Aksi Penolakan Honorer Mukomuko, Koordinator: Kami Mengabdi Sepenuh Waktu, Diangkat Setengah Waktu

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:45

ORASI: Guru honorer Mukomuko yang minta disampaikan tuntutannya ke Pemerintah Pusat. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kategori II dan honorer yang terdata di database BKN Mukomuko menggelar aksi damai.

Aksi Damai berlangsung kemarin, 3 Februari 2025, mpertama di depan halaman Kantor Bupati Mukomuko, terakhir berlanjut ke Gedung DPRD Mukomuko.

Tenaga honorer itu khususnya yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I menolak kebijakan pemerintah daerah yang mengarahkan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Kami mengabdi sepenuh waktu selama bertahun-tahun, tetapi kita mau diangkat menjadi setengah waktu, apakah itu bisa dikatakan adil,” kata Koordinator Aksi Damai, Apen.

Menurut Apen, di Undang-Undang (UU) tercantum setiap orang harus diperlakukan secara adil apalagi seperti mereka yang sudah mengabdi sepenuh waktu untuk mendidik penerus generasi bangsa.

Untuk itu, tenaga honorer ini disampaikan Apen berharap juga dapat diperlakukan secara adil.

Sesuai dengan aturan negara ini dan juga berharap diangkat menjadi PPPK Penuh waktu bukan paruh waktu.

“Kami juga ingin negara adil kepada kami, dengan pengabdian kami yang penuh waktu. Tentu kami juga ingin mendapatkan status PPPK Penuh waktu,” ujarnya.

Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Rasita S.Pd, M.Pd sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh tenaga honorer untuk memperjuangkan nasibnya menjadi PPPK penuh waktu bukan paruh waktu yang ada di Mukomuko.

Sebab sudah sangat lama honorer ini membantu melengkapi kekurangan tenaga pengajar di Mukomuko. Agar penerus generasi bangsa ini bisa pintar.

aksi penolakan honorer mukomuko, koordinator: kami mengabdi sepenuh waktu, diangkat setengah waktu                            koranrb.id – ratusan honorer yang tergabung dalam aliansi honorer kategori ii dan honorer yang terdata di database bkn mukomuko menggelar aksi damai.
aksi damai berlangsung kemarin, 3 februari 2025, mpertama di depan halaman kantor bupati mukomuko, terakhir berlanjut ke gedung dprd mukomuko. 
tenaga honorer itu khususnya yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i menolak kebijakan pemerintah daerah yang mengarahkan mereka menjadi pppk paruh waktu.
“kami mengabdi sepenuh waktu selama bertahun-tahun, tetapi kita mau diangkat menjadi setengah waktu, apakah itu bisa dikatakan adil,” kata koordinator aksi damai, apen. 
menurut apen, di undang-undang (uu) tercantum setiap orang harus diperlakukan secara adil apalagi seperti mereka yang sudah mengabdi sepenuh waktu untuk mendidik penerus generasi bangsa. 
baca juga:kn tidak dikembalikan, kasus bokb lebong berpotensi naik penyidikan
baca juga:rapat dengar pendapat kejanggalan audit dd 2024 inspektorat mukomuko, pendamping desa sampaikan ini
untuk itu, tenaga honorer ini disampaikan apen berharap juga dapat diperlakukan secara adil. 
sesuai dengan aturan negara ini dan juga berharap diangkat menjadi pppk penuh waktu bukan paruh waktu.
“kami juga ingin negara adil kepada kami, dengan pengabdian kami yang penuh waktu. tentu kami juga ingin mendapatkan status pppk penuh waktu,” ujarnya.
ketua pgri kabupaten mukomuko, rasita s.pd, m.pd sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh tenaga honorer untuk memperjuangkan nasibnya menjadi pppk penuh waktu bukan paruh waktu yang ada di mukomuko. 
baca juga: perpisahan bupati, pemkab bengkulu utara gelar olahraga bersama 14 februari 
baca juga:bkd geber pajak daerah dengan opsen pajak, langsung ke kasda
sebab sudah sangat lama honorer ini membantu melengkapi kekurangan tenaga pengajar di mukomuko. agar penerus generasi bangsa ini bisa pintar.
“honorer di daerah ini melakukan aksinya secara damai, dan dengan harapan aspirasi yang disampaikan direalisasikan, yang tentunya sangat kami dukung,” sampainya. 
dijelaskan rasita, ratusan honorer tersebut juga sudah menyampaikan keinginannya ke asisten iii setdakab mukomuko, h bustari maler m.hum dan jajaran. 
serta ketua dprd mukomuko zamhari dan ketua komisi beserta anggota dprd mukomuko lainnya. 
baca juga:ingat! opd diminta data honorer lama, bukan yang baru
baca juga:warung di bengkulu utara dilarang jual lpg 3 kg eceran, ada sanksi bagi pangkalan
tentu dengan apa yang telah disampaikan, harapan honorer bisa direalisasikan.
“kamarin aksi damai disambut baik oleh pihak eksekutif dan legislatif. maka dari itu semoga apa yang diperjuankan rekan-rekan dapat di kabulkan,” terangnya.
sementara itu, asisten iii setdakab h, bustari maler menyampaikan, pemkab dan dprd mukomuko sangat sepakat meneruskan aspirasi honorer tersebut ke pemerintah pusat.
dengan harapan ada perubahan dari peraturan pemerintah (pp) dan permenpanrb tentang pppk paruh waktu menjadi penuh waktu.
“seluruh komponen di dprd dan pemda mukomuko sepakat bersurat ke pemerintah pusat dan dpr ri. memperjuangkan keinginan honorer menjadi penuh waktu. serta menperjuangkan  hak-hak tenaga honorer lainnya, serta tenaga teknis di opd-opd, akan dilaksanakan,” sampainnya.
hal yang sama disampaikan ketua dprd mukomuko, zamhari, lembaga dprd mukomuko berjanji akan berupaya menyampaikan aspirasi tenaga honorer yang ada di mukomuko semaksimal mungkin. 
agar honorer paruh waktu menjadi penuh waktu, semoga saja terkabul.
“insyallah kami akan upayakan apa itu yang disampaikan mereka tadi,” singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan