Pemprov Masih 'Berutang' DBH ke Pemkab Seluma Empat Triwulan

Kepala Bapenda Seluma, Suparjo--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

SELUMA,KORANRB.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diketahui masih memiliki "Utang" pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Bahkan dari kewajiban menyetor DBH sebanyak 4 triwulan, semuanya belum dilunaskan.

Akibat dari terutangnya DBH ini, sejumlah pembayaran yang harusnya dilakukan oleh Pemkab Seluma ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2024 lalu harus berutang.

Disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Seluma, Suparjo, S.Sos,  ia bersama stafnya sudah berulang kali melakukan jemput bola ke Bapenda Provinsi Bengkulu.

Sayangnya upaya menagih pencairan DBH itu, hasilnya tidak memuaskan. Dana yang diharapkan belum tersedia di Pemprov.

Adapun rincian DBH yang belum dibayarkan, yakni untuk Triwulan I dan II belum dibayar penuh, sedangkan Triwulan III dan IV belum dibayarkan sama sekali. 

BACA JUGA:Terpilih Jadi Ketua Umum BPW Periode 2025-2029, Roni Desa: HIPKA Jadi Rumah Pengusaha Baru Bengkulu

BACA JUGA:Target Surplus Beras, Distan Terkendala Pembelian Bibit

DBH tersebut berasal dari beberapa jenis, termasuk DBH pajak kendaraan bermotor (PKB). 

"Sudah berulang kali kita ke sana (Bependa Provinsi), bahkan minggu ini saya sudah kembali menemui, namun dana yang diharapkan belum dapat dikucurkan,’’ sampai Suparjo.

Meskipun saat ini DBH belum masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD) Pemkab Seluma, namun Inspektorat Seluma telah melakukan review Surat Perintah Membayar (SPM) ke sejumlah OPD.

Ini sebagai syarat untuk mencairkan pembayaran utang di tahun anggaran 2024 lalu, Seluruh dokumen pengajuan pembayaran yang sebelumnya berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma, saat ini tengah direview oleh Inspektorat Seluma.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma, Dr. Marah Halim S.P, M.P, M.Si, M.Ak, CGCAE, QRMP, CGR membenarkan. 

Mereka tengah disibukkan mekanisme pencairan 3 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tambahan untuk 32 desa, serta belanja modal lainnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan