Soal Penanganan Stunting, RL Dapat Rp 5,7 Miliar, Kepahiang Bermasalah

FOTO: ARIE/RB FOTO BERSAMA: TPPS Kabupaten Rejang Lebong saat menerima kunjungan kerja dari TPPS Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu.--

CURUP. KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong mendapatkan rewards dari pemerintah pusat sebesar Rp5,7 Miliar. Reward ini setelah Pemkab Rejang Lebong berhasil menekan angka stunting menjadi 15,56 persen di tahun ini dari 2022 lalu diangka 20,2 persen. 

Disisi lain, kabupaten tetangganya Kepahiang justru mendapat sorotan. Penanganan stunting yang dilakukan dinilai masih bermasalah. 

Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah, SH yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengatakan keberhasilan Pemkab Rejang Lebong dalam menekan angka stunting tahun ini berkat kerjasama semua pihak.

BACA JUGA:Ratusan Sanggahan PPPK Ditolak

“Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Nantinya rewards senilai Rp 5,7 Miliar tersebut akan dialokasikan untuk program penurunan angka stunting. Kita optimis bisa mencapai target 14 persen,” terang Wabup.

Di Kepahiang, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Bengkulu Rosjonsyah yang hadir dalam rangka Pengukuhan Ortu Asuh Cegah Stunting Kabupaten Kepahiang Jumat (26/10) menilai pelaporan kasus stunting sangat lamban. 

Hal ini berimbas pada angka stunting Kabupaten kepahiang sangat tinggi secara nasional. 

BACA JUGA:Komputer Kurang, 19 Sekolah “Numpang” ANBK

Hal ini pula menurut Rosjonsyah, mesti menjadi perhatian khusus. 

"Kabupaten Kepahiang masih sangat lambat dalam menyusun pelaporan. Akibatnya, di tingkat nasional angka stunting kabupaten Kepahiang masih tinggi," tegas Rosjonsyah. 

Angka stunting Kepahiang 2021 sebesar 22,9 persen dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 24,9 persen.

BACA JUGA:Naik, MT-2 Ditarget 4 Ribu Hektare

Tahun ini, hingga Agustus 2023  Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kepahiang masih menemukan setidaknya 50 anak stunting. 

Rosjonsyah meminta Pemkab Kepahiang melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan