Fakta Sidang Jilid III Korupsi BBM DPRD Seluma Diselidiki

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 24 Dec 2023 - 01:29

SIDANG: Persidangan mantan Ketua Husni Thamrin, mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani, di Pengadilan Negeri (PN) Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. FIKI/RB--

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta dengan Rp 50 juta subsidair 5 bulan kurungan,” sampai ketua Majelis Hakim pada putusan ketiga terdakwa.

Ketiganya juga secara amar putusan, tetap disebutkan dibebankan uang pengganti dari total kerugian negara masing-masing terdakwa.

Husni Thamrin sebesar Rp 299 juta, terdakwa Ulil Umidi dan Okti Fitriani dikenakan uang pengganti sebesar Rp 120 juta.

“Untuk uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah disetor ke kas negara," sampai Mejelis Hakim.

Kerugian keuangan negara yang sudah pulih sejak jilid I perkara ini sesuai keterangan ahli BPKP sebesar Rp 968 juta. Ini sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0246/PW06/5/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

Kembali kepada dakwaan JPU Kejati Bengkulu, ada 10 nama yang menerima bantuan BBM Operasional pimpinan DPRD serta alat-alat kelengkapan setiap bulan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, yakni Ketua DPRD, Husni Thamrin Rp 12 juta, Wakil Ketua, Ulil Umidi Rp 10 juta, Wakil Ketua, Okti Fitriani Rp 10 juta, Ketua Komisi I, Ansori 7,5 juta, Ketua Komisi II, Hj. Romania Rp 7,5 juta, Ketua Komisi III, Tenno Haika Rp 7,5 juta, Ketua Badan Anggaran, Husni Tamrin Rp 7,5 juta, Ketua Bada Musyawarah, Husni Thamrin Rp 7,5 juta, Ketua Badan Legalisasi, Yudi Harzan Rp 7,5 juta, dan Ketua Badan Kehormatan, Zainal Arifin Rp 7,5 juta. Dari 10 list nama tersebut, terdakwa Husni Thamrin rangkap jabatan.

Sementara untuk jabatan alat kelengkapan dewan (AKD), ada 13 yang menerima setiap bulan yakni Sekretaris Dewan Rp 2,5 juta, Kabag Umum Rp 2 juta, Kabag Hukum dan Persidangan Rp 2 juta, Kabag Keuangan Rp 2 juta, Kasubag Anggaran Rp 1 juta, Kasubag Urusan Dalam Rp 1 juta, Kasubag Hukum Perundangan Rp 1 juta, Kasubag Rapat dan Risalah Rp 1 juta, Kasubag Palporan Rp 1 juta, Kasubag Dokumentasi Hukum Rp 1 juta, Kasubag Humas Rp 1 juta, Kasubag Kepegawaian Rp 1 juta, Kasubag Verifikasi Rp 1 juta.(jam)

fakta sidang jilid iii korupsi bbm dprd seluma diselidiki                            koranrb.id – perkara dugaan korupsi korupsi bahan bakar minyak (bbm) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di sekretariat dprd seluma tahun 2017 terus berlanjut.
terbaru, dugaan keterlibatan anggota dprd seluma saat itu kembali diselidiki polda bengkulu.
baca juga:mabuk resek berujung tusuk teman
penyelidikan dilanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terakhir yang menyeret tiga terpidana unsur pimpidan dprd seluma.
yakni mantan ketua husni thamrin, mantan wakil ketua i ulil umidi dan mantan wakil ketua ii okti fitriani, di pengadilan negeri (pn) tidak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
baca juga:jabat kapolresta, deddy: kasus korupsi sasaran tugas pokok
direktur reserse kriminal khusus polda bengkulu, kombes pol i wayan riko setiawan melalui kasubdit tipikor, akbp hary irawan sopiandi mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki keterkaitan pihak lain.
"untuk masalah itu (korupsi dana bbm dan pemeliharaan rutin randis dprd seluma, red) masih dalam proses penyelidikan," kata hery irawan, kemarin (23/12).
baca juga:pencuri lolos dari cctv, gasak isi konter rp 15 juta
saat ini, penyidik masih memintai klarifikasi pihak terkait, seperti sekretaris dewan (sekwan) dprd seluma 2017. 
ditegaskan hery, jika didalam penyelidikan terbukti ada keterlibatan pihak lain dalam perkara itu, dan alat bukti yang kuat sudah ditemukan, maka kasus ini akan di naikan ke penyidikan.
"saat ini kita masih mendalami bukti-bukti dari perkara yang lama. kami juga mendalami orang-orang yang ada kaitannya dengan perkara yang lama," tutupnya.
baca juga:dijanjikan buka pangkalan gas elpiji, oknum caleg bu dilapor ke polisi
untuk diketahui, majelis hakim pada 26 juni 2023 menyakini, ketiga terdakwa bersalah, dan terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum  (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu yakni pasal 3 undang-undang (uu) tipikor.
“menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta dengan rp 50 juta subsidair 5 bulan kurungan,” sampai ketua majelis hakim pada putusan ketiga terdakwa.
baca juga:3 bandar jaringan sumsel diamankan bnn
ketiganya juga secara amar putusan, tetap disebutkan dibebankan uang pengganti dari total kerugian negara masing-masing terdakwa. 
husni thamrin sebesar rp 299 juta, terdakwa ulil umidi dan okti fitriani dikenakan uang pengganti sebesar rp 120 juta.
“untuk uang pengganti tidak perlu dibayar karena telah disetor ke kas negara," sampai mejelis hakim.
kerugian keuangan negara yang sudah pulih sejak jilid i perkara ini sesuai keterangan ahli bpkp sebesar rp 968 juta. ini sebagaimana hasil perhitungan bpkp perwakilan provinsi bengkulu nomor : sr-0246/pw06/5/2019 tanggal 01 oktober 2019.
baca juga:terlambat tahu sk direksi, jpu: terdakwa menguatkan dakwaan
kembali kepada dakwaan jpu kejati bengkulu, ada 10 nama yang menerima bantuan bbm operasional pimpinan dprd serta alat-alat kelengkapan setiap bulan, berdasarkan surat keputusan sekretaris dprd kabupaten seluma nomor : 8 tahun 2017 tanggal 24 januari 2017, yakni ketua dprd, husni thamrin rp 12 juta, wakil ketua, ulil umidi rp 10 juta, wakil ketua, okti fitriani rp 10 juta, ketua komisi i, ansori 7,5 juta, ketua komisi ii, hj. romania rp 7,5 juta, ketua komisi iii, tenno haika rp 7,5 juta, ketua badan anggaran, husni tamrin rp 7,5 juta, ketua bada musyawarah, husni thamrin rp 7,5 juta, ketua badan legalisasi, yudi harzan rp 7,5 juta, dan ketua badan kehormatan, zainal arifin rp 7,5 juta. dari 10 list nama tersebut, terdakwa husni thamrin rangkap jabatan. 
 sementara untuk jabatan alat kelengkapan dewan (akd), ada 13 yang menerima setiap bulan yakni sekretaris dewan rp 2,5 juta, kabag umum rp 2 juta, kabag hukum dan persidangan rp 2 juta, kabag keuangan rp 2 juta, kasubag anggaran rp 1 juta, kasubag urusan dalam rp 1 juta, kasubag hukum perundangan rp 1 juta, kasubag rapat dan risalah rp 1 juta, kasubag palporan rp 1 juta, kasubag dokumentasi hukum rp 1 juta, kasubag humas rp 1 juta, kasubag kepegawaian rp 1 juta, kasubag verifikasi rp 1 juta.(jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 24 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan