Peringatan Ancaman Pidana Tak Dihiraukan, PKL di Depan PTM Akan Ditertibkan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 23:51

PERINGATAN: Terlihat sepanduk peringatan yang diabaikan oleh para pedagang yang berada di depan PTM pada Sabtu 11 Januari 2024. RENO/RB--

peringatan ancaman pidana tak dihiraukan, pkl di depan ptm akan ditertibkan                            koranrb.id – meski sudah diberikan peringatan, pedagang kaki lima (pkl) yang berada di depan pasar tradisional modern (ptm) masih tetap berdagang seperti biasa, pemerintah kota (pemkot) bengkulu akan ambil tindakan.
dari penelusuran rb sabtu, 11 januari 2025 sore, terlihat ada sebuah sepanduk yang berukuran cukup besar terpasang di gerbang tempat pemakaman umum (tpu) kelurahan belakang pondok persis di depan ptm.
tertulis pringatan pada spanduk tersebut yang menegaskan pelarangan terhadap aktivitas berjualan dan mendirikan bangunan di badan jalan, trotoar dan lahan parkir.
tertulis juga peringatan atau larangan tersebut sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2005 tentang ketentraman dan ketertiban umum.
baca juga:cegah pmk, distan seluma usulkan kebutuhan 3.000 dosis vaksin 
baca juga:realisasi makan bergizi gratis di bengkulu masih tunggu juklak juknis
dengan  ketentuan pidana pasal 39 yang menyebutkan pelanggaran atas ketentuan perda ini diacam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya rp5 juta.
tidak berjauhan, salah satu pedagang yang berada didekat spanduk, ratnawati (48) mengatakan sudah di berdagang buah di area tersebut lebih dari 5 tahun lama.
“saya di sinikan sudah lebih dari 5 tahun, kami disini cari nafkah,” ungkap ratnawati.
ia menjelaskan tidak bisa berkata apapun perihal spanduk pelarangan tersebut, sebab menurutnya tujuan dari ia berjualan diatas trotoral itu hanya sekedar mencari kecukupan memenuhi kebutuhan ia dan keluarganya.
baca juga:dbh belum tersalur, ombudsman siap tindaklanjuti laporan 
baca juga:pemprov masih 'berutang' dbh ke pemkab seluma empat triwulan
ratnawati juga mengakui sudah beberapa kali mendapatkan teguran dari petugas pasar dan satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota bengkulu.
“sudah beberapa kali, tapi kami belum mampu mau menyewa di dalam ptm, memang awalnya gratis tapikan tidak selamanya,” ujar ratnawati.
lebih jauh, ia mengutarakan keinginannya agar pemerintah memberikan solusi yang tepat selain mengarakan untuk berdagang di dalam kios ptm, sebab kondisi sepi pengujung yang terjadi di ptm juga menjadi alasanya untuk tidak memulai berusaha di tempat tersebut.
sementara itu, salah satu pembeli, hengki fernando mengatakan lebih tertarik membeli dagangan yang berada di pinggir jalan sebab lebih simple dan tidak perlu membayar parkir.
“sebenarnya lebih memilih membeli yang berada di pinggir jalan seperti ini, karena tidak bayar parkir dan tidak perlu masuk kedalam pasar,” ujarnya.
baca juga:harga cabai berangsur stabil, rp40 ribu/kg, ini 3 daerah pemasoknya di pasar kota bengkulu
baca juga:blangko ktp menipis secara nasional, dukcapil kota bengkulu pastikan stok aman
selain itu, hengki juga membandingkan harga yang di jual di dalam pasar dan diluar pasar, dimana harga yang berada didalam pasar sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di pinggir jalan.
dengan adanya pelarangan tersebut, menurutnya tidak hanya sekedar melarang saja melainkan memberikan tempat yang memang layak dan sesuai dengan keinginan pedagang serta pembeli itu sendiri.
terpisah kepala unit pelaksana teknis daerah (uptd) pasar, dinas perindustrian dan perdagangan (disprindag) kota bengkulu, ganda wijaya merangkan sepanduk yang berada di kawasan pasar minggu dan di depan ptm tersebut merupakan milik dari pemerintah kota bengkulu yang dipasang untuk memberikan peringatan kepada para pedagang untuk tidak lagi memakan jalan, lahan parkir dan trotoar sebagai tempat berdagang.
“iya itu punya kita, supaya para pedagang itu tertib tidak lagi berdagang diatas trotoar, di atas lahan parkir, dan di badan jalan,” jelas ganda.
ia juga menjelaskan sebelumnya sudah memberikan surat teguran sebanyak 2 kali kepada para pedagang agar meninggalkan tempat tersebut untuk pindah kedalam ptm atau kedalam pasar minggu.
di mana batas waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk meninggalkan trotoral dan bahu jalan za arifin tersebut hingga 13 januari 2025 mendatang.
“jadi nanti selasa, 14 januari 2025 kita akan melakukan penertiban di depan mega mall dan ptm kalau memang masih ada yang berdagang di sana,” jelasnya.
hal tersebut dilakukan atas dasar peraturan daerah (perda)  kota bengkulu nomor 03 tahun 2008, kemudian perda nomor 05 tahun 2019 pasal 21 ayat 2 yang juga menerangkan petugas parkir dilarang untuk mengalih fungsikan lahan parkir selain peruntukannya.
selain pedagang, ia juga meminta kepada para pembeli agar tertib, jika ingin membeli sesuatu dipasar sudah seharusnya masuk dalam ptm ataupun pasar minggu dengan meletakan kendaraan pada lahan parkir yang sudah sesuai.
“selain para pedagang kita juga minta untuk para pembeli tertib masuk kepasar jika ingin membeli sesuatu, jangan belanja diatas motor seperti selama ini,” ungkapnya.
ia menjelaskan operasi penertiban yang akan dilakukan pada selasa mendatang akan bergerak bersama stakeholder lainnya seperti satpol pp, bapenda, dishub, tni, polri dan dlh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan