Merawat Harmoni di Tanah Seribu Rumah Ibadah

Reporter: Oki Ibriansyah AE |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 27 Sep 2025 - 16:03

GELAR: Salah satu agenda keagamaan yang digelar Pemprov Bengkulu beberapa waktu lalu. IST/RB--

KORANRB.ID – Provinsi Bengkulu dikenal sebagai daerah dengan keragaman agama yang kental.

Data Kementerian Agama mencatat terdapat lebih dari 3.500 rumah ibadah di wilayah ini, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara.

Meski mayoritas masyarakat beragama Islam, kehidupan sehari-hari antarumat beragama relatif berjalan rukun.

Sejalan dengan karakteristik masyarakat tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) dalam beberapa tahun terakhir menerapkan sejumlah kebijakan bernuansa religius.

Di antaranya penyaluran hibah untuk masjid dan pesantren, serta instruksi zakat profesi bagi ASN Muslim.

Langkah ini dinilai wajar, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak menimbulkan kesan eksklusif.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Rohimin, M.Ag, mengingatkan pentingnya kebijakan pemerintah yang mampu merangkul semua pihak.

“Kerukunan itu modal utama Bengkulu. Jangan sampai terabaikan hanya karena kebijakan yang kurang mempertimbangkan keberagaman,” ujarnya.

Menurut Rohimin, merawat kerukunan bukan hanya soal membangun rumah ibadah atau menggelar acara keagamaan, tetapi juga memastikan semua umat beragama merasa dihargai dan mendapat perlakuan adil.

Ia menegaskan, keberadaan FKUB menjadi wadah penting untuk mendorong dialog lintas agama sekaligus memberi masukan pada pemerintah daerah.

merawat harmoni di tanah seribu rumah ibadah                            koranrb.id – provinsi bengkulu dikenal sebagai daerah dengan keragaman agama yang kental. 
data kementerian agama mencatat terdapat lebih dari 3.500 rumah ibadah di wilayah ini, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. 
meski mayoritas masyarakat beragama islam, kehidupan sehari-hari antarumat beragama relatif berjalan rukun.
sejalan dengan karakteristik masyarakat tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) dalam beberapa tahun terakhir menerapkan sejumlah kebijakan bernuansa religius. 
di antaranya penyaluran hibah untuk masjid dan pesantren, serta instruksi zakat profesi bagi asn muslim. 
baca juga:bahaya mcb ilegal, konsumen terancam risiko kebakaran
baca juga:musorprov koni bengkulu resmi ditunda, tunggu persetujuan koni pusat
langkah ini dinilai wajar, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak menimbulkan kesan eksklusif.
ketua forum kerukunan umat beragama (fkub) provinsi bengkulu, prof. dr. rohimin, m.ag, mengingatkan pentingnya kebijakan pemerintah yang mampu merangkul semua pihak.
“kerukunan itu modal utama bengkulu. jangan sampai terabaikan hanya karena kebijakan yang kurang mempertimbangkan keberagaman,” ujarnya.
menurut rohimin, merawat kerukunan bukan hanya soal membangun rumah ibadah atau menggelar acara keagamaan, tetapi juga memastikan semua umat beragama merasa dihargai dan mendapat perlakuan adil. 
ia menegaskan, keberadaan fkub menjadi wadah penting untuk mendorong dialog lintas agama sekaligus memberi masukan pada pemerintah daerah.
baca juga:wastra bengkulu tampil di fashion nation jakarta, bi dorong umkm naik kelas
baca juga:dispangtan kota bengkulu sidak rumah potong hewan, soroti kebersihan dan kualitas daging
indeks kerukunan umat beragama (ikub) bengkulu pada tahun 2021 tercatat sebesar 70,27 poin dan masuk kategori baik.
meski demikian, angka tersebut tidak berarti bebas tantangan. fkub menilai, harmoni sosial harus terus dipelihara melalui komunikasi terbuka, transparansi dalam pemberian bantuan rumah ibadah, serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam pembangunan sosial.
“pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama merawat harmoni yang sudah terjalin. kerukunan bukan hanya milik satu kelompok, tetapi tanggung jawab bersama seluruh umat di bengkulu,” tutup rohimin.
kerukunan menjadi napas kehidupan sosial di bengkulu. dengan menjaganya secara kolektif, pembangunan daerah diyakini dapat berlangsung damai, inklusif, dan berkelanjutan.
diberitakan sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu menegaskan komitmennya menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia (nkri) dengan memperkuat kewaspadaan terhadap radikalisme dan terorisme. 
baca juga:bpom bengkulu kawal program pjas, pastikan jajanan sekolah aman
baca juga:korban asusila anak prasejahtera, pemkot bengkulu diminta beri perhatian khusus
melalui forum rembuk merah putih yang digelar badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) provinsi bengkulu, selasa, 23 september 2025, pemprov menekankan perlunya langkah bersama dalam menghadapi ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa.
asisten i sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu, drs. khairil anwar, m.si menyatakan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam menghadapi dinamika radikalisme yang semakin mudah menyusup melalui ruang digital.
“sekecil apa pun potensi gangguan harus kita waspadai.
internet memberikan akses luas bagi siapa pun, termasuk pihak yang ingin merusak persatuan.
karena itu, pemprov mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat strategi pencegahan,” ujarnya.
menurut khairil, sikap kewaspadaan nasional tidak hanya dibangun melalui aparat keamanan, tetapi juga lewat partisipasi masyarakat.
pemerintah menekankan pentingnya literasi digital, peran keluarga, dan keterlibatan tokoh agama maupun pemuda dalam membentengi generasi muda dari paham radikal.
pemprov bengkulu juga melihat nilai pancasila sebagai benteng utama.
menjaga tradisi gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan dianggap sebagai cara efektif memperkuat imunitas sosial dari upaya adu domba maupun propaganda intoleransi.
“kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bengkulu.
itulah yang akan menjaga kita dari perpecahan,” tegas khairil.
sementara itu, pelaksana harian (plh) kepala badan kesatuan bangsa dan politik, henny kauri menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kesatuan dan persatuan di provinsi bengkulu.
“kesbangpol tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak berkolaborasi lintas sektor, untuk itu pentingnya rembuk merah putih ini agar dapat menjadi perhatian kita bersama dalam menjaga kewaspadaan nasional,” jelasnya.
dalam forum ini, pemprov bengkulu turut menggandeng berbagai unsur, termasuk aparat keamanan seperti satuan tugas wilyah (satgaswil) bengkulu densus 88 anti teror, kejaksaan tinggi, badan intelejen daerah dan tni/polri, serta akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat. semua diposisikan sebagai mitra strategis dalam memperkuat kewaspadaan nasional.
rembuk merah putih menegaskan pesan utama pemprov: ancaman radikalisme dan terorisme hanya bisa ditangkal jika masyarakat bengkulu bersatu, waspada, dan tetap teguh pada nilai-nilai kebangsaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 28 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan