Isu Makelar Guru PPPK Beredar di Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 13 Jan 2025 - 22:51

Dinas Dikbud Rejang Lebong --arie/rb

Ia juga mengimbau kepada para guru yang baru lulus agar tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan Disdikbud atau pihak lain. Noprianto menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan jika menemukan praktik seperti ini.

"Dikbud Rejang Lebong sangat terbuka untuk setiap laporan terkait sektor pendidikan di daerah. Bagi masyarakat, jangan ragu untuk melapor jika ada keluarganya atau dirinya sendiri yang ditawarkan oleh oknum makelar PPPK ini," terang Noprianto.

Tidak hanya pemerintah daerah, pihak kepolisian juga ikut memberikan perhatian serius terhadap isu ini.

Kapolres Rejang Lebong, AKBP Eko Budiman, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan praktik makelar jabatan atau pungutan liar dalam proses penempatan guru PPPK.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya guru PPPK yang baru lulus, untuk lebih waspada dan tidak tergiur dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan mengatur penempatan, segera laporkan ke kami agar kami dapat menindaklanjuti,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan bahwa praktik pungutan liar seperti ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng integritas institusi pemerintah.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga transparansi dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan.

"Kalau benar ada PPPK yang mendapati oknum makelar ini, silakan lapor ke Polres Rejang Lebong agar bisa kami tindaklanjuti," tegas Kapolres.

Pada penerimaan PPPK tahun 2024, Kabupaten Rejang Lebong menerima kuota sebanyak 385 formasi untuk tenaga guru. Dari jumlah tersebut, 318 orang dinyatakan lulus. Menurut data Disdikbud, penempatan para guru ini nantinya akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

Beberapa wilayah di Rejang Lebong, terutama di daerah terpencil, diketahui memiliki kebutuhan yang mendesak akan guru. Oleh karena itu, penempatan guru PPPK dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan, bukan berdasarkan permintaan atau lobi-lobi tertentu.

isu makelar guru pppk beredar di rejang lebong                            koranrb.id – pascapengumuman kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tenaga guru di kabupaten rejang lebong, beredar isu yang memprihatinkan.
isu tersebut mengungkap adanya oknum-oknum yang diduga mencari keuntungan pribadi melalui proses penempatan kerja para guru yang telah dinyatakan lulus.
berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, sejumlah oknum mengklaim mampu mengatur lokasi penempatan kerja para guru pppk.
tidak hanya itu, oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada guru dengan janji mereka akan ditempatkan di lokasi yang diinginkan.
baca juga:dprd lebong gelar pleno pemberhentian dan pengangkatan bupati
baca juga:kabar buruk, 32 rtlh di lebong batal dibedah, kadis perkim: tidak masuk dalam dpa 
praktik ini mencederai integritas sistem penempatan yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan transparansi.
seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku pernah dihubungi oleh pihak tertentu yang menawarkan jasa penempatan kerja.
“mereka bilang bisa membantu penempatan saya lebih dekat ke kota asalkan ada uang jasa yang diberikan. saya tentu tidak percaya dan memilih melaporkan hal ini kepada pihak terkait,” ujarnya.
merespons isu ini, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten rejang lebong, drs. noprianto, mm menegaskan bahwa tidak ada biaya apa pun yang dikenakan dalam proses penempatan guru pppk.
baca juga:usulan pemberhentian dan pengesahan bupati seluma diserahkan ke mendagri
baca juga:tunggakan bpjs kesehatan pemkab lebong capai rp2,8 miliar
ia menyatakan bahwa semua prosedur penempatan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
“kami tegaskan bahwa penempatan tenaga guru pppk dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan. tidak ada ruang untuk praktik pungutan liar atau makelar jabatan,” ungkap noprianto.
ia juga mengimbau kepada para guru yang baru lulus agar tidak mudah percaya dengan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan disdikbud atau pihak lain. noprianto menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan jika menemukan praktik seperti ini.
"dikbud rejang lebong sangat terbuka untuk setiap laporan terkait sektor pendidikan di daerah. bagi masyarakat, jangan ragu untuk melapor jika ada keluarganya atau dirinya sendiri yang ditawarkan oleh oknum makelar pppk ini," terang noprianto.
baca juga:apel senpi, 6 pucuk senpi organik personel polres kaur ditarik
baca juga:tersangka pembunuhan cucu dan nenek terancam penjara seumur hidup
tidak hanya pemerintah daerah, pihak kepolisian juga ikut memberikan perhatian serius terhadap isu ini.
kapolres rejang lebong, akbp eko budiman, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan praktik makelar jabatan atau pungutan liar dalam proses penempatan guru pppk.
“kami mengimbau masyarakat, khususnya guru pppk yang baru lulus, untuk lebih waspada dan tidak tergiur dengan janji-janji yang tidak masuk akal. jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan mengatur penempatan, segera laporkan ke kami agar kami dapat menindaklanjuti,” ujar kapolres.
ia menambahkan bahwa praktik pungutan liar seperti ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng integritas institusi pemerintah.
baca juga:pemkab kaur fasilitasi gusril-hamid pelantikan februari mendatang
baca juga:jika tuntutan tak dipenuhi, honorer nakes ancam gelar aksi lebih besar
oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga transparansi dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan.
"kalau benar ada pppk yang mendapati oknum makelar ini, silakan lapor ke polres rejang lebong agar bisa kami tindaklanjuti," tegas kapolres.
pada penerimaan pppk tahun 2024, kabupaten rejang lebong menerima kuota sebanyak 385 formasi untuk tenaga guru. dari jumlah tersebut, 318 orang dinyatakan lulus. menurut data disdikbud, penempatan para guru ini nantinya akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.
beberapa wilayah di rejang lebong, terutama di daerah terpencil, diketahui memiliki kebutuhan yang mendesak akan guru. oleh karena itu, penempatan guru pppk dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan, bukan berdasarkan permintaan atau lobi-lobi tertentu.
baca juga:pastikan aliran sesat di bengkulu utara tak ada lagi, beberapa orang dipantau
baca juga:usai pembangunan, pemda kebut pembangunan jalan dan fasilitas pendukung
beberapa guru pppk yang telah lulus merasa resah dengan adanya isu ini.
mereka berharap pemerintah dapat menjamin bahwa proses penempatan dilakukan secara adil dan bebas dari praktik korupsi.
“kami sudah melalui tahapan seleksi yang ketat. kami berharap proses penempatan juga berjalan sesuai aturan, tanpa adanya pungutan liar atau permainan di belakang layar,” ujar salah satu guru yang lulus pppk tahun ini yang enggan disebutkan identitasnya.
guru tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan kepolisian dalam menindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.
"kami berharap pemerintah dan aparat kepolisian bisa menindaklanjuto isu ini, karena ini sangat meresahkan kami selaku pppk yang telah berjuang untuk bisa diangkat menjadi abdi negara," harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 14 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan