PPPK Tahap I Hearing ke DPRD Seluma, Pertanyakan Gaji Belum Full Dibayar

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 07 Dec 2025 - 21:28

573 PPPK tahap I saat menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu.--fiki/rb

KORANRB.ID – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma tahap I akan menggelar hearing dengan pimpinan DPRD Kabupaten Seluma pada Senin, 8 Desember 2025.

Agenda tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai pembayaran gaji bulan November dan Desember 2025 yang hingga kini belum juga dibayarkan secara penuh.

Dalam surat permohonan audiensi yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma, para PPPK menyatakan perlunya pertemuan terbuka yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

Hearing dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kantor DPRD Kabupaten Seluma.

Ketua PPPK Tahap I Bersatu, Reyelita Advilia, keterlambatan pembayaran gaji tersebut telah berdampak pada ratusan pegawai yang bergantung pada hak penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kami membutuhkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kendala dan solusi terkait pembayaran gaji yang belum diselesaikan,” ujar Reyelita, Minggu 7 Desember 2025.

Ia menambahkan, hearing ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pegawai dan pemerintah daerah, sekaligus menghasilkan keputusan yang dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, PPPK telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan, sehingga hak mereka seharusnya dipenuhi tanpa penundaan berkepanjangan.

“Sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji membuat kami resah,” katanya.

Reyelita menegaskan bahwa surat permohonan audiensi tersebut disampaikan secara resmi dan mewakili seluruh PPPK Tahap I Kabupaten Seluma.

pppk tahap i hearing ke dprd seluma, pertanyakan gaji belum full dibayar                            koranrb.id – ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tahap i  akan menggelar hearing dengan pimpinan dprd kabupaten seluma pada senin, 8 desember 2025. 
agenda tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai pembayaran gaji bulan november dan desember 2025 yang hingga kini belum juga dibayarkan secara penuh.
dalam surat permohonan audiensi yang disampaikan kepada ketua dprd kabupaten seluma, para pppk menyatakan perlunya pertemuan terbuka yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk badan keuangan daerah (bkd) dan pemerintah daerah kabupaten seluma. 
hearing dijadwalkan pada pukul 10.00 wib hingga selesai, di kantor dprd kabupaten seluma.
baca juga:optimasi pap berbuah manis, penerimaan bengkulu naik 300 persen
baca juga:jelang nataru: waspada bencana alam di bengkulu selatan, petugas siaga 24 jam
ketua pppk tahap i bersatu, reyelita advilia, keterlambatan pembayaran gaji tersebut telah berdampak pada ratusan pegawai yang bergantung pada hak penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
“kami membutuhkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kendala dan solusi terkait pembayaran gaji yang belum diselesaikan,” ujar reyelita, minggu 7 desember 2025.
ia menambahkan, hearing ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pegawai dan pemerintah daerah, sekaligus menghasilkan keputusan yang dapat segera direalisasikan. 
menurutnya, pppk telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan, sehingga hak mereka seharusnya dipenuhi tanpa penundaan berkepanjangan.
baca juga:kepedulian pelajar bengkulu selatan mengalir untuk korban bencana sumatera 
baca juga:jembatan penghubung seginim dan pino dibangun 2027, bupati : kolaborasi dengan dewan provinsi bengkulu
“sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji membuat kami resah,” katanya.
reyelita menegaskan bahwa surat permohonan audiensi tersebut disampaikan secara resmi dan mewakili seluruh pppk tahap i kabupaten seluma. 
“kami berharap adanya komunikasi terbuka, keputusan cepat, dan kepastian pembayaran tanpa ditunda lagi,” tutupnya.
diberitakan sebelumnya, sebanyak 573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) i di kabupaten seluma kembali harus menahan kekecewaan. 
meski surat keputusan (sk) pengangkatan telah diterima sejak september lalu, namun hingga awal desember 2025 ini, gaji yang mereka terima baru satu bulan, yakni untuk periode oktober.
kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola keuangan daerah yang seharusnya mampu memastikan hak pegawai dipenuhi tepat waktu. 
“baru dibayarkan satu bulan saja untuk oktober. sedangkan november dan desember ini belum,” ujar salah seorang tenaga pppk yang meminta namanya tidak dicantumkan. 
ia menyebut, keterlambatan pembayaran ini membuat kondisi mereka tidak menentu karena harus menanggung biaya hidup tanpa kepastian waktu pembayaran.
padahal, secara ideal, seluruh hak gaji pppk untuk tahun 2025 seharusnya rampung dibayarkan pada awal desember. 
fakta bahwa pembayaran masih tertahan mengindikasikan lemahnya perencanaan dan koordinasi anggaran antara pemerintah daerah dan pusat.
plt kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, herman suyadi, mengakui adanya keterlambatan. 
ia menyebut sumber persoalan berada pada lambatnya penyaluran dana dari pemerintah pusat. 
“kendalanya memang anggarannya belum masuk. belum disalurkan ke kasda oleh kementerian keuangan,” ujarnya.
menurut herman, untuk pembayaran gaji 573 tenaga pppk selama satu bulan dibutuhkan anggaran sekitar rp 2,5 miliar. 
“dana oktober sudah dibayarkan, namun november dan desember masih menunggu pencairan,” singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 8 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan