Evaluasi Honorer, Pemkab BS Kewalahan Kurang Tenaga
foto RIO/Rakyat Bengkulu BARIS: Honorer Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan dalam suatu kegiatan belum lama ini.--
Sementara itu Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE sangat menyayangkan kebijakan pihak eksekutif yang melakukan perumahan terhadap para tenaga honorer. Padahal, dana untuk pembayaran gaji tenaga honorer tersebut sudah dianggarkan selama 1 tahun penuh di APBD.
"Honorer itu jangan sampai kosong. Itu kan sudah dianggarkan untuk selama 12 (satu tahun, red). Itu harus jadi catatan pihak eksekutif," tegas Ketua.
Sampai saat ini legislatif BS mempertanyakan kenapa honorer mesti di rumahkan. Seharusnya, para tenaga honorer yang selama ini bekerja, harus kembali dipekerjakan jika dalam evaluasi tidak ada kesalahan. "Kan sudah ada anggarannya (pembayaran gaji honorer, red). Kenapa lagi mereka masih di rumahkan," sampai Ketua.
Di bagian lain Barli mengingatkan, di tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini, jangan memanfaatkan tenaga honorer untuk kepentingan politik. Apalagi, sampai mereka harus kehilangan pekerjaannya karena kepentingan sepihak.
"Jangan bikin mereka (honorer, red) tersandera. Jangan di tahun politik ini ada asumsi-asumi masyarakat ada kepentingan politik memperkerjakan honorer," demikian Barli.(tek)