Pembayaran 3 Kegiatan Rp10 Miliar Tertunda, PUPR-P Sebut Ini Penyebabnya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:25

TUNDA BAYAR: Kabid BM Dinas PUPR Lebong, Bustaru memberi penjelasan--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

Saat ini, terang Riswan, pihaknya tetap berharap DBH Pemprov dan DBH Pemerintah Pusat dapat tersalurkan.

Sehingga, semua kegiatan yang sudah berjalan dapat segera dibayarkan.

“Tapi sampai saat ini kita masih menunggu dan berharap DBH dan Pusat itu semuanya turun,” singkatnya.

Untuk diketahui, 2024 lalu Bidang Bina Marga mengerjakan 6 paket kegiatan. Semuanya sudah tuntas dikerjakan sebelum tahun anggaran 2024 berakhir.

Enam pekerjaan, meliputi pembukaan badan jalan dari Desa Danau menuju Bukit Pabes yang dilaksanakan melalui program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) dengan anggaran Rp2,3 miliar.

Kemudian peningkatan jalan lokal se-Kabupaten Lebong dengan nilai kontrak Rp14,9 miliar yang bersumber dari DAU.

Pelebaran jalan Bentangur-Uram Jaya yang bersumber dari DBH sawit dengan nilai kontrak Rp7,1 miliar.

Pembangunan jembatan beton di Desa Tik Teleu - Kota Baru Santan dengan nilai kontrak Rp2,9 miliar.

Selain itu ada juga pembangunan yang bersumber dari DAK 2024. Yaitu peningkatan jalan Embong Uram-Turang Lalang dengan nilai kontrak Rp8,6 miliar.

Juga peningkatan jalan Sukau Kayo - Desa Pelabai dengan nilai kontrak Rp7,6 miliar

pembayaran 3 kegiatan rp10 miliar tertunda, pupr-p sebut ini penyebabnya                            lebong,koranrb.id – tiga kegiatan di bidang bina marga (bm) dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) kabupaten lebong tahun anggaran (ta) 2024 pembayarannya harus tertunda.
tiga item kegiatan fisik dan pengawasan itu, meliputi peningkatan jalan lokal se-kabupaten lebong, pelebaran jalan bentangur-uram jaya dan pembangunan jembatan tik teleu. total yang harus dibayarkan rp10 miliar lebih.
kepala bidang bm, dinas pupr-p lebong, bustari, st mengatakan, beberapa kegiatan itu harus ditunda pembayarannya karena pada 2024 lalu keuangan daerah sedang tidak baik. 
“surat pengakuan utang sudah kita buat, totalnya rp10 miliar,” ungkap bustari, rabu, 15 januari 2025. 
berdasarkan informasi yang diterima bidang bm, pupr-p lebong, kegiatan yang dilakukan tunda bayar, akan diselesaikan setelah dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat masuk ke kas daerah (kasda). 
baca juga:minta aph selidiki aliran psbi di bengkulu
baca juga:uang korupsi mantan kades puguk pedaro untuk karaoke dan janda
“menunggu dbh dari provinsi (untuk menyelesaikan kegiatan tunda bayar rp10 miliar, red),” katanya.
bustari berharap, semua kegiatan yang ditunda pembayaran dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini. 
mengingat, semua kegiatan itu sudah dituntaskan pada tahun 2024 lalu. 
“harapan kita februari 2025 ini diselesaikan. takutnya, kalau terlalu lama pihak ketiga akan merasa keberatan,” ujarnya. 
sementara itu, plt. kepala badan keuangan daerah (bkd) lebong, riswan effendi, mm memastikan, akan menyelesaikan semua kegiatan yang pembayarannya tertunda. 
apalagi, sebelumnya riswan sudah meminta semua opd membuat surat pengakuan hutang untuk kegiatan yang belum terbayar di 2024. 
“kami sudah minta agar dipersiapkan langkah-langkah seperti surat pengakuan hutang kalau memang terjadi tunda bayar. semua kegiatan tunda bayar akan diselesaikan tahun ini,” katanya. 
saat ini, terang riswan, pihaknya tetap berharap dbh pemprov dan dbh pemerintah pusat dapat tersalurkan.
sehingga, semua kegiatan yang sudah berjalan dapat segera dibayarkan.
baca juga:kejari lebong usut revitalisasi pasar ajai siang
baca juga: pelapis tebing sport center lapangan hatta retak, pekerjaan sudah pho 
“tapi sampai saat ini kita masih menunggu dan berharap dbh dan pusat itu semuanya turun,” singkatnya.
untuk diketahui, 2024 lalu bidang bina marga mengerjakan 6 paket kegiatan. semuanya sudah tuntas dikerjakan sebelum tahun anggaran 2024 berakhir.
enam pekerjaan, meliputi pembukaan badan jalan dari desa danau menuju bukit pabes yang dilaksanakan melalui program tni manunggal membangun desa (tmmd) dengan anggaran rp2,3 miliar.
kemudian peningkatan jalan lokal se-kabupaten lebong dengan nilai kontrak rp14,9 miliar yang bersumber dari dau.
pelebaran jalan bentangur-uram jaya yang bersumber dari dbh sawit dengan nilai kontrak rp7,1 miliar. 
pembangunan jembatan beton di desa tik teleu - kota baru santan dengan nilai kontrak rp2,9 miliar.
selain itu ada juga pembangunan yang bersumber dari dak 2024. yaitu peningkatan jalan embong uram-turang lalang dengan nilai kontrak rp8,6 miliar.
juga peningkatan jalan sukau kayo - desa pelabai dengan nilai kontrak rp7,6 miliar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan