Pleidoi, Rohidin Minta Aset yang Disita KPK Dikembalikan, Dibebaskan dari Uang Pengganti

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 12 Aug 2025 - 22:47

BACAKAN: Tiga terdakwa dugaan Tipikor Gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu saat mengikuti sidang dengan agenda pleidoi di depan majelis hakim, 12 Agustus 2025.--WEST JER TOURINDO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Sidang lanjutan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Gratifikasi di Pemprov Bengkulu, Selasa 12 Agustus 2025 kembali digelar, dengan agenda pembelaan (Pleidoi).

Ketiga terdakwa yakni mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mantan Sekda Provinsi Bengkulu nonaktif, Isnan Fajri dan mantan ajudan Gubernur, Evriansyah alias Anca menyampaikan pembelaan mereka masing-masing di hadapan Ketua Majelsi Hakim, Paisol, SH, MH di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Rohidin Mersyah menjadi terdakwa pertama yang menyampaikan pembelaan pribadi, pembelaan tersebut dia beri judul Dilema Calon Incumbent Dalam Pilkada Bengkulu.

Rohidin menceritakan awal mula merintis karir sebagai politikus, dari wakil Bupati Bengkulu Selatan hingga akhirnya menjadi Gubernur Bengkulu.

Dia juga menceritakan situasi saat ditangkap KPK, menceritakan situasi politik di Provinsi Bengkulu jelang dirinya maju menjadi calon gubernur, hingga menceritakan aset yang disita KPK serta kerugian negara yang dibebankan.

Seminggu setelah ditangkap KPK, Rohidin mendapat cerita dari orang lain yang membuatnya tidak tenang. Cerita itu terkait penangkapannya oleh KPK.

Bahwa, penangkapan dirinya diduga adalah perintah dari seseorang.

Hanya saja, siapa orang itu tidak disebutkan oleh Rohidin.

"Saudara dari teman saya satu tahanan menyampaikan, Pak Rohidin sudah masuk KPK ya, itu ada yang minta KPK menangkap yang bersangkutan.

Informasi itu membuat saya spontan seperti tersedak makanan panas, saya buru-buru ambil minum.

Saya berusaha keras menghilangkan pikiran buruk, saya menganggap itu tidak mungkin dan berusaha tidak percaya informasi itu," jelas Rohidin.

Lebih lanjut Rohidin mengatakan, setelah dirinya ditangkap KPK, ada upaya untuk memperburuk namanya.

pleidoi, rohidin minta aset yang disita kpk dikembalikan, dibebaskan dari uang pengganti                            bengkulu, koranrb.id - sidang lanjutan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) gratifikasi di pemprov bengkulu, selasa 12 agustus 2025 kembali digelar, dengan agenda pembelaan (pleidoi).
ketiga terdakwa yakni mantan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, mantan sekda provinsi bengkulu nonaktif, isnan fajri dan mantan ajudan gubernur, evriansyah alias anca menyampaikan pembelaan mereka masing-masing di hadapan ketua majelsi hakim, paisol, sh, mh di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu. 
 rohidin mersyah menjadi terdakwa pertama yang menyampaikan pembelaan pribadi, pembelaan tersebut dia beri judul dilema calon incumbent dalam pilkada bengkulu. 
rohidin menceritakan awal mula merintis karir sebagai politikus, dari wakil bupati bengkulu selatan hingga akhirnya menjadi gubernur bengkulu.
baca juga:usulkan 16 program pembangunan kampung nelayan merah putih di kecamatan enggano
 dia juga menceritakan situasi saat ditangkap kpk, menceritakan situasi politik di provinsi bengkulu jelang dirinya maju menjadi calon gubernur, hingga menceritakan aset yang disita kpk serta kerugian negara yang dibebankan. 
seminggu setelah ditangkap kpk, rohidin mendapat cerita dari orang lain yang membuatnya tidak tenang. cerita itu terkait penangkapannya oleh kpk. 
bahwa, penangkapan dirinya diduga adalah perintah dari seseorang.
hanya saja, siapa orang itu tidak disebutkan oleh rohidin.
baca juga:pemkab seluma bagikan 1.000 bendera merah putih sambut hut ri ke-80
"saudara dari teman saya satu tahanan menyampaikan, pak rohidin sudah masuk kpk ya, itu ada yang minta kpk menangkap yang bersangkutan.
informasi itu membuat saya spontan seperti tersedak makanan panas, saya buru-buru ambil minum. 
saya berusaha keras menghilangkan pikiran buruk, saya menganggap itu tidak mungkin dan berusaha tidak percaya informasi itu," jelas rohidin. 
lebih lanjut rohidin mengatakan, setelah dirinya ditangkap kpk, ada upaya untuk memperburuk namanya. 
baca juga:15 kepala desa bakal dilantik lagi, 5 tidak memenuhi syarat
penetapan tersangka dirinya diumumkan di beberapa tps, kpps umumkan secara lisan jika rohidin menjadi tersangka kpk dan sudah ditahan. 
dengan adanya upaya itu, masa pendukung mengurungkan niat memilih rohidin dan meriani.
jika tidak ada upaya tersebut besar kemungkinan rohidin dan meriani bisa menang dari pasangan calon lain, helmi-mian.
"apa yang saya alami ini seperti sudah terencana sistematis dan masif, jika tidak ada pengumuman dari tps dan kpps terkait status saya yang ditangkap kpk, kami masih jadi pemenang," imbuh rohidin.
baca juga:dewan desak dlh kabupaten seluma bereskan sampah berserakan 
rohidin juga menanggapi soal aset yang disita kpk dan dibebankan membayar uang pengganti rp39 miliar. 
rohidin menegaskan jika aset rumah dan tanah yang disita kpk adalah hasil pribadi dirinya dan istrinya.
 uang lebih kurang rp7 miliar yang disita kpk adalah uang pribadinya yang dikumpulkan sejak tahun 2016. 
uang itu dikumpulkan dari hasilnya menjadi kepala daerah, akademisi dan istrinya menjabat ketua pkk serta dekranasda. 
baca juga:destinasi hits yang instagramable! nikmati jelajah gua, arung jeram di desa wisata lubuk resam, bengkulu
untuk uang pengganti, rohidin merasa tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara. 
karena uang yang dia dapatkan bukan berasal dari apbn atau apbd, uang itu adalah uang pribadi pemberian dari pengusaha, kepala daerah dan para kepala opd.
"aset itu saya beli dari uang pribadi saya yang sah, uang rp7 miliar itu adalah pendapatan sah saya dari 2016 sampai 2024.
saya dibebankan uang pengganti rp39 miliar, padahal saya tidak timbulkan kerugian negara, karena itu bukan dari apbn, apbd," ungkap rohidin.
baca juga:dampak pendangkalan alur pelabuhan pulau baai, investasi di bengkulu utara anjlok
diakhir pembelaannya, rohidin mengucapkan maaf kepada keluarga besarnya, kepada pada pendukungnya dan semuah pihak yang merasa dirugikan atas perbuatannya. 
rohidin meminta kepada majelis hakim mengadilinya dengan undang-undang yang sesuai, memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan, mengembalikan aset yang disita, membebaskan dari tuntutan uang pengganti.
"saya mengakui kesalahan, saya akan ambil risikonya.
untuk itu, saya minta kepada majelis hakim adili saya dengan undang-undang yang sesuai, hukum saya sesuai tingkat kesalahan, kembalikan aset kepada anak dan istri saya, bebaskan saya dari tuntutan uang pengganti," ucap rohidin.
baca juga:makam 2 raja di seluma diusulkan jadi cagar budaya 
sementara itu pledoi dari isnan berfokus soal perannya dalam kasus tersebut. 
dia hanya berniat membantu rohidin, jika berbicara peran, harusnya kepala opd lain yang terlibat dalam pemberian uang harus diproses hukum seperti dirinya. 
begitu juga dengan evriansyah, dia mengatakan hanya menjalankan perintah rohidin.
 semua yang diperintahkan dikerjakan, karena rohidin adalah atasannya.
baca juga:dalami keterlibatan pihak lain, tersangka dana pos bengkulu berpeluang bertambah
setelah tiga terdakwa membacakan pledoi pribadi, masing-masing kuasa hukum membacakan pledoi dari sisi hukum. 
intinya mereka meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang setimpal untuk kliennya.
“kami hanya meminta untuk diringankan hukuman bagi terdakwa.
pidana tambahan mereka meminta untuk dilepas.
baca juga:ratusan warga serbu pasar murah polres kaur
untuk aset kami juga minta untuk dikembalikan sebab aset ini ada sebelum ott ini ada,” tutup penasihat hukum rohidin aan julianda.
menanggapi isi pleidoi yang disampaikan oleh terdakwa rohidin, jpu kpk ri yang hadir di persidangan tersebut tidak menanggapi ketika awak media meminta tanggapan.
setelah persidangan dua jpu kpk hanya melemparkan senyuman kepada awak media yang ingin konfirmasi dan 1 jpu kpk lainnya juga enggan memberikan tanggapan.
“nanti ya, nanti,” singkatnya.
baca juga:tempuh jalur hukum lawan pt ddp, gugat dugaan limbah dan garap hutan 
sementara itu, ketua tim jpu kpk ri dalam perkara dugaan tipikor gratifikasi di lingkungan pemprov bengkulu, ade azharie, sh menyatakan  dalam persidangan perkara ini, sudah diperiksa 100 orang saksi.
berdasarkan fakta-fakta persidangan yang muncul maka ketiga terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 12 b dan 12 e pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi.
berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka pihaknya menyatakan dengan tegas masih tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya.
"jadi begini, kami masih tetap pada tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya, hal itu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, serta deretan bukti yang sudah dikumpulkan," ungkap ade.
baca juga:pemkab kaur siap akomodir pandangan fraksi soal rpjmd 
selanjutnya pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinan apakah akan membacakan replik atau langsung pada putusan saja.
"kami masih melakukan koordinasi dan sedang mempelajari terkait dengan pembelaan yang disampaikan terdakwa maupun ph pada persidangan tadi," tutup ade.
saat wartawan menanyakan terkait pembelaan rohidin yang mendapatkan informasi kalau kasusnya diduga titipan, ade tidak membalas lagi pesan whatsapp yang dikirimkan wartawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan