Kejari Kebut Penyelesaian Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Kaur

BINTUHAN, KORANRB.ID – Kejaksaan Negeri Kaur sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjalan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur tahun anggaran 2023.

Penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyidik tidak hanya berhenti sampai di situ. 

Hingga saat ini, tim penyidik masih terus melakukan pemanggilan ulang terhadap para saksi yang terlibat dalam penggunaan anggaran kegiatan perjalan dinas Sekretariat DPRD Kaur.

Hal ini dilakukan untuk mengebut penanganan perkara sehingga dalam waktu dekat proses sidang terhadap keempat tersangka bisa dilakukan. 

BACA JUGA:Percepatan Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai, PT. Pelindo Turunkan Alat Berat

"Sekarang kita sedang fokus terhadap penyelesaian perkara agar segera rampung," kata Kasi Intelijen yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kasi Pidsus Kejari Kaur Albert SH, MH, Jumat, 27 Juni 2025. 

Disampaikannya, seluruh saksi-saksi yang terlibat dalam penanganan perkara kasus korupsi perjalan dinas Sekretariat DPRD Kaur semuanya telah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan ulang.

Dari pemanggilan tersebut tentu tim penyidik juga telah mengantongi beberapa fakta.

Diantaranya nominal anggaran dari masing-masing pengguna kegiatan perjalan dinas.

BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Tengah Jalin Kerja Sama dengan Institut Pariwisata Trisakti, Kembangkan Potensi Wisata

Sebab dalam pemanggilan ulang tersebut tim juga melakukan penghitungan ulang. 

"Semuannya sudah memenuhi panggilan, namun pemanggilan ulang para saksi tetap akan kita lakukan," ujar Albert. 

Albert menegaskan, tim penyidik saat ini masih mendeteksi keberadaan sisa kerugian Negara dari anggaran perjalan dinas yang belum berhasil dipulihkan yang jumlahnya sekitar Rp5,5 miliar.

Untuk itu semua yang terlibat dalam kegiatan perjalan dinas dipanggil ulang, untuk diaudit berapa anggaran perjalan dinas yang mereka pakai dan belum dikembalikan.