Bupati Kepahiang Kumpulkan Pejabat, Belanja Daerah Masih Defisit Rp10 Miliar

Dari pagu anggaran yang ada, sebagaimana tertuang dalam KMK 29 Tahun 2025, APBD 2025 Kabupaten Kepahiang yang sudah ketok palu, praktis terpangkas nyaris menembus angka Rp71 miliar. 

Untuk Kabupaten Kepahiang diketahui, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp374.345.278.000, Dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rp2.400.000.000, dukungan bidang pendidikan Rp38.170.320.000, dukungan bidang kesehatan Rp17.234.313.000, total DAU mencapai  Rp432.149.911.000. 

BACA JUGA:Residivis Kasus Narkoba Diringkus Polisi, Simpan Sabu Satu Paket

BACA JUGA:Musrenbang RKPD Mukomuko Tahun 2026, Pembangunan Harus Sesuai RPJMD

Sebagai gambaran, pada APBD TA 2025 yang telah disahkan sebelumnya, telah disepakati pula postur belanja daerah dari total Rp884.827.918.995. Di dalamnya, sebesar Rp574,5 miliar masih didominasi belanja operasional.  Sedangkan belanja modal hanya Rp180,4 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar dan belanja transfer sejumlah Rp128,8 miliar. 

Adapun pendapatan daerah diplot Rp886.827.918.995. Dengan adanya pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu sejumlah Rp2 Miliar, maka total surplus atau defisit APBD 2025 menjadi nihil.

Penambahan dalam APBD berasal dari PAD sebesar Rp69,047 miliar, pajak daerah Rp17,4 miliar, retribusi daerah Rp728 juta, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2 miliar, lain-lain pendapatan yang sah Rp48,9 miliar, pendapatan  transfer pemerintah pusat Rp773, 6 miliar dan pendapatan transfer antar daerah Rp44,09 miliar.

"Pemangkasan dari pusat setelah adanya efisiensi ini jelas tak bisa ditutupi dari APBD. Jumlahnya sampai Rp71 miliar, tak sanggup kita menomboknya. Dari anggaran mana harus kita ambil itu," demikian Nata.