Berkekuatan 7 ASN, Bapenda Pesimis Capai Target PAD Rp31 Miliar Tanpa Dibantu Honorer

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:37

Kepala Bapenda Bengkulu Selatan, Didi Krestiawan--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

berkekuatan 7 asn, bapenda pesimis capai target pad rp31 miliar tanpa dibantu honorer                             kota manna,koranrb.id - badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu selatan tahun ini dibebankan target pemasukan untuk pendapatan asli daerah (pad) terbilang besar. mencapai rp31 miliar di tahun 2025 ini. 
target pad yang dibebankan ke bapenda ini terbilang sangat berat. pasalnya, bapenda yang merupakan organisasi perangkat daerah (opd) yang baru terbentuk 1 tahun ini, hanya berkekuatan 7 asn.
tak berlebihan bila kepala bapenda bengkulu selatan, didi krestiawan pesimis target yang dibebankan itu bisa tercapai 100 persen dengan hanya mengandalkan 7 asn termasuk dirinya sebagai kepala bapenda.
selama ini (sepanjang tahun 2024), pekerjaan di bapenda selain dilakukan asn juga dibantu puluham tenaga honorer, sehingga target pad bisa ditembus. 
akan tetapi pascapenataan pegawai non-asn, bapenda tidak lagi memiliki tenaga honorer, sehingga target yang dipasang itu menjadi sangat sulit dicapai.
didi krestiawan mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk lanjutan. 
diakuinya, dengan jumlah pegawai (asn) yang sangat minim, tentu akan menjadi kendala utama dalam kelancaran penarikan retribusi sebagai pad.
baca juga: 9 pabrik cpo kangkangi permentan, tidak ada kebun inti, perusahaan belum ditindak
baca juga:penerima bansos berpeluang bertambah, pemerintah verifikiasi dtks dan p3ke 
“tentunya kami akan mencari cara lain agar tugas kami bisa tercapai. target kami sangat besar tahun ini (2025), sementara jumlah tenaga yang ada cuma 7 asn termasuk saya. beda tahun sebelumnya masih banyak tenaga honorer yang membantu tugas-tugas penarikan retribusi dan pajak daerah,’’ ungkapnya.
adapun daftar potensi pad yang dikelola bapenda, retribusi parkir, pasar, retribusi tepi jalan umum,  pajak kendaraan bermotor, pbb-p2 dan  bphtb.
juga pajak reklame, hiburan, hotel, restoran, walet, rumah penginapan, penerangan jalan umum, mineral/tambang, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak makan minum.
“ada 2 pontensi sumber pad baru yang dikelola bapenda, yakni adalah pajak hiburan dan rumah makan. selama ini dikelola oleh dinas pariwisata,” terang didi. 
sebelumnya, pemerintah pusat melalui kemenpan-rb telah melayangkan surat edaran terkait pemberhentian tenaga honorer di seluruh indonesia, khususnya honorer yang belum terdata di bkn.
sementara itu sekda bengkulu selatan sukarni dunip dengan jelas mengatakan bahwa status tenaga honorer saat ini tidak lagi boleh digunakan oleh pemerintah daerah. 
baca juga:isu bakal diundur, pemprov bengkulu tunggu jadwal pelantikan gubernur terpilih 
baca juga:ditargetkan selesai pertengahan 2025, pengangkatan pppk paruh waktu tetap tunggu regulasi pusat
pemerintah hanya boleh menggunakan tenaga honorer yang telah masuk database bkn. semua honorer yang telah masuk database tersebut dijadikan pppk. 
“untuk saat ini kita fokus perjuangka honorer yang masuk database,” ujar sukarni. 
bahkan sukarni telah mengumpulkan seluruh kepala opd untuk mencari cara agar beban kerja di opd tidak terasa memberatkan tanpa tenaga honorer. 
“mungkin solusinya menggunakan tenaga outsourcing atau skema lainnya sebagai pengganti tenaga honorer,” kata sukarni

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan