Teguran Tertulis untuk Tambak Udang Tunggu Keputusan Bupati Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 22:46

OPERASI: Salah satu tambak udang di Kabupaten Kaur mulai beroperasi.--RUSMANAFRIZAL/RB

Bila tidak juga diindahkan maka, pihak Pemkab Kaur akan mengambil langkah terakhir yakni melakukan penyegelan terhadap tambak yang bersangkutan.

"Kalau melihat dari temuan dan apa yang telah dilakukan sebelumnya, nampaknya tetap semua tambak akan diberikan teguran tertulis dari Bupati," ujar Bambang.

Bambang mengaku, pihak DLH tidak bisa mengambil keputusan langsung karena terkait dengan tindakan yang harus diambil kepada tambak udang yang tak tertib itu semua tergantung denga kebijakan resmi dari Bupati selaku pimpinan tertinggi.

Meskipun hasil pengecekan di tahun 2024 yang lalu terhadap 28 tambak udang yang masih aktif dan beroperasi yang dilakukan oleh tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), rata-rata tambak udang di Kabupaten Kaur tidak taat dokumen UKL-UPL.

Namun tetap keputusan yang akan diambil itu tergantung dengan perintah dari pimpinan tertinggi dari Pemkab Kaur.

"Kalau hasil pengecekan di lapangan jelas mereka ini m lakukan pelanggaran, tidak taat dokumen UKL-UPL. Namun untuk keputusan yang di ambil tetap harus menunggu perintah dari pimpinan," jelasnya.

Disini lain, pelanggaran yang dilakukan oleh tambak udang di Kabupaten Kaur ini juga telah disoroti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Unit Tipidter Satreskrim Polres Kaur.

Penanganan perkara ini sekarang masuk dalam tahapan penyelidikan.

Beberapa alat bukti berkas dokumen seluruh tambah udang yang ada di Kabupaten akur telah dikantongi.

Bahkan beberapa waktu yang lalu tim juga telah melakukan pengecekan langsung terhadap tiga tambak udang di Kecamatan Kaur Selatan yang masih beroperasi.

Meskipun hasilnya belum ada ditemukan tindak pelanggaran, akan tetapi tim penyidik memastikan dalam waktu dekat ini semua tambak udang di Kabupaten Kaur bakal diperiksa.

teguran tertulis untuk tambak udang tunggu keputusan bupati kaur                            bintuhan, koranrb.id – tahapan laporan hasil pengecekan fakta di lapangan terkait tambak udang di kabupaten kaur harus diulang dari awal kembali oleh dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten kaur.
laporan hasil pengecekan itu, terkait dengan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal), dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl) seluruh tambak udang di kabupaten kaur.
lantaran tanda tangan teguran tertulis untuk tambak udang di kabupaten kaur yang tidak taat dokumen ukl-upl sebelumnya ditandatangani oleh plt bupati.
sedangkan sekarang kabupaten kaur sudah memiliki bupati definitif hasil pilkada 2024 lalu. 
baca juga:kelulusan 13 peserta pppk tahap ii di seleksi administrasi dibatalkan 
sehingga dlh kembali menyampaikan hasil laporan penilaian mereka kembali ke bupati kaur gusril pausi, s.sos, m.a.p.
 langkah apa yang akan diambil oleh dlh kaur itu juga masih menunggu keputusan resmi dari bupati kaur. 
hal ini disampaikan langsung oleh sekretaris dlh kaur bambang trio irawan, sstp, m.si.
"hasil pengecekan kita naikan lagi, karena keputusan sebelumnya itu dari plt bupati, maka harus menunggu persetujuan dari bupati (bupati definitif, red) terlebih dahulu," kata bambang.
baca juga:bertambah, dprd seluma temukan 40 terduga honorer siluman, di pengumuman pppk tahap ii
sebelumnya petunjuk dari plt bupati, setiap tambak udang yang tidak taat dokumen ukl-upl akan diberikan surat keputusan (sk) langsung dari bupati kaur berupa teguran tertulis.
meminta pengusaha tambak harus melakukan perubahan terhadap tambak udang mereka.
agar sesuai dengan dokumen yang mereka unggah pada saat mengajukan perizinan.
apabila teguran tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak diindahkan, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak dlh kaur adalah melakukan teguran paksaan. 
baca juga:disdikbud lebong pastikan, besok dana bos cair 
bila tidak juga diindahkan maka, pihak pemkab kaur akan mengambil langkah terakhir yakni melakukan penyegelan terhadap tambak yang bersangkutan.
"kalau melihat dari temuan dan apa yang telah dilakukan sebelumnya, nampaknya tetap semua tambak akan diberikan teguran tertulis dari bupati," ujar bambang.
bambang mengaku, pihak dlh tidak bisa mengambil keputusan langsung karena terkait dengan tindakan yang harus diambil kepada tambak udang yang tak tertib itu semua tergantung denga kebijakan resmi dari bupati selaku pimpinan tertinggi.
meskipun hasil pengecekan di tahun 2024 yang lalu terhadap 28 tambak udang yang masih aktif dan beroperasi yang dilakukan oleh tim pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh), rata-rata tambak udang di kabupaten kaur tidak taat dokumen ukl-upl.
baca juga:kemanunggalan tni bersama rakyat ukir kebahagiaan, bawa perubahan desa tengah padang
namun tetap keputusan yang akan diambil itu tergantung dengan perintah dari pimpinan tertinggi dari pemkab kaur.
"kalau hasil pengecekan di lapangan jelas mereka ini m lakukan pelanggaran, tidak taat dokumen ukl-upl. namun untuk keputusan yang di ambil tetap harus menunggu perintah dari pimpinan," jelasnya.
disini lain, pelanggaran yang dilakukan oleh tambak udang di kabupaten kaur ini juga telah disoroti oleh aparat penegak hukum (aph) yakni unit tipidter satreskrim polres kaur. 
penanganan perkara ini sekarang masuk dalam tahapan penyelidikan.
baca juga:pemalu! berikut 5 fakta unik indian spotted chevrotain
beberapa alat bukti berkas dokumen seluruh tambah udang yang ada di kabupaten akur telah dikantongi.
bahkan beberapa waktu yang lalu tim juga telah melakukan pengecekan langsung terhadap tiga tambak udang di kecamatan kaur selatan yang masih beroperasi.
meskipun hasilnya belum ada ditemukan tindak pelanggaran, akan tetapi tim penyidik memastikan dalam waktu dekat ini semua tambak udang di kabupaten kaur bakal diperiksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan