Nasib Kades Dusun Baru di Tangan Bupati Seluma, Dinas PMD : Sudah Kita Berikan Pertimbangannya

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 14 Jan 2025 - 10:32

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Seluma, Nopetri Elmanto, M. Si--Zulkarnain/rb

nasib kades dusun baru di tangan bupati seluma, dinas pmd : sudah kita berikan pertimbangannya                            seluma, koranrb.id - kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma, nopetri elmanto, m. si mengaku saat ini sudah menyerahkan rekomendasi kepada bupati seluma, erwin octavian, se terkait permasalahan kades dusun baru kecamatan ilir talo, ibran.
artinya saat ini nasib kades ibran tinggal menunggu keputusan dari bupati seluma, karena dinas pmd sudah memberikan sejumlah pertimbangan dari hasil peninjauan dilapangan.
"kita sudah melakukan survei kelapangan, termasuk koordinasi dengan dprd dan forkopimda seluma sebelum akhirnya menyimpulkannya. untuk sekarang nota dinasnya sudah kita sampaikan kepada bupati seluma, artinya saat ini tinggal menunggu petunjuk dari bupati,"sampai nopetri.
disampaikan nopetri, adapun isi dari nota dinas tersebut berisi rekomendasi kepada bupati seluma, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
baca juga:soal kades dusun baru dprd seluma minta bupati tegas
baca juga:tuntaskan polemik, sekdes dusun baru ajak kades mengundurkan diri
untuk isinya, nopetri tidak dapat menjelaskan secara gamblang, namun dipastikannya dinas pmd memberikan 2 opsi, terkait dampak jika kades diangkat kembali atau jika kades tidak diangkat kembali.
"sudah kita jabarkan juga dampaknya, artinya bupati bisa mempertimbangkan yang mana terbaik,"imbuh nopetri.
jika dilihat dari situasi saat ini, kades dusun baru ibran berpeluang diaktifkan kembali. mengacu pada hearing yang dilakukan antara dprd seluma, pemkab seluma, pemerintah desa (pemdes) dusun baru dan bpd dusun baru pada pekan lalu.
dari hasil hearing, dprd seluma menegaskan bahwa bupati seluma selaku pimpinan pemerintah kabupaten (pemkab) harus tegas dalam mengambil  kebijakan.
disampaikan waka i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos. dari hasil pemantauan dprd seluma selama ini, tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kades ibran, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengaktifkan kembali kades ibran.
baca juga:puluhan warga desa dusun baru datangi kantor bupati seluma
baca juga:polsek talo selidiki dugaan pembakaran rumah warga dusun baru seluma
karena syarat untuk memberhentikan kades ada beberapa alasan, diantaranya kades mengundurkan diri, kades meninggal dan kades terlibat kasus pidana.
ditambahkan samsul, sejauh ini dirinya mendapat informasi dari polres seluma bahwa tidak ada laporam terkait perselingkuhan kades oleh siapapun. yang ada hanya laporan pencemaran nama baik oleh kades itu sendiri.
"dari beberapa point untuk syarat memberhentikan kades, tidak ada yang dilakukan oleh kades ibran, termasuk bukti isu perselingkuhan pun tidak ada. jadi bupati seluma harus tegas dalam mengambil kebijakakan, untuk apa di ulur lagi jika memang tidak ada bukti pelanggaran,"sampai samsul.
pada intinya, dprd seluma takutkan nantinya bupati seluma akan memecat seseorang yang belum tentu bersalah.
itulah yang dprd seluma akan antisipasi, sehingga nantinya tidak ada keputusan yang cacat dan berimbas sk bupati seluma yang kembali digugat ke ptun dan kalah seperti beberapa kasus sebelumnya.
"sejauh ini pun usulan dari bpd dusun baru mengenai pengaktifan kembali, bukan usulan pemberhentian,"pungkas samsul.
baca juga:nasib kades dusun baru ibran, dinas pmd tunggu batas waktu nonaktif selesai
baca juga:warga dusun baru tolak kades ibran diaktifkan kembali, ini alasannya
sementara itu ketua bpd dusun baru, hendri jayadi mengatakan bahwa bpd mengusulkan pengaktifan kembali kades dusun baru, ibran bukan tanpa alasan dan kepentingan pribadi.
namun ini sudah sesuai dengan regulasi, dimana masa penonaktifan ibran berlaku selama 6 bulan dan itu telah berakhir sejak 27 november 2024 lalu, namun hingga saat ini sk pengaktifan kades ibran belum diterima.
didalam sk pemberhentian sementara, ada 4 point utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen.
yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
"bpd sudah sepakat mengusulkan kembali pengaktifan kades ibran, ini sudah sesuai regulasi karena sk pemberhentiannya sudah habis dan sejauh ini tidak ada ditemukan pelanggaran dari yang sudah ditetapkan,"sampai hendri jayadi.
sementara itu, plt. kades dusun baru, hardi yansah menyampaikan bahwa keputusan bisa dilihat dari respon atau permintaan masyarakat desa dusun baru itu sendiri.
baca juga:nasib ibran: berhenti kades dusun baru dan dilaporkan ke polres seluma, ini kasusnya
baca juga:7 tersangka penyegelan kantor desa dusun baru seluma belum ditahan, pekan ini diperiksa maraton
beberapa waktu lalu puluhan warga desa dusun baru mendatangi kantor bupati seluma untuk menyuarakan penolakan dilanjutkannya kades ibran dari jabatan.
"kami harapkan bapak bupati melalui pemkab seluma dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar roda pemerintahan di desa dapat kembali berjalan seperti dulu,"harap hardi yansah.
konflik di desa dusun baru mencuat usai munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diduga telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan