Berikan Efek Jera, Pelaku Asusila Harus Dipenjara

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:18

DAMPINGI: Ajarkan anak sejak dini untuk lawan tindakan pelanggaran hak.--UPTD PPA

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Mukomuko sepanjang 2024 tercatat sebanyak 13 orang.

Seluruhnya mendapatkan dampingan dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mukomuko.

Dimana pendampingan dilakukan agar tidak mengangu mental anak, baik saat menjalani proses hukum saat menjadi korban ataupun tersangka.

Hal ini disampaikan Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Mukomuko, Afia Lola Andany.

Dari 13 anak berhadapan dengan hukum, 12 merupakan korban, hanya 1 yang menjadi pelakunya.

Dimana sebagain besar adalah kejahatan asusila terhadap anak.

Vivi juga menyampaikan, di awal tahun 2025 ini UPTD PPA sudah mendampingi 1 kasus asusila yang korbanya juga anak-anak.

"Tidak jarang kasus asusila pada anak di Mukomuko, tidak tercium oleh proses hukum.

Karena pihak keluarga milih berdamai, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang berbahaya," beber Afia.

Afia memastikan UPTD PPPA selalu meminta, agar kasus asusila terhadap anak jangan didiamkan saja, atau memilih untuk berdamai.

Pihak keluarga harus melaporkan ketika salahsatu anggota keluarganya menjadi korban.

Serta jangan pernah takut untuk melapor ke pihak penegak hukum.

berikan efek jera, pelaku asusila harus dipenjara                            mukomuko, koranrb.id – jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (abh) di kabupaten mukomuko sepanjang 2024 tercatat sebanyak 13 orang.  
seluruhnya mendapatkan dampingan dari uptd pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan perlindungan anak (dp2kbp3a) kabupaten mukomuko. 
dimana pendampingan dilakukan agar tidak mengangu mental anak, baik saat menjalani proses hukum saat menjadi korban ataupun tersangka.
 hal ini disampaikan kepala uptd ppa dp2kbp3a kabupaten mukomuko, afia lola andany. 
baca juga:ini makna berbagi pada perayaan ulang tahun anak
dari 13 anak berhadapan dengan hukum, 12 merupakan korban, hanya 1 yang menjadi pelakunya. 
dimana sebagain besar adalah kejahatan asusila terhadap anak. 
vivi juga menyampaikan, di awal tahun 2025 ini uptd ppa sudah mendampingi 1 kasus asusila yang korbanya juga anak-anak.
"tidak jarang kasus asusila pada anak di mukomuko, tidak tercium oleh proses hukum.
baca juga:isu bakal diundur, pemprov bengkulu tunggu jadwal pelantikan gubernur terpilih 
karena pihak keluarga milih berdamai, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang berbahaya," beber afia.
afia memastikan uptd pppa selalu meminta, agar kasus asusila terhadap anak jangan didiamkan saja, atau memilih untuk berdamai.
pihak keluarga harus melaporkan ketika salahsatu anggota keluarganya menjadi korban. 
serta jangan pernah takut untuk melapor ke pihak penegak hukum. 
baca juga:awas! salah pergaulan, merusak masa depan anak
pelaku asusila terhadap anak mesti diputus dengan cara dihukum agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak ada korban berikutnya.
“terkadang orang tua atau keluarga korban malu melaporkan anaknya atau orang dekatnya menjadi korban.
padahal jika hal tersebut tidak dilakukan akan membahayakan anak-anak yang lain,” sampainya.
afi juga menyampaikan, kasus asusila tidak tepat diselesaikan dengan perdamaian keluarga. 
baca juga:ini 5 tokoh potensial pimpin dpd i partai golkar bengkulu
sebab kejahatan asusila terhadap anak merupakan kejahatan yang terbilang menyimpang. 
selain berpeluang akan ada korban selanjutnya, trauma yang mendalam terhadap anak bisa membuat mental anak rusak hingga dewasa.
"seperti pedofil, itu seperti penyakit. kalau pelaku dibiarkan bisa banyak anak-anak yang menjadi korban,"ujar afia.
oleh sebab itu, afia berharap, jangan ada pihak yang mendorong kejahatan asusila terhadap anak diselesaikan perdamaian tanpa ada proses hukum. 
baca juga:tunjangan fungsional belum dibayar, bpkd minta pns lapor
sebab selain membahayakan, tindakan tersebut juga dapat menggangu proses hukum. 
"kejahatan asusila terhadap anak harus disetop.
pelakunya mesti dihukum.
kalau tidak, berpotensi ada korban lain,"tegas afia. 
baca juga:temuan bpk di dinas kesehatan kepahiang, aph diminta bergerak
kemudian, lanjut afia, kalau pihak keluarga korban asusila anak melapor, pihak uptd pppa bisa melakukan pendampingan atau konseling psikologi. 
kalau korban tidak ditangani, bisa berimbas terhadap prilaku menyimpang anak dikemudian hari.
bahkan bisa menjadi pelaku kejahatan asusila anak. 
"anak korban asusila harus didampingi. jangan dibiarkan begitu saja," paparnya. 
baca juga:tidak lama lagi, nasib ribuan honorer pemprov bengkulu ditentukan
dinas p2kbp3a, sambung afia, memiliki sumber daya manusia (sdm) 1 orang psikolog untuk melakukan pendampingan.
jika traumatik korban terbilang berat, dinas juga sudah menjalin kerjasama dengan ikatan psikologi klinis (ipk) indonesia wilayah bengkulu. 
"makanya penting kejahatan asusila terhadap anak dilaporkan.
bukan saja soal menghukum pelaku.
tapi juga demi kepentingan masa depan korban," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan