Izin Perusahaan PT ABS Disorot Walhi dan FMPR, Ini Poinnya

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 10 Jan 2025 - 23:28

TERBENGKALAI: Salah satu lahan PT ABS di Kecamatan Pino Raya diduga terbengkalai. --FMBR

“Ini menjadi bahan laporan kami nanti ke APH,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Ketua Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) Rusli kembali mendesak Pemkab Bengkulu Selatan segera mencabut IUP PT ABS.

Ia beralasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut diduga belum ada.

Sehingga secara admintrasi kelengkapan izin PT ABS diduga tidak lengkap.

“Kami masyarakat (FMPR) mendesak pemerintah Bengkulu Selatan cabut izin PT ABS IUP dan sebagainya,” kata Rusli.

Menurut Rusli berdasarkan aturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, perusahaan yang tidak memiliki HGU tidak boleh menanam kelapa sawit.

Selain itu lanjut Rusli Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perkebunan juga ditegaskan perusahaan perkebunan wajib memiliki izin HGU.

“Artinya dalam aturan dan undang undang sudah jelas dan kami berlandaskan aturan itu,” tambahnya.

izin perusahaan pt abs disorot walhi dan fmpr, ini poinnya                             kota manna, koranrb.id - wahana lingkungan hidup (walhi) bengkulu menyoroti izin yang dimiliki pt agro bengkulu selatan (abs) di kecamatan pino raya.
walhi menduga pt abs tidak lagi memiliki izin untuk beroperasi. sebab perpanjangan izin pt abs diduga sudah gugur dan atau kedaluwarsa sejak 21 september 2016.
dijelaskan direktur eksekutif daerah walhi bengkulu abdulah ibrahim ritonga, dari analisis dokumen izin perusahaan pt. abs diduga perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah kedaluwarsa dan gugur. 
saat ini pt abs diduga tidak memiliki legalitas dalam melakukan aktivitas-aktivitas perkebunan di kecamatan pino raya. 
baca juga:tambak udang di kabupaten kaur mulai diusut polisi, periksa seluruh perizinan
pernyataan walhi bengkulu sebut abdulah bukan tanpa alasan.
izin pt abs diduga telah habis sejak 21 september 2016.
“untuk saat ini pt abs tidak memiliki izin.
sudah habis sejak 2016,”  terang abdulah. 
baca juga:dampak hutan menjadi kebun sawit ilegal, harimau pemangsa warga jejaknya mengarah ke kota mukomuko 
selain tidak memiliki perpanjangan izin, pt abs sambung abdulah diduga tidak menjalankan perusahaan sesuai aturan.
dari luasan peta izin lokasi seluas 2.950 hektare tersebut tidak sampai 50 persen dari luasan lahan yang dimaanfaatkan, ditanami dan dikelola oleh pihak perusahaan. 
hal tersebut menurut walhi bengkulu sama saja dengan menelantarkan lahan. 
pt abs juga tidak melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 persen dari luas keseluruhan yang diusahakan oleh perusahaan.
baca juga:punya tanduk melengkung! berikut 5 fakta unik kerbau asia, ahli berenang
“ini menjadi bahan laporan kami nanti ke aph,” imbuhnya.
di tempat terpisah, ketua forum masyarakat pino raya (fmpr) rusli kembali mendesak pemkab bengkulu selatan segera mencabut iup pt abs. 
ia beralasan hak guna usaha (hgu) perusahaan tersebut diduga belum ada.
sehingga secara admintrasi kelengkapan izin pt abs diduga tidak lengkap. 
baca juga:dukcapil rejang lebong hadirkan layanan antar dokumen adminduk melalui pt pos indonesia 
“kami masyarakat (fmpr) mendesak pemerintah bengkulu selatan cabut izin pt abs iup dan sebagainya,” kata rusli. 
menurut rusli berdasarkan aturan pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, perusahaan yang tidak memiliki hgu tidak boleh menanam kelapa sawit. 
selain itu lanjut rusli pasal 18 undang-undang nomor 18 tahun 2024 tentang perkebunan juga ditegaskan perusahaan perkebunan wajib memiliki izin hgu. 
“artinya dalam aturan dan undang undang sudah jelas dan kami berlandaskan aturan itu,” tambahnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan