Dugaan Korupsi Gedung Pengadilan Agama Mukomuko, Pengamat: Jemput Paksa Saksi Mangkir

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 19 Mar 2025 - 22:10

Gedung Pengadilan Agama Mukomuko belum selesai --firmansyah/rb

Bawasanya dengan dua alat bukti yang dipunya, dengan dilanjutkan penetapan tersangka.

“Sebenarnya kalau kasusnya sudah penyidikan, tidak perlu waktu yang lama penyidik Kejari akan menetapkan tersangka. Namun jika memang dalam prosesnya tidak terbukti tentu SP3 harus diterbitkan atas nama hukum,”tegasnya.

Terpisah, Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Ermanita Alfiah SH, MH. PA Mukomuko, tetap mengingikan adanya kepastian hukum dari perkara gedung PA yang belum rampung tersebut. Sehingga bisa mengusulkan kembali lanjutan pembangunan gedung tersebut.

Jika tetap seperti saat ini tentu baik tahun 2025, ataupun tahun 2026 mendatang, bangunan tersebut tidak akan bisa termanfaatkan, seperti yang dinginkan warga Mukomuko.

“Tetap sama seperti sebelumnya ya, Kami sangat mendukung penanganan perkara ini, dan berharap dapat segera diungkap oleh Kejari Mukomuko siapa yang bersalah. Sehingga ada titik terangnya. Jika memang terbukti ada unsur pidanannya apa yang harus dilakukan dan begitu juga kalau tidak mungkin SP3 bisa menjadi dasar kami mengusulkan lanjutan pembangunan,”sampainya.

Ketua PA Mukomuko memastikan, sampai denngan kemarin 19 Maret 2025 belum ada, terlihat surat panggilan sebagai saksi oleh penyidik Kejari Mukomuko ke ASN di PA Mukomuko. Ketua PA juga mengaku sebenarnya tidak mengetahui terlalu jauh seperti apa peristiwa gedung PA mangkrak ini. Karena baru pindah ke menggantikan kepala PA yang menjabat saat proyek tersebut berjalan.

“Yang pastinya kami siap jika ada panggilan sebagai saksi, namun hingga kemarin belum ada surat pemanggilan saksi dari Kejari Mukomuko terkait gedung PA, kalau tahun 2024 lalu ada, kalau gak salah PPK, bendahara dan KPA yang merupakan ASN PA Mukomuko dipanggil,”bebernya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Yusmanelly SH, MH, melalui Kasi Pidsus, Gugi Dolansyah, SH, mengatakan dalam pengungkapan perkara ini selain hasil audit belum rampung, ada beberapa saksi yang berhalangan hadir untuk dimintai keterangan. Maka dari itu kembali dilakukan penjadwalan ulang.

“Kita masih minta saksi terkait proyek mangkrak gedung PA ini untuk kooperaktif memenuhi surat undangan, yang direncanakan dalam waktu dekat akan kami kirim kembali. Namun jika tetap tak kunjung hadir tanpa memberikan keterangan tentu kita akan jalankan sistematis sesuai aturan yang berlaku,”kata Kasi Pidsus.

Kasi Pidsus menegaskan, proses hukum gedung PA Mukomuko masih terus berjalan.

Dalam pengungkapan kasus ini memang sedikit membutuhkan waktu. Selain adanya saksi-saksi yang dipanggil kerap tidak dapat memenuhi panggilan.

dugaan korupsi gedung pengadilan agama mukomuko, pengamat: jemput paksa saksi mangkir                             koranrb.id – masih belum rampungnya kelanjutan dari penanganan perkara kasus gedung mangkrak pengadilan agama (pa) mukomuko yang menghabiskan anggaran mencapai rp20 miliar, dan sampai saat ini fasilitas tersebut masih belum bisa di nikamati warga mukomuko.
dikarenakan bangunan mangkrak tersebut proses hukum masih berjalan di kejaksaan negeri (kejari) mukomuko dari tahun 2023 lalu.
maka dari itu praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh meminta penyidik kejari mukomuko bersikap tegas, jika memang dalam perkara ini terdapat kendala dalam pemanggilan saksi.
“kalau memang ada saksi yang mangkir dari panggilan pemeriksaan, kita rasa penyidik lebih paham dalam mengambil tindakan. mulai dari pemeriksaan ditempat, atau jika memang tidak ada alasan saksi beralangan hadir. jaksa bisa melakukan upaya penjemputan paksa. namun tentu saja hal itu bisa dilakukan jika jaksa penyidik menginginkannya,”kata muslim.
baca juga:3 paslon psu bengkulu selatan adu program, suryatati penuhi syarat
baca juga:26 opd di bengkulu tengah sudah ajukan pencairan thr
muslim juga menyampaikan, proses hukum perkara gedung mangkrak pa mukomuko ini memang harus dilakukan secara cepat.
sehingga ada kepastian hukum dalam perkara tersebut, sehingga ketika ada kepastian hukum.
bangunan yang belum rampung tersebut dapat diusulkan kembali oleh instansi terkait ke pusat agar bangunan dapat kembali dilanjutkan. agar tidak ada lagi bangunan mangkrak yang berada dipusat perkantoran pemkab mukomuko, yang menghabiskan anggaran sangat fantastis.
“penanganan perkaran ini sudah cukup lama ya, maka dari itu sudah sewajarnya jika semua pihak menginginkan segera ada kepastian hukum dalam kasus ini,”ujarnya.
lanjut muslim, jika memang berbagai upaya telah dilakukan penyidik kejari mukomuko dalam pengungkapan perkara ini, dan tidak terbukti adanya unsur pidana.
baca juga:17 pejabat pemkab kaur non job, bupati gusril: sesuai aturan, untuk kepentingan pembangunan 
baca juga:dugaan korupsi perjanan dinas setwan kaur, jaksa sudah kantongi nama bertanggung jawab 
maka kasus itu harus segera ditutup atau diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (sp3) sehingga. meskipun sebenarnya ketika penyidik kejari mukomuko sebelumnya menaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah yakin.
bawasanya dengan dua alat bukti yang dipunya, dengan dilanjutkan penetapan tersangka.
“sebenarnya kalau kasusnya sudah penyidikan, tidak perlu waktu yang lama penyidik kejari akan menetapkan tersangka. namun jika memang dalam prosesnya tidak terbukti tentu sp3 harus diterbitkan atas nama hukum,”tegasnya.
terpisah, ketua pengadilan agama mukomuko ermanita alfiah sh, mh.  pa mukomuko, tetap mengingikan adanya kepastian hukum dari perkara gedung pa yang belum rampung tersebut. sehingga bisa mengusulkan kembali lanjutan pembangunan gedung tersebut.
baca juga:perkuat sinergi dengan bpjs kesehatan, pemprov bengkulu target uhc capai 100 persen
baca juga:bupati kepahiang kumpulkan pejabat, belanja daerah masih defisit rp10 miliar 
jika tetap seperti saat ini tentu baik tahun 2025, ataupun tahun 2026 mendatang, bangunan tersebut tidak akan bisa termanfaatkan, seperti yang dinginkan warga mukomuko.
“tetap sama seperti sebelumnya ya, kami sangat mendukung penanganan perkara ini, dan berharap dapat segera diungkap oleh kejari mukomuko siapa yang bersalah. sehingga ada titik terangnya. jika memang terbukti ada unsur pidanannya apa yang harus dilakukan dan begitu juga kalau tidak mungkin sp3 bisa menjadi dasar kami mengusulkan lanjutan pembangunan,”sampainya.
ketua pa mukomuko memastikan, sampai denngan kemarin 19 maret 2025 belum ada, terlihat surat panggilan sebagai saksi oleh penyidik kejari mukomuko ke asn di pa mukomuko. ketua pa juga mengaku sebenarnya tidak mengetahui terlalu jauh seperti apa peristiwa gedung pa mangkrak ini. karena baru pindah ke menggantikan kepala pa yang menjabat saat proyek tersebut berjalan.
“yang pastinya kami siap jika ada panggilan sebagai saksi, namun hingga kemarin belum ada surat pemanggilan saksi dari kejari mukomuko terkait gedung pa, kalau tahun 2024 lalu ada, kalau gak salah ppk, bendahara dan kpa yang merupakan asn pa mukomuko dipanggil,”bebernya.
baca juga:antisipasi begal selama mudik lebaran, polres rejang lebong turunkan 119 personel di 6 pos
baca juga:perbaikan jalan sukowati telan anggaran rp7 miliar, program 100 hari bupati rejang lebong
sebelumnya, kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko, yusmanelly sh, mh, melalui kasi pidsus, gugi dolansyah, sh, mengatakan dalam pengungkapan perkara ini selain hasil audit belum rampung, ada beberapa saksi yang berhalangan hadir untuk dimintai keterangan. maka dari itu kembali dilakukan penjadwalan ulang.
“kita masih minta saksi terkait proyek mangkrak gedung pa ini untuk kooperaktif memenuhi surat undangan, yang direncanakan dalam waktu dekat akan kami kirim kembali. namun jika tetap tak kunjung hadir tanpa memberikan keterangan tentu kita akan jalankan sistematis sesuai aturan yang berlaku,”kata kasi pidsus.
kasi pidsus menegaskan, proses hukum gedung pa mukomuko masih terus berjalan.
dalam pengungkapan kasus ini memang sedikit membutuhkan waktu. selain adanya saksi-saksi yang dipanggil kerap tidak dapat memenuhi panggilan.
faktor jarak juga menjadi kendala yang dihadapi. dimana sebagian besar saksi perkara gedung pa mukomuko ini, tidak berdomisili di kabupaten mukomuko.
baca juga:bangunan lama dibongkar, rsud bengkulu tengah mulai dibangun, target selesai desember 2025
baca juga:hampir punah! berikut 5 fakta unik trenggiling sunda
"rata-rata mereka itu domisilinya di luar kabupaten mukomuko, bahkan ada yang diluar pulau. namun kami pastikan untuk perkara tersebut akan terus berjalan proses hukumnya untuk itu kami mohon doanya,"tandasnya.
perlu diketahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan gedung pengadilan agama (pa) mukomuko sudah berstatus penyidikan. setelah penyidik meyakini, pembangunan gedung pa mukomuko dengan total nilai rp 20 miliar tersebut diindikasi mengarah ke dugaan penyimpangan. untuk pembangunan gedung pa mukomuko direncanakan dikerjakan sebanyak tiga tahap. 
tahap pertama dimulai pada 22 agustus sampai dengan 19 desember  tahun 2022 dengan anggaran sebesar rp 6,5 miliar, dan setelah dinyatakan rampung dan sudah dilakukan pembayaran. selanjutnya dilaksanakan pembangunan tahap dua pada tahun 2023 dengan total anggaran rp 13,5 miliar yang ditargetkan awal agustus persentase pekerjaan harus diangka 100 persen, agar dapat memasuki pembangunan tahap ketiga. namun berdasarkan hasil perhitungan oleh pihak pa mukomuko, pekerjaan belum sampai ditahap 100 persen, sehingga pada 24 agustus 2023 dilakukan pemutusan kontrak terhadap pelaksana pembangunan pt lematang sukses mandiri.
dalam penanganan perkara gedung mangrak penyidik kejari mukomuko pada tahun 2023 lalu telah melibatkan ahli kontruksi dari perguruan tinggi bengkulu, mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium kontruksi. untuk mengetahui spesifikasi item pekerjaan sesuai dengan kontrak atau tidak. kemudian kejari mukomuko juga melibatkan auditor kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu untuk hitungan riil kerugian negara (kn).
didalam proses tersebut penyidik kejari mukomuko juga sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi. mulai dari 2 orang saksi dari jakarta yang menjadi pokja di unit kerja pengadaan barang jasa (ukpbj), ketua dan anggota. kemudian pembuat komitmen (ppk) dan bendahara yang keduanya merupakan asn di pa mukomuko, serta kuasa pemegang anggaran (kpa), pelaksana dan konsultan. hingga kemarin penanganan perkara gedung mangkrak pa mukomuko masih berjalan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 20 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan