Pemangkasan Anggaran Jangan Jadikan Alasan Tunda Pembangunan

KORANRB.ID – Awal pemerintahan tahun 2025, pemerintah daerah mengalami pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadikan anggaran daerah berkurang. Di Bengkulu Selatan pemangkasan anggaran mencapai Rp 88 miliar.

Kendati demikian, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi berharap pemangkasan anggaran tersebut bukan alasan untuk menunda pembangunan di Bengkulu Selatan.

Dikatakan Gusnan, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut merupakan perintah presiden. Daerah wajib mengikuti perintah tersebut. Salah satu tujuan presiden adalah untuk efiseinsi anggaran dan mendukung program presiden.

BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Larang Tangkap Ikan Pakai Setrum dan Tebar Racun

BACA JUGA:Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit Kembali Dilanjutkan

Kepada para pejabat Kabupaten Bengkulu Selatan, Gusnan meminta tidak menjadikan pemangkasan anggaran tersebut untuk menunda pekerjaan dan membangun Bengkulu Selatan melalui program-program yang telah disusun.

“Jangan jadikan alasan, anggaran dipotong. Banyak cara lain, pejabat adalah orang pilihan yang ditugaskan untuk membangun melalui pemerintahan,” kata Gusnan.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 29 OPD dan 11 kecamatan ditambah lagi 142 desa dan 16 kelurahan. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi dan anggaran dari pemerintah untuk membangun Bengkulu Selatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa ditunda Gusnab berharap agar masyarakat dapat mengerti. Seperti kegiatan fisik pembangunan jalan. Kendati demikian hal tersebut menurutnya bukan batal namun masih ditunda.

BACA JUGA:Perlu Pembenahan dan Peningkatan SDM di Dinas PUPR-P Lebong

BACA JUGA:Proses Hukum Gedung PA Mangkrak Terus Berjalan, Pemanggilan Saksi, Tunggu Hasil Audit

“Kepada pejabat juga silakan berkolaborasi, beberapa saya lihat sudah mulai ke kementerian, artinya tidak terpaku dengan anggaran yang ada,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Selatan Dodi Martian mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukan hanya melalui APBD saja, beberapa saat lalu pihaknya telah mengunjungi beberapa kementerian seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya.

Hal tersebut merupakan dukungan agar pemerintah Bengkulu Selatan mendapat porsi anggaran atau pembangunan dari pemerintah pusat di tengah efiseinsi anggaran tahun 2025.