rabu, 8 januari 2025 dengan agenda mendengarkan pandangan masing-masing pihak serta merumuskan solusi untuk mengatasi pendangkalan alur pelabuhan pulau baai.
baca juga:sertifikasi triwulan akhir 330 guru pppk di bengkulu utara paling lambat bulan depan 
baca juga:undang semua paslon, kpu tetapkan cabup-cawabup terpilih
diungkapkan asisten ii setda provinsi bengkulu, ra denni, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas permasalahan pendangkalan alur pelabuhan pulau baai.
ia menyampaikan bahwa pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr. h rosjonsyah, telah menegaskan pentingnya segera melaksanakan pengerukan alur pelabuhan untuk memperlancar akses transportasi barang di pelabuhan pulau baai.
“hari ini (kemarin, red), kami diundang oleh komisi iii untuk mendengar pandangan dari pihak terkait mengenai persiapan dan dukungan untuk pengerukan alur pelabuhan pulau baai,” jelas denni.
baca juga:lampaui tahap i, tes pppk tahap ii bisa lebih dari 1.500 peserta di bengkulu utara
baca juga:target pad kurang rp7,3 miliar, bapenda minta seluruh opd terapkan wajib bukti pajak pada kontraktor
denni juga menambahkan bahwa teknis pelaksanaan pengerukan akan diserahkan kepada pelindo ii bengkulu, karena pihak pelindo lebih memahami seluk-beluk pengerukan alur pelabuhan tersebut.
“pada intinya, semua pihak menginginkan agar alur pelabuhan pulau baai segera dikeruk,” ungkap denni.
ia berharap dengan adanya pertemuan ini, permasalahan pendangkalan alur pelabuhan dapat segera teratasi, mengingat pelabuhan pulau baai merupakan pintu gerbang ekonomi bagi provinsi bengkulu.
“kami juga berharap adanya dukungan dari kementerian perhubungan dan bumn untuk membantu pengerukan alur pelabuhan,” harap denni.
baca juga: honorer sudah dirumahkan, giliran opd pemkan kepahiang 'kelimpungan' 
baca juga: penerima bansos berhak ajukan kip dan bpjs kemensos
sementara itu, ketua komisi iii dprd provinsi bengkulu, juhaili, menjelaskan bahwa rapat dengar pendapat dan koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan yang dihadapi serta solusi yang akan diambil.
dalam rapat tersebut, telah didapatkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi terkait pengerukan alur pelabuhan pulau baai.
“tentu saja, sebagai lembaga, kami akan berupaya agar masalah pendangkalan alur pelabuhan pulau baai dapat segera teratasi melalui pengerukan,” ujar juhaili.
juhaili menegaskan, komisi iii akan mendorong agar permasalahan pendangkalan alur pelabuhan ini segera diselesaikan dengan tindakan konkret.
“secara komprehensif, kami meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, dan nanti kami akan mendorong agar masalah pendangkalan alur pelabuhan ini dapat segera diatasi,” tandas juhaili. 
sebagai informasi tambahan, limbah pasir hasil pengerukan, sepertinya akan menjadi masalah utama ketika pengerukan alur pelabuhan pulau baai nantinya direalisasikan.
sebab limbah pasir itu tidak boleh dibuang sembarangan. ada regulasi yang mengatur terkait tata kelola limbah pasir hasil pengerukan tersebut.
hal ini diungkapkan oleh plt. gubernur bengkulu dr. rosjonsyah saat rapat bersama membahas percepatan pengerukan alur pelabuhan yang tidak kunjung terealisasi, di kantor pt pelindo ii pulau baai, selasa 7 januari 2025.
“terkait limbah pasir tersebut, terdapat regulasi yang mengaturnya. sehingga, tidak bisa dibuang sembarangan,” terang rosjonsyah.
dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan pt pelindo, ksop, dan rekanan pengguna jasa pelabuhan pulau baai.
permasalahan pendangkalan alur pelabuhan pulau baai ini sudah sangat memprihatinkan, sebab saat ini kedalaman alur hanya tinggal 2,9-4 low water spring (lws).
selain permasalahan limbah yang tidak boleh dibuang semabarangan, juga menyangkut biaya yang membengkak apabila limbah itu dikelola sesuai aturan.
“namun tetap ada peluang limbah itu bisa dibuang pada jarak yang dekat dengan alur,” beber rosjonsyah.
rosjonsyah menambahkan, pada rapat itu juga, pihak kementerian perhubungan (kemenhub) telah menyatakan limbah bisa saja dibuang di samping alur, dan ini juga ada regulasinya.
“tinggal lagi pt. pelabuhan indonesia (persero) bersama joint venture company (jvc), dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu serta pihak terkait lainnya menyusun analisis dampak lingkungan (amdal)," terang rosjonsyah.
lebih lanjut, rosjonsyah menyampaikan, seiring dengan itu pelindo selaku badan usaha pelabuhan (bup), dan jvc berkoordinasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pengerukan.
“kita pada prinsipnya juga siap mendorong agar rencana pengerukan ini dapat segera terealisasi,” ucap rosjonsyah.
sementara itu, regional head 2 pt. pelindo, drajat sulistyo menyatakan, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi terkait rencana pengerukan alur pelabuhan pulau baai ini.
“koordinasi ini tentunya terkait berbagai hal, termasuk dari sisi komersialisasinya,” sampai drajat.
drajat mengatakan, langkah ini bertujuan agar semua pihak terlibat dan dapat merasakan keberadaan pelabuhan pulau baai ini. kemudian terkait kebutuhan biaya, semuanya masih bersifat tentatif.
“jadi kita masih harus melakukan perhitungan, dan pola pengerukan mana yang lebih efisien,” tandas drajat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan