Anggaran Rp3,8 Miliar Berobat Gratis Tahun 2025 Sudah Siap

KOTA MANNA,KORANRB.ID - Pemkab Bengkulu Selatan kembali memprioritaskan anggaran kesehatan masyarakat. 

Tahun ini tak kurang Rp3,8 miliar dana yang dialokasikan untuk berobat gratis. 

Anggaran tersebut meliputi program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.

Jangan lagi ada masyarakat yang terkendala biaya pengobatan saat ingin berobat. 

Anggaran Rp3,8 miliar telah dianggarkan oleh Pemkab Bengkulu Selatan melalui Dinas Kesehatan itu tetap masuk pada item kegiatan Universal Health Coverage (UHC).

Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, M.Si mengatakan, seluruh biaya pengobatan masyarakat yang berdomisili di Bengkulu Selatan, akan diakomodir melalui program tersebut.

BACA JUGA:Kuota Jemaah Haji di Bengkulu Tahun Ini Tetap 1.706

BACA JUGA:Honorer Dirumahkan, Jangan Lagi OPD ‘Kucing-Kucingan’

Apabila dana yang disiapkan kurang, maka kembali diplot pada APBD Perubahan. Oleh sebab itu masyarakat jangan khawatir jika ingin mendapat pelayanan medis di Bengkulu Selatan.

“Tentu pemerintah daerah tetao mengutamakan pelayanan dasar kesehatan, sebagai bukti anggaran tahun ini telah disiapkan untuk UHC,” kata Didi.

Selain itu, untuk puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan ditekankan memberi informasi jaminam kesehatan ini melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui informasi tersebut.

“Tolong sampaikan kepada masyarakat tentang ini agar masyarakat tau, kita tetap punya program kesehatan gratis,” ujar Didi.

Di tempat terpisah, Kepala Bapedda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Fikri Aljauhary S.STP MM mengatakan, beberapa isu strategis di Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dari kemiskinan dan pengangguran, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha. Konektivitas Antar Wilayah. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedaulatan dan Ketahanan Pangan. Tata kelola pemerintahan dan Reformasi birokrasi.