Pilkades Serentak 2026 Libatkan 69 Desa, BPD Terpilih Tinggal Dilantik

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 22 Sep 2025 - 22:23

KADES: Para Kades saat mengikuti sebuah kegiatan. Tahun depan, Dinas PMD akan menggelar Pilkades serentak.--HERU/RB

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Tak kurang 69 desa di Kabupaten Kepahiang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2026 mendatang.

Pilkades dirancang seiring berakhirnya masa jabatan para Kades di tahun 2025 dan tahun 2026 mendatang.

Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepahiang Deva Yurita Ambarini, SP, MP, Selasa 22 September 2025 menerangkan sesuai regulasi yang ada tahap awal yang dilakukan ada pembentukan panitia pemilihan di desa-desa terlebih dahulu sebelum nantinya dilaksanakan Pilkades serentak.

"Kalau saya tidak salah, ada 69 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak 2026 nanti.

Sesuai aturan, sebelum Pilkades serentak dirancang November 2026, 6 bulan sebelumnya sudah berlangsung tahapan-tahapan," terang Deva.

Tahun ini saja, sejumlah Pilkades telah dilaksanakan lantaran terjadinya PAW.

Mulai dari Kades lama meninggal dunia, hingga mengundurkan diri lantaran terpilih sebagai wakil rakyat.

Rinciannya, 4 desa menggelar Pilkades karena Kades lama mengundurkan diri.

Serta, 3 desa lantaran Kades lama meninggal dunia.

Seperti Desa Talang Sawah dan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir, serta Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang.

Lalu, Desa Meranti Jaya, Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas, Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi.

"Untuk BPD kan sebelumnya sudah ada pemilihan, namun pelantikan tertunda lantaran ada aturan penambahan masa jabatan BPD selama 2 tahun.

pilkades serentak 2026 libatkan 69 desa, bpd terpilih tinggal dilantik                            kepahiang, koranrb.id - tak kurang 69 desa di kabupaten kepahiang akan melaksanakan pilkades serentak tahun 2026 mendatang. 
pilkades dirancang seiring berakhirnya masa jabatan para kades di tahun 2025 dan tahun 2026 mendatang. 
sekretaris dinas pmd kabupaten kepahiang deva yurita ambarini, sp, mp, selasa 22 september 2025 menerangkan sesuai regulasi yang ada tahap awal yang dilakukan ada pembentukan panitia pemilihan di desa-desa terlebih dahulu sebelum nantinya dilaksanakan pilkades serentak. 
"kalau saya tidak salah, ada 69 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak 2026 nanti.
baca juga:perkuat pemahaman regulasi, dinsos kota gandeng kejari, terkait sosialisasi permensos no 7 tahun 2024
sesuai aturan, sebelum pilkades serentak dirancang november 2026, 6 bulan sebelumnya sudah berlangsung tahapan-tahapan," terang deva.  
tahun ini saja, sejumlah pilkades telah dilaksanakan lantaran terjadinya paw.
mulai dari kades lama meninggal dunia, hingga mengundurkan diri lantaran terpilih sebagai wakil rakyat.
rinciannya, 4 desa menggelar pilkades karena kades lama mengundurkan diri.
baca juga:pppk paruh waktu di mukomuko dilarang pindah instansi, honor tetap rp1 juta 
serta, 3 desa lantaran kades lama meninggal dunia. 
seperti  desa talang sawah dan desa air raman kecamatan bermani ilir, serta desa sukamerindu kecamatan kepahiang. 
lalu, desa meranti jaya, desa bumi sari kecamatan ujan mas, desa tebat monok kecamatan kepahiang dan desa pulo geto kecamatan merigi.
"untuk bpd kan sebelumnya sudah ada pemilihan, namun pelantikan tertunda lantaran ada aturan penambahan masa jabatan bpd selama 2 tahun.
baca juga:pwi bengkulu minta da’i kuasai dakwah digital, jadi penangkal radikalisme
nantinya, setelah masa jabatan habis, bpd terpilih tinggal dilakukan pelantikan saja," demikian deva. 
diketahui, sejalan dengan disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa oleh pemerintah.  
isinya diantaranya, merubah pasal 39 terkait dengan masa jabatan kepala desa atau kades.
pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan jika kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan. 
baca juga:pejabat lebong kompak absen paripurna, bupati azhari: mungkin sudah tahu bakal diganti
perubahan juga dilakukan pada pasal 118 yang menjelaskan terkait masa mulai berlakunya undang-undang ini. 
dalam huruf e menyebutkan jika undang-undang ini berlaku pada kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai bulan februari 2024.  
hal ini tidak berlaku bagi kepala desa yang sebelum bulan februari lalu sudah mengakhiri masa tugasnya.
seiring telah disahkannya uu desa yang memuat masa jabatan kades selama 8 tahun di dalamnya, maka secara otomatis, masa jabatan kades yang sebelumnya sudah habis dan masuk dalam daftar melaksanakan pilkades serentak akan diperpanjang. 
di kabupaten kepahiang sendiri, ada 98 kades dilakukan perpanjangan masa jabatan dari sebelumnya hanya 6 tahun menjadi 8 tahun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan