Capaian 100 Persen, Kekurangan Petugas CTU Belum Diakomodir

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Data Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mukomuko selama tahun 2023. Tercatat telah memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi ke peserta Keluarga Berencana (KB) gratis sebanyak 1.467 akseptor baru.

Jumlah tersebut melapaui target awal sebesar 1200 akseptor. Dengan demikian capai lebih dari 100 persen. Hal ini disampaikan  Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2KBP3A Mukomuko, Andi Sutrisno.

Berdasarkan rekapitulasi pada triwulan I, II, dan III tahun 2023. Pelayanan KB gratis bagi warga yang tersebar di 17 fasilitas kesehatan di Mukomuko mencapai 1.467 orang peserta. 
BACA JUGA: 49 Desa Upload APBDes ke Siskeudes Siap Terima DD

Paling banyak warga yang menggunakan alat kontrasepsi jenis implan (susuk). Yaitu sebanyak 492 orang. Kemudian sebanyak 478 orang menggunakan pil, 288 orang menggunakan suntik, 145 orang menggunakan kondom, dan sebanyak 64 orang menggunakan IUD (spiral)

“Alhamdulilah capaian kita lebih dari 100 persen, karena antusias warga Mukomuko cukup tinggi untuk mengikuti program keluarga berencana,” ujar Andi.

Dia mengatakan, selain program KB gratis secara mobile oleh petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), DP2KBP3A juga memberikan pelayanan KB gratis kepada warga bekerjasama dengan bidan yang ada di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di 15 kecamatan.

“Selain itu juga di tahun 2023 kami mengalakan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Ini menggunakan empat jenis ala kontrasepsi yaitu, Implan, IUD, MOW, dan pelepasan IUD. Dimana memiliki total akseptor sebanyak 322 orang, yang tersebar di 15 kecamatan,” sebutnya.

Masih keterangan Andi, berkaitan dengan kegiatan program KB gratis yang selaras dengan program pemerintah pusat. Kabupaten Mukomuko masih terkatagori daerah yang kekurangan tenaga medis yang memiliki kemampuan teknis CTU (Contraception Technologyy Update).

BACA JUGA: DAK Fisik Pendidikan Tahun 2024 Terjun Bebas, Hanya Rp 10 Miliar

Petugas CTU memiliki tugas melakukan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang IUD dan Implan. Maka dari itu capaian dari 2 jenis KB tersebut tidak terlalu tinggi.

“Kurang lebih saat ini, ada 90 tenaga medis di Mukomuko yang memiliki sertifikasi CTU, itu pun hasil jebolan sertifikasi lima tahun yang lalu. Setalah itu Pemkab Mukomuko tidak pernah melakukan sertifikasi kembali, karena tidak memiliki anggaran,” sampai Andi.

Ditambahkannya, untuk biaya mendatangkan narasumber CTU ke Mukomuko, agar tenaga medis bisa mengikuti sertifikasi tersebut kurang lebih mencapai Rp60 juta. Tentunya anggaran tersebut akan sangat bermanfaat karena memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat Mukomuko.

“Sudah lima tahun lebih hingga tahun ini setiap kita sampaikan terkait kebutuhan pelatihan dan sertifikasi tersebut, dinilai pengusulan kurang berskala prioritas. Maka dari itu ditahun ini pelatihan tersebut juga belum bisa dilaksanakan,” demikian Andi.(pir)