Anggaran Peta Rencana Kabupaten Bumi Pekal Disiapkan Pemkab

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 27 Dec 2023 - 22:24

Rahmat Hidayat,S.STP,M.Si --

BACA JUGA:Pemkab Bagikan Rice Cooker

Ia mengakui jika memang sampai saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah pusat apakah memang pembentukan atau pemekaran kabupaten sudah akan kembali dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama pemekaran daerah diluar wilayah timur.

Namun, hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mempersilakan jika Pemkab BU maupun Presidium ingin melengkapi berkas lebih dulu.

“Sehingga saat ini pemerintah bersama Presidium melengkapi berkas lebih dulu. Sehingga jika memang nantinya pemerintah pusat dan DPR membahas kembali pembentukan kabupaten, maka dokumen pengajuan Kabupaten Bumi Pekal ini sudah lengkap,” terangnya.

Pemkab, DPRD BU dan Presidium sudah melakukan pembahasan terkait dengan proposal pembentukan kabupaten tersebut dan membawanya ke Kemendagri.

Namun hasil koordinasi tersebut diketahui ada dua kekurangan dokumen lagi masing kajian akademik tentang wilayah ibukota kabupaten dan peta wilayah daerah.

“Kita sudah memiliki hasil kajian akademik tentang ibukota kabupaten dan saat ini tinggal peta wilayah yang akan segera kita tindaklanjuti,” pungkas Rahmat. (qia)

anggaran peta rencana kabupaten bumi pekal disiapkan pemkab                            koranrb.id – tahapan pengajuan berkas rencana pembentukan kabupaten bumi pekal ke kementerian dalam negeri tinggal selangkah lagi. 
setelah tim dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (lppm) universitas bengkulu (unib) menuntaskan kajian dan memilih kecamatan ketahun sebagai ibukota rencana kabupaten bumi pekal tersebut.
baca juga:rampung direnovasi, jembatan gantung diresmikan bupati
namun sesuai dengan persyaratan, ada satu dokumen lagi yang harus dipenuhi oleh presidium yang difasilitasi oleh pemkab bengkulu utara (bu). 
dokumen tersebut adalah dokumen peta wilayah baik peta wilayah rencana kabupaten maupun peta wilayah desa masing-masing kecamatan yang diajukan tergabung dalam wilayah tersebut.
baca juga:jelang mutasi seluruh kadis job fit
asisten i pemkab bu, rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika pembuatan peta tersebut harus dibuat oleh badan resmi pemerintah dan rencananya pemkab bu akan berkoordinasi dengan badan informasi dan geospasial (big).
saat ini tim anggaran pemerintah daerah (tapd) akan membahas lebih dulu terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan peta tersebut.
baca juga:pajak sarang burung walet masih minim
“maka kita akan berkomunikasi lebih dulu dengan big dan ditindaklanjuti dengan menganggarkan dana untuk pembuatan peta tersebut,” terangnya.
diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembuatan peta wilayah tersebut berkisar rp 700 juta sampai 1 miliar.
baca juga:sebar bantuan, targetkan cetak sawah baru 2024
setidaknya ada 61 peta wilayah yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen pengajuan pemekaran tersebut yang terdiri dari peta 60 desa dan satu peta kabupaten. 
“karena memang setiap desa harus dilengkapi dengan peta setiap desa dan batas wilayah masing-masing, termasuk peta kabupaten,” terangya.
baca juga:pemkab bagikan rice cooker 
ia mengakui jika memang sampai saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah pusat apakah memang pembentukan atau pemekaran kabupaten sudah akan kembali dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama pemekaran daerah diluar wilayah timur.
namun, hasil koordinasi dengan kementerian dalam negeri, kemendagri mempersilakan jika pemkab bu maupun presidium ingin melengkapi berkas lebih dulu. 
baca juga:tsk asusila anak dan adik ipar terancam dituntut berat
“sehingga saat ini pemerintah bersama presidium melengkapi berkas lebih dulu. sehingga jika memang nantinya pemerintah pusat dan dpr membahas kembali pembentukan kabupaten, maka dokumen pengajuan kabupaten bumi pekal ini sudah lengkap,” terangnya.
pemkab, dprd bu dan presidium sudah melakukan pembahasan terkait dengan proposal pembentukan kabupaten tersebut dan membawanya ke kemendagri. 
baca juga: 11 desa mandiri, kades diingatkan program kemiskinan
namun hasil koordinasi tersebut diketahui ada dua kekurangan dokumen lagi masing kajian akademik tentang wilayah ibukota kabupaten dan peta wilayah daerah. 
“kita sudah memiliki hasil kajian akademik tentang ibukota kabupaten dan saat ini tinggal peta wilayah yang akan segera kita tindaklanjuti,” pungkas rahmat. (qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan