Vonis 22 Bulan Penjara, UP Rp 118 Juta, Mantan Kades Cirebon Baru Terbukti Korupsi DD

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 18 Dec 2023 - 23:31

VONIS: Mantan Kepala Desa Cirebon Baru, usai menjalani sidang dengan Agenda Putusan di PN Tipikor Bengkulu, kemarin. FIKI/RB --

“KN-nya turun, saat pembelaan bendahara menyerahkan bukti berupa kwintasi kegiatan yang sebelumnya, tidak diberikan saat pemeriksaan yang dilakukan inspektorat,” tuturnya.

Sementara itu, PH terdakwa Hamzah, Sopian Siregar, SH, MKn mengatakan, setelah dirinya berkoordinasi dengan pihak keluarga pasca sidang putusan. Pihaknya memutuskan untuk menerima atas putusan tersebut.

“Ternyata klien kami menerima putusan Majelis Hakim. Sedangkan terkait dengan kerugian keuangan negara, yang bisa di akomodir majelis hakim yaitu Rp10 Juta,” terang Sopian.

Dilanjutkan Sopian, sebelumnya menyertakan dua alat bukti saat pleidoi. Kwintasi Rp 10 juta, merupakan bukti kegiatan dan 1 kwitansi Rp 90 juta digunakan terdakwa untuk menyewa alat berat, dalam pembangunan jalan desa.

“Sebagaimana bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan, kami menghormati dan mengucapakan terimakasih kepada majelis,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kejari Kepahiang mengusut korupsi penggunaan dana desa (DD) tahun 2017 yang digunakan oleh Hamzah. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 17 saksi. Pemeriksaan para saksi tersebut masih ada kaitannya dengan penelusuran aliran dana dugaan korupsi.

Selain itu dilakukan juga penggeledahan di 4 lokasi berbeda. Yakni, Kantor Kecamatan Seberang Musi, Kantor Desa Cirebon Baru, rumah pribadi mantan Kades dan rumah mantan bendahara desa anggaran 2017.

Sejumlah dokumen terkait pengelolaan ADD/DD TA 2017 disita dalam penggeledahan itu. Hamzah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepahiang pada Selasa 26 September 2023 lalu dan langsung menjalani penahanan.

Dalam pengelolaan ADD/DD TA 2017 tersebut, mantan Kades ini menyalahgunakan anggaran untuk penyertaan modal BUMDes yang ternyata diduga fiktif. Selanjutnya diduga ada mark up anggaran kegiataan yang dilaksanakan pihak desa.

Akibatnya, timbul kerugian negara sebsar Rp 173 juta itu dikurangi dengan adannya setoran ke kas daerah setelah ada temuan Inspektorat Daerah berdasarkan LHA Nomor: LHA/DS/A/INP KPH/2018 sebesar Rp 51,4 juta. Sehingga total KN yang belum dipulihkan sebesar Rp 127 juta lebih. (eng)

vonis 22 bulan penjara, up rp 118 juta, mantan kades cirebon baru terbukti korupsi dd                            koranrb.id – majelis hakim pengadilan negeri (pn) pada pengadilan tindak pidana korupsi bengkulu menjatuhkan vonis 1 tahun 10 bulan atau setara dengan 22 bulan penjara kepada mantan kepala desa (kades) cirebon baru, hamzah.
vonis putusan terdakwa hamzah atas perkara dugaan korupsi dana desa (dd) cirebon baru, kecamatan sebarang musi, kabupaten kepahiang anggaran 2017 dengan kerugian negara (kn) rp 173 juta.
baca juga:perkara asrama haji, pihak pokja dan kemenag dihadirkan jpu, bersaksi pandemi jadi permasalahan revitalisasi
dibacakan pada sidang kemarin, senin (18/12) bertindak sebagai ketua majelis hakim< dwi purwanti, sh.
dalam amar putusan majelis, selain pidana penjara, hamzah juga dikenakan denda sebesar rp  50 juta, subsidair 1 bulan penjara.
perkara ini hanya menyeret hamzah sebagai terdakwa tunggal. ia juga dibebankan uang pengganti (up) atas kerugian negara yang hingga kemarin belum pulih.
baca juga:sopir diduga jual mobil bos, alasan direntalkan 
hakim dwi purwanti, memberikan pidana tambahan berupa uang penganti (up) sebesar rp 118 juta lebih. 
terdakwa hamza terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar  pasal 3 ayat (1), huruf b, ayat 2 dan ayat 3. jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001  tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
baca juga:penumpang travel meninggal mendadak
vonis dalam amar putusan majelis hakim lebih ringan dua bulan dari tuntutan jpu kejari kepahiang. sebelumnya, jpu menuntut terdakwa hamzah, dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara, denda rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara dan membayar uang penganti (up) rp 127 juta lebih. 
“kami dari penuntut umum masih pikir-pikir atas vonis yang dibacakan majelis hakim dalam amar putusannya,” ujar jpu kejari kepahiang, rezeky akbar fernando, sh, usai persidangan, kemarin. 
baca juga:ponpes al-quraniyah terbakar, kerugian capai rp 250 juta
diterangkan rezeky, kn sebelumnya rp 176 juta, turuna rp 10 juta, karena terdakwa melalui penasehat hukum (ph)-nya bisa melampirkan bukti berupa kwintansi dalam agenda pledoi yang disampaikan. 
“kn-nya turun, saat pembelaan bendahara menyerahkan bukti berupa kwintasi kegiatan yang sebelumnya, tidak diberikan saat pemeriksaan yang dilakukan inspektorat,” tuturnya. 
baca juga:fakta sidang seret tsk lain, dugaan korupsi kur bsi rp 1,4 miliar
sementara itu, ph terdakwa hamzah, sopian siregar, sh, mkn mengatakan, setelah dirinya berkoordinasi dengan pihak keluarga pasca sidang putusan. pihaknya memutuskan untuk menerima atas putusan tersebut. 
“ternyata klien kami menerima putusan majelis hakim. sedangkan terkait dengan kerugian keuangan negara, yang bisa di akomodir majelis hakim yaitu rp10 juta,” terang sopian. 
dilanjutkan sopian, sebelumnya menyertakan dua alat bukti saat pleidoi. kwintasi rp 10 juta, merupakan bukti kegiatan dan 1 kwitansi rp 90 juta digunakan terdakwa untuk menyewa alat berat, dalam pembangunan jalan desa. 
baca juga:34.595 kendaraan kena tilang etle 
“sebagaimana bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan, kami menghormati dan mengucapakan terimakasih kepada majelis,” tutupnya. 
untuk diketahui, kejari kepahiang mengusut korupsi penggunaan dana desa (dd) tahun 2017 yang digunakan oleh hamzah. dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 17 saksi. pemeriksaan para saksi tersebut masih ada kaitannya dengan penelusuran aliran dana dugaan korupsi.
baca juga:fakta sidang seret tsk lain, dugaan korupsi kur bsi rp 1,4 miliar
selain itu dilakukan juga penggeledahan di 4 lokasi berbeda. yakni, kantor kecamatan seberang musi, kantor desa cirebon baru, rumah pribadi mantan kades dan rumah mantan bendahara desa anggaran 2017. 
sejumlah dokumen terkait pengelolaan add/dd ta 2017 disita dalam penggeledahan itu. hamzah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kejari kepahiang pada selasa 26 september 2023 lalu dan langsung menjalani penahanan. 
dalam pengelolaan add/dd ta 2017 tersebut, mantan kades ini  menyalahgunakan anggaran untuk penyertaan modal bumdes yang ternyata diduga fiktif. selanjutnya diduga ada mark up anggaran kegiataan yang dilaksanakan pihak desa.
baca juga:ponpes al-quraniyah terbakar, kerugian capai rp 250 juta
akibatnya, timbul kerugian negara sebsar rp 173 juta itu dikurangi dengan adannya setoran ke kas daerah setelah ada temuan inspektorat daerah berdasarkan lha nomor: lha/ds/a/inp kph/2018 sebesar rp 51,4 juta. sehingga total kn yang belum dipulihkan sebesar rp 127 juta lebih. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan