7 Raperda Dibahas Lebih Lanjut, Fraksi PKS Soroti Realisasi Pendapatan 2024 yang Tak Capai Target

Reporter: Hendri Saputra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 30 Jun 2025 - 22:20

BAHAS: Anggota DPRD Kota Bengkulu dan Pemkot Bengkulu yang diwakili Pj Sekda Kota Bengkulu Tony Alfian membahas 7 Raperda Kota Bengkulu.-- HENDRI SAPUTRA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Rapat paripurna terkait pembahasan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bengkulu dilanjutkan, kemarin Senin 30 Juni 2025.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Waka I DPRD Kota, Rahmad Widodo dan dihadiri oleh Pj Sekda Kota Bengkulu Tony Elfian.

Adapun hasil dari paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Penjelasan Wali Kota Bengkulu atas 7 Raperda Kota Bengkulu agar tujuh raperda tersebut dibahas lebih lanjut.

Disampaikan Desy Maryani , Sekretaris dari Fraksi PAN perjuangan, mengatakan Fraksi PAN Perjuangan menyetujui atas 7 raperda Kota Bengkulu yang akan dibahas lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.

“Setelah membaca dan mencermati penyampaian nota penjelasan Walikota Bengkulu, kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Walikota dan jajaran yang telah menyampaikan nota penjelasan Walikota Bengkulu dalam rangka penyampaian tujuh raperda Kota Bengkulu yang telah dibacakan oleh wakil walikota pada paripurna sebelumnya,” sampai Desy.

Ditambahkannya, Fraksi PAN Perjuangan juga sangat mendukung program 100 hari kerja dan program Bengkulu Bisa yang sedang dilakukan saat ini sehingga sesuai dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota.

“Kami mengharapkan agar dalam pembahasan tujuh raperda yang akan dibahas antara eksekutif dan legislatif harus memenuhi azas tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dan konsistensi,” tambah Desy.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bengkulu menyoroti rendahnya realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Hingga 31 Desember 2024, realisasi pendapatan hanya mencapai 92,27 persen, atau Rp 1.247.110.052.839 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.351.593.211.675.

Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono, S.P, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

"Kami sangat menyayangkan, pengelola pajak Pemerintah Kota Bengkulu tidak serius untuk mencapai target realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu," ujar Pudi Hartono.

7 raperda dibahas lebih lanjut, fraksi pks soroti realisasi pendapatan 2024 yang tak capai target                            bengkulu, koranrb.id - rapat paripurna terkait pembahasan 7 rancangan peraturan daerah (raperda) kota bengkulu dilanjutkan, kemarin senin 30 juni 2025. 
rapat paripurna yang dipimpin oleh waka i dprd kota, rahmad widodo dan dihadiri oleh pj sekda kota bengkulu tony elfian.
adapun hasil dari paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dprd kota bengkulu terhadap pengantar nota penjelasan wali kota bengkulu atas 7 raperda kota bengkulu agar tujuh raperda tersebut dibahas lebih lanjut.
disampaikan desy maryani , sekretaris dari fraksi pan perjuangan, mengatakan fraksi pan perjuangan menyetujui atas 7 raperda kota bengkulu yang akan dibahas lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.
baca juga:terobosan baru, walikota bengkulu uji coba parkir sistem barcode, parkir gratis jika jukir tidak ada id card
“setelah membaca dan mencermati penyampaian nota penjelasan walikota bengkulu, kami apresiasi setinggi-tingginya kepada walikota dan jajaran yang telah menyampaikan nota penjelasan walikota bengkulu dalam rangka penyampaian tujuh raperda kota bengkulu yang telah dibacakan oleh wakil walikota pada paripurna sebelumnya,” sampai desy.
ditambahkannya, fraksi pan perjuangan juga sangat mendukung program 100 hari kerja dan program bengkulu bisa yang sedang dilakukan saat ini sehingga sesuai dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota.
“kami mengharapkan agar dalam pembahasan tujuh raperda yang akan dibahas antara eksekutif dan legislatif harus memenuhi azas tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas dan konsistensi,” tambah desy.
baca juga:1.250 lampu jalan terangi kota bengkulu
sementara itu, fraksi partai keadilan sejahtera (pks) dprd kota bengkulu menyoroti rendahnya realisasi pendapatan pemerintah kota bengkulu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2024. 
hingga 31 desember 2024, realisasi pendapatan hanya mencapai 92,27 persen, atau rp 1.247.110.052.839 dari target yang ditetapkan sebesar rp 1.351.593.211.675.
sorotan tersebut disampaikan langsung oleh anggota komisi ii dprd kota bengkulu, pudi hartono, s.p, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban apbd 2024.
"kami sangat menyayangkan, pengelola pajak pemerintah kota bengkulu tidak serius untuk mencapai target realisasi pendapatan daerah kota bengkulu," ujar pudi hartono.
baca juga:target pad rp12,1 miliar, 50 ribu sppt pbb dicetak
tidak hanya persoalan realisasi pendapatan, fraksi pks juga menyoroti rendahnya kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (pad), khususnya dari sektor retribusi daerah, yang hanya terealisasi 73,40 persen pada 2024.
"hal ini memperlihatkan kinerja dan pelayanan yang kurang baik, yang dilakukan oleh opd pengelola pad, untuk itu kami menyampaikan kepada pemerintah kota bengkulu melalui wali kota agar dapat melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan terhadap opd yang mengelola pad agar pada tahun 2025 ini target pad yang telah ditetapkan dapat tercapai," pungkasnya.
selain itu, fraksi pks juga meminta penegakan perda nomor 3 tahun 2008 tentang ketertiban umum, khususnya terhadap pedagang buah dan sayur yang berjualan di trotoar dan badan jalan raya salak panorama, karena dinilai telah mengganggu arus lalu lintas.
baca juga:gubernur helmi optimis capai pertumbuhan ekonomi 8 persen, bps siapkan sensus ekonomi
“masyarakat yang melanggar perda tersebut harus diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
menanggapi berbagai masukan tersebut, sekretaris daerah (sekda) kota bengkulu, tony elfian, menyatakan pemkot bengkulu siap menindaklanjuti seluruh saran dari dprd.
“kami akan segera menindaklanjuti terkait masukan dari fraksi-fraksi, seperti percepatan penataan pasar panorama. kepada mereka yang memberikan masukan juga kami ucapkan terima kasih,” ucap tony.
dikatakan tony, pihaknya (pemkot) juga menerima beberapa saran dari setiap fraksi dan akan menyiapkan jawaban.
baca juga:turnamen taekwondo bupati bengkulu tengah cup i diikuti 298 peserta
“setelah ini kita langsung menyiapkan jawaban. 
terkait masukan dari fraksi, terima kasih, ada beberapa fraksi menyampaikan beberapa saran seperti percepatan pembangunan pasar panorama, penertiban pasar dan lainnya,” pungkas tony.
grafis 7 raperda yang diusulkan pemkot bengkulu
1.rencana pembangunan jangka menengah
daerah (rpjmd) kota bengkulu tahun 2025-2029.
baca juga:gaji pertama pppk tahap i kemungkinan ditunda, ini penjelasan pj sekda kota
2. perubahan atas peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kota bengkulu.
3. perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
4. penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada pt. bank pembiayaan rakyat syariah fadhilah kota bengkulu.
5. penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada pt. bank bengkulu.
baca juga:kisah mistis di balik wisata pemandian air panas suban curup, menyimpan legenda dan keajaiban
6. penambahan penyertaan modal pemerintah kota bengkulu kepada perumda tirta hidayah.
7. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 1 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan