Wajib Buat Perkades Program Ketahanan Pangan, 60 Desa Siap Pengajuan Pencairan DD

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 09 Feb 2025 - 22:32

PROGRAM: Saat ini pelaksanaan program ketahanan pangan tidak bisa lagi dilaksankaan oleh perorangan ataupun langsung oleh kepala desa. FOTO: Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si. DOK/RB--

Ditambahkannya, dari total dana desa yang dikelola oleh kepala desa, 20 dana desa wajib digunakan untuk program ketahanan pangan.

Nantinya kelompok masyarakat yang ditunjuk atau BUMDes akan menentukan apa usaha yang tepat untuk dilaksanakan di desa dalam prograk ketahanan pangan tersebut.

Setelah ditentukan, barulah program tersebut dijalankan lansgung oleh kelompok masyarakat tersebut.

“Kita harapkan program yang dipilih benar-benar yang berkaitan dengan potensi yanga da di desa dan terkait dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Rahmat.

Sebagai informasi tambahan, pada 5 Februari 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sudah menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di 19 kecamatan di Bengkulu Utara.

Tercatat sebanyak 1.628 program usulan dari Musrenbang kecamatan yang masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Usulan pembangunan tersebut berjenjang dari Musrenbang tingkat desa yang dilakukan penyaringan skala prioritas dan sesuai kewenangan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan.

Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan jika program-program tersebut masuk dalam SIPD dan akan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten.

Tentunya dari program usulan pembangunan yang masuk tersebut akan disesuaikan dengan target pembangunan pemerintah daerah serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Semua usulan yang masuk dalam SIPD akan kita sesuaikan dengan target pembangunan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Sementara itu mayoritas usulan pembangunan dari masyarakat tingkat desa masih terkait dengan pembangunan fisik di tingkat desa.

Hal ini juga sejalan dengan target pembangunan infrastrutkur daerah, namun akan lebih dilihat sesuai kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, usulan tersebut juga akan dibawa dalam Musrenbang tingkat kabupaten.

wajib buat perkades program ketahanan pangan, 60 desa siap pengajuan pencairan dd                             koranrb.id – pemerintah pusat menetapkan aturan baru dalam pelaksanaan belanja dana desa, terutama unuk program ketahanan pangan. 
saat ini pelaksanaan program ketahanan pangan tidak bisa lagi dilaksankaan oleh perorangan ataupun langsung oleh kepala desa. 
sesuai dengan regulasi terbaru, pelaksana program ketahanan pangan di desa wajib dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau bumdes. 
sehingga dalam pelaksanaannya lebih terukur dengan perencanaan yang matang.
baca juga: kades dan perangkat ikut tak bayar pbb, 36 kepala desa di bengkulu utara diwarning
baca juga:1.800 hektare perkebunan kelapa sawit diajukan dapat pupuk dan pestisida gratis
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan sebagai tindaklanjut regulasi tersebut.
maka seluruh desa harus membuat peraturan kepala desa lebihdulu untuk mengubah apbdes. 
“maka seluruh desa kita minta melakukan percepatan penebitan peraturan kepala desa untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut,” terangnya. 
terbitnya peraturanm kepala desa tersebut juga menjadi syarat untuk pengajuan pencairan dana desa tahap pertama. 
saat ini dari 215 desa, baru ada 60 desa yang tuntas membuat peraturan kepala desa. 
baca juga:kerugian negara csr rumah bumn naik jadi rp403 juta, kejari siapkan 8 jpu ke persidangan
baca juga:dinsos telusuri asal odgj, banyak dari luar seluma, minta warga segera melapor
“60 desa ini sudah bisa mengajukan proses pencairan dana desa tahap pertama jika smeua persyaratan pengajuan lainnya lengkap,” terangnya. 
ditambahkannya, dari total dana desa yang dikelola oleh kepala desa, 20 dana desa wajib digunakan untuk program ketahanan pangan. 
nantinya kelompok masyarakat yang ditunjuk atau bumdes akan menentukan apa usaha yang tepat untuk dilaksanakan di desa dalam prograk ketahanan pangan tersebut. 
setelah ditentukan, barulah program tersebut dijalankan lansgung oleh kelompok masyarakat tersebut. 
“kita harapkan program yang dipilih benar-benar yang berkaitan dengan potensi yanga da di desa dan terkait dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas rahmat.
baca juga:program 100 hari kerja bupati bengkulu utara terpilih arie septia adinata 
baca juga:program 100 hari kerja bupati bengkulu utara terpilih arie septia adinata 
sebagai informasi tambahan, pada 5 februari 2025 pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara sudah menuntaskan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan di 19 kecamatan di bengkulu utara. 
tercatat sebanyak 1.628 program usulan dari musrenbang kecamatan yang masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah (sipd). 
usulan pembangunan tersebut berjenjang dari musrenbang tingkat desa yang dilakukan penyaringan skala prioritas dan sesuai kewenangan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan.
sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika program-program tersebut masuk dalam sipd dan akan dibahas dalam musrenbang tingkat kabupaten.
tentunya dari program usulan pembangunan yang masuk tersebut akan disesuaikan dengan target pembangunan pemerintah daerah serta kemampuan anggaran pemerintah daerah. 
“semua usulan yang masuk dalam sipd akan kita sesuaikan dengan target pembangunan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” terangnya. 
sementara itu mayoritas usulan pembangunan dari masyarakat tingkat desa masih terkait dengan pembangunan fisik di tingkat desa. 
hal ini juga sejalan dengan target pembangunan infrastrutkur daerah, namun akan lebih dilihat sesuai kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. 
selain  itu, usulan tersebut juga akan dibawa dalam musrenbang tingkat kabupaten.
dalam musrenbang tingkat kabupaten tersebut akan menyusun program yang diajukan ke pemda provinsi bengkulu terutama terkait kebutuhan pembangunan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. 
“dalam musrenbang tingkat kabupaten nantinya kita juga akan mengundang seluruh camat termasuk gubernur, musrenbang kabupaten tersebut adalah usulan pembangunan yang akan dibawa ke musrenbang tingkat provinsi,” sampai sekda. 
sementara itu kepala bappelitbangda bengkulu utara, dodi hardinata menerangkan jika program-program yang diajukan tersebut juga akan dibahas lintas organisasi perangkat daerah sesuai kewenangannya masing-masing. 
selain pembangunan infrastruktur fisik, cukup banyak juga ajuan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan lainnya. 
program-program tersebut juga akan disesuaikan dengan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati terpilih yang akan dilantik 20 februari 2025 mendatang. 
“program-program yang  masuk tersbeut akan disesuaikan dengan target pembangunan 100 hari kerja bupati dan wakil bupati,” pungkas dodi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan