Dua Kades Nonaktif, Menunggu Kebijaksanaan Bupati Seluma Sebelum Purna Tugas

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 14 Jan 2025 - 23:08

SALAMAN: Bupati Seluma saat melantik sejumlah kades beberapa waktu lalu.-- zulkarnain/rb

dua kades nonaktif, menunggu kebijaksanaan bupati seluma sebelum purna tugas                            seluma, koranrb.id - saat ini ada dua orang kades berstatus nonaktif di kabupaten seluma yang menanti kebijaksanaan bupati seluma, erwin octavian, se sebelum akhirnya purna tugas pada februari 2025 mendatang.
ialah kades kemang manis kecamatan semidang alas, alma jumiarto dan kades dusun baru kecamatan ilir talo, ibran. keduanya berstatus nonaktif lantaran dua permasalahan yang berbeda.
menurut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma, nopetri elmanto, m.si, saat ini dinas pmd seluma sudah menyerahkan nota dinas kepada bupati seluma, erwin octavian, se.
artinya saat ini kedua nasib kades tinggal menunggu keputusan dari bupati seluma, karena dinas pmd sudah memberikan sejumlah pertimbangan dari hasil peninjauan di lapangan.
baca juga:keluhkan biaya surat sehat dan bebas narkoba, peserta pppk dipatok rsud bengkulu tengah rp520 ribu
"kita sudah melakukan survei ke lapangan, termasuk koordinasi dengan dprd dan forkopimda seluma sebelum akhirnya menyimpulkannya.
untuk sekarang nota dinasnya sudah kita sampaikan kepada bupati seluma, artinya saat ini tinggal menunggu petunjuk dari bupati," sampai nopetri.
disampaikan nopetri, adapun isi dari nota dinas tersebut berisi rekomendasi kepada bupati seluma, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
untuk isinya, nopetri tidak dapat menjelaskan secara gamblang, namun dipastikannya dinas pmd memberikan 2 opsi, terkait dampak jika kades diangkat kembali atau jika kades tidak diangkat kembali.
baca juga:geruduk kantor dprd seluma, bidan desa minta diangkat jadi pppk penuh waktu
"sudah kita jabarkan juga dampaknya, artinya bupati bisa mempertimbangkan yang mana terbaik," imbuh nopetri.
sementara itu saat dikonfirmasi, ketua bpd kemang manis, sutrisno mengaku saat ini kondisi pemerintah desa kemang manis bisa dikatakan “pincang”, lantaran mengalami kekosongan dibeberapa posisi termasuk posisi kades. 
ia membenarkan bahwa pemerintah desa kemang manis tidak menjalankan roda pemerintahan kurang efektif.
salah satu fakta yang mendukung pernyataan ini, karena hanya ada 3 perangkat desa yang saat ini ada di pemerintahan desa, yakni sekretaris desa, kaur keuangan serta kaur umum dan perencanaaan.
baca juga:dprd tetapkan gubernur dan wagub terpilih, pemprov usulkan jadwal pelantikan helmi-mian 
sedangkan 5 jabatan perangkat desa lainnya yang kosong, yakni kepala dusun (kadus) i, kadus ii, kadus iii, kasi pemerintahan, dan kasi kesra. 
kekosongan tersebut terjadi karena mengundurkan diri dan mutasi jabatan.
terlebih lagi saat ini plt. kades dan kaur keuangan tidak sejalan, sehingga berdampak pada terlambatnya pembangunan yang bersumber dari dana desa.
“karena banyak terjadi kekosongan di jabatan pemerintahan desa, akhirnya berdampak pada pelayanan publik yang menjadi kurang maksimal, terlebih lagi antara sekdes selaku plt. kades dan kasi keuangan tidak ada sinkronisasi,” terang sutrisno.
baca juga:cekcok mulut, pasutri pedagang kerupuk dit*kam pedagang tempe
atas hal ini bpd dan warga mengusulkan kades alma jumiarto diangkat kembali, karena ia bukan terpidana dalam kasus penyelewengan dana desa, namun terpidana dalam kasus belanja dana tak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma tahun 2022.
“kades alma sebelumnya menjadi terpidana saat ia masih menjadi kontraktor dan saat itu belum menjadi kades.
dan mengacu pada permendagri tersebut, artinya kades alma bisa diaktifkan kembali untuk kondusifitas desa,” papar sutrisno. 
demikian dengan situasi di desa dusun baru, ketua bpd dusun baru, hendri jayadi mengatakan bahwa bpd mengusulkan pengaktifan kembali kades dusun baru, ibran bukan tanpa alasan dan kepentingan pribadi.
baca juga:embat hp mahasiwi cantik, pria paruh baya diringkus polisi
namun ini sudah sesuai dengan regulasi, dimana masa penonaktifan ibran berlaku selama 6 bulan dan itu telah berakhir sejak 27 november 2024 lalu, namun hingga saat ini sk pengaktifan kades ibran belum diterima.
di dalam sk pemberhentian sementara, ada 4 poin utama yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian permanen. 
yakni mengulangi perbuatan yang sama, melanggar kewajiban atau larangan sebagai kepala desa, melakukan penyalahgunaan keuangan desa, dan melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya.
"bpd sudah sepakat mengusulkan kembali pengaktifan kades ibran, ini sudah sesuai regulasi karena sk pemberhentiannya sudah habis.
baca juga:hari ini, sidang perdana dugaan tipikor puskeswan benteng, jpu siapkan 25 saksi
sejauh ini tidak ada ditemukan pelanggaran dari yang sudah ditetapkan," sampai hendri jayadi.
konflik di desa dusun baru mencuat usai munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diduga telah memecat guru ngaji, garim masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. 
serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan