JPU Beberkan Peran Mantan Kadis Pertanian Benteng, Ada Pertemuan Penetapan Fee dengan Terdakwa Kontraktor

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:38

DUDUK: 10 terdakwa duduk saat persidangan dimulai. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memasuki sidang perdana agenda dakwaan.

Sidang digelar pada 15 Januari 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Paisol, SH.

Dalam persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggin (Kejati) Bengkulu membacakan surat dakwaan 10 terdakwa.

Para terdakwa yakni, mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Endang Sumantri , Kabid Peternakan sekaligus PPTK Watler, Gilbert Tampubolon.

Kemudian Kabid Penyuluhan Edi Pelita dan PNS Pemkot Bengkulu, Mus Mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.

Untuk pihak kontraktor hingga pihak ketiga meliputi Wakil Direktur CV. Elsafira Jaya Dannitias Subarja, Direktur CV. Bita Konsultan Nana Setiana. Kontraktor dari CV.Lavender Kurniasih, Pelaksana pekerjaan dari CV.Air Kertau Joni Woker.

Serta konsultan CV. Arch Studio Ruben Artanto dan Wakil Direktur CV. Bayu Mandiri Durmika.

Disampaikan Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Arif Wirawan, SH, MH didampingi Kasi Penkum, Ristianti Andriani, SH, MH bahwa perkara ini diinisiasi terdakwa Endang Sumantri.

Terdakwa Endang pernah mengumpulkan para tersangka di ruangan Kadis Pertanian.

Pertemuan tersebut untuk memberitahukan jika terdakwa Mus Mulyanto adalah orang kepercayaannya. Sekaligus perpanjangan tangannya mengelola semua proyek di Dinas Pertanian Benteng.

jpu beberkan peran mantan kadis pertanian benteng, ada pertemuan penetapan fee dengan terdakwa kontraktor                            koranrb.id – perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng) memasuki sidang perdana agenda dakwaan.
sidang digelar pada 15 januari 2025 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
dalam persidangan kemarin, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggin (kejati) bengkulu membacakan surat dakwaan 10 terdakwa.
para terdakwa yakni, mantan kepala dinas (kadis) pertanian kabupaten bengkulu tengah, endang sumantri , kabid peternakan sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
baca juga:pemkab lebong sudah mou balai tnks, pastikan lanjutan pembangunan jalan desa sungai lisai 
baca juga:jumlah penerima bpjs nelayan turun, pemda bengkulu utara tanggung 250 penerima baru 
kemudian kabid penyuluhan edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
untuk pihak kontraktor hingga pihak ketiga meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan nana setiana. kontraktor dari cv.lavender kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv.air kertau joni woker.
serta konsultan cv. arch studio ruben artanto  dan wakil direktur cv. bayu mandiri durmika.
disampaikan kasi penuntutan kejati bengkulu, arif wirawan, sh, mh didampingi kasi penkum, ristianti andriani, sh, mh bahwa perkara ini diinisiasi terdakwa  endang sumantri.
baca juga:pemkab lebong sudah mou balai tnks, pastikan lanjutan pembangunan jalan desa sungai lisai 
baca juga:jumlah penerima bpjs nelayan turun, pemda bengkulu utara tanggung 250 penerima baru 
terdakwa endang pernah mengumpulkan para tersangka di ruangan kadis pertanian.
pertemuan tersebut untuk memberitahukan jika terdakwa mus mulyanto adalah orang kepercayaannya. sekaligus perpanjangan tangannya mengelola semua proyek di dinas pertanian benteng. 
dari pertemuan tersebut juga ditetapkan besaran fee yang harus dibayarkan jika ingin mendapatkan proyek. 
untuk proyek fisik fee yang ditetapkan sebesar 25 sampai 30 persen, proyek perencanaan 12 persen dan proyek pengawasan 15 persen.
baca juga:dinas tphp dan polres bengkulu utara siapkan 2 hektare lahan tanaman jagung
baca juga:harga mulai anjlok, bulog siap tampung gabah hingga beras petani
"disebutkan dalam dakwaan tadi, untuk perencanaan 12 persen, fisik 25 sampai 30 persen dan pengawasan 15 persen. fee tersebut harus dibayarkan oleh kontraktor pada mus mulyanto, kemudian mus mulyanto menyerahkannya pada endang,"  ungkap arif wirawan.
anggaran proyek puskeswan bersumber dari dana alokasi khusus (dak) tahun 2022 rp4.307.000.000. anggaran tersebut kemudian dibagi untuk mengerjakan 7 proyek fisik, 7 proyek perencanaan dan 7 proyek pengawasan.
paling besar adalah pengerjaan proyek fisik rp3.960.000.000 miliar. proyek fisik terdiri dari, rehab gedung bpp merigi kelindang rp470 juta, rehab gedung bpp pagar jati rp470 juta. 
baca juga:1.500 peserta tes pppk akan kurangi jumlah tenaga non-asn di bengkulu utara
baca juga:pembayaran 3 kegiatan rp10 miliar tertunda, pupr-p sebut ini penyebabnya
rehab gedung bpp taba penanjung rp470 juta. rehab puskeswan pondok kelapa rp 300 juta. 
pembangunan puskeswan merigi kelindang rp750 juta. pembangunan puskeswan talang empat rp 750 juta. pembangunan puskeswan pematang tiga rp750 juta. 
"untuk rincian kegiatannya itu ada 7 proyek fisik, 7 proyek perencanaan dan 7 proyek pengawasan. total anggaran rp 4 miliar lebih, kerugian negara belum dikembalikan seluruhnya," jelas arif saat membacakan dakwaan. 
berdasarkan pemaparan tersebut 10 terdakwa turut didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor. serta didakwa telah merugikan negara hingga rp2,3 miliar.
untuk tambahan satu terdakwa atas nama mus mulyanto turut didakwa dengan pasal 11 undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi.
"berdasarkan uraian tersebut mereka turut didakwa dengan pasal primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 junto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999. sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ru nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasl 55 ayat (1) ke-1 kuhp. tambahan pasal untuk terdakwa mus mulyanto yakni pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi," ungkap arif di muka persidangan.
sementara itu, penasihat hukum (ph), endah rahayu nengsih, sh menyebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi usai dakwaan dibacakan jpu.
hanya saja, kliennya keberatan dengan dakwaan jpu terkait dengan penetapan fee yang harus dibayarkan oleh kontraktor.
 tetapi keberatan tersebut akan dituangkan dalam persidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi yang membantah dakwaan jpu.
"klien kami keberatan, dia mengatakan tidak ada penetapan fee. nanti akan kami bantah dalam persidangan dakwaan tersebut," ujar endah.
sedangkan ph danni, made sukiade mengatakan bahwa dalam perkara ini pihaknya tidak mengajukan eksepsi.
sebab menurutnya dakwaan yang disampaikan jpu sudah memenuhi unsur kitab undangan-undangan hukum acara pidana.
"untuk eksepsi tidak ada sebab berkas pekra sudah kami nilai lengkap kami akan fokus pada pokok perkara," tutup made.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan