Hadapi 2026, Gubernur Helmi Minta OPD Pangkas Program Tidak Berdampak

KORANRB.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai mengencangkan ikat pinggang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinsturksikan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan.

Hal itu seiring dengan masih berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2026, yang dibahas dalam rapat Koordinasi OPD di Aula Merah Putih pada Senin, 29 Desember 2025.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE sebagai langkah awal Pemprov Bengkulu dalam menyusun arah kebijakan daerah menghadapi tantangan fiskal tahun depan.

Gubernur Helmi menegaskan, efisiensi anggaran tetap akan diberlakukan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Namun, efisiensi bukan dimaknai sebagai pemangkasan sembarangan. 

BACA JUGA:Sekdaprov Definitif Tunggu Palu Pusat, 3 Bulan Tidak Cakap Gubernur Helmi Pastikan Evaluasi

BACA JUGA:Rp2,5 Triliun untuk Jalan Mulus, Gubernur Helmi: Pemangkasan Anggaran Tidak Boleh Hambat Pelayanan Dasar

Melainkan penajaman prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan publik. Yang kita lakukan adalah penyesuaian dan prioritas. Program yang tidak mendesak dan tidak berdampak harus dievaluasi,” tegas Helmi.

Ia meminta seluruh kepala OPD tidak lagi menyusun program secara rutin dan administratif semata. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.

Karena itu, Helmi secara khusus menginstruksikan seluruh OPD untuk mengevaluasi ulang program dan kegiatan 2026 mendatang, termasuk efektivitas penggunaan anggaran yang selama ini berjalan.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Tutup 2025 dengan Zikir Akbar di Masjid At-Taqwa

BACA JUGA:Tidak Punya Izin Lengkap, PT DSJ di Kaur Terancam Tutup

Tidak hanya soal evaluasi program, Helmi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Perencanaan yang matang menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memiliki output dan outcome yang jelas.

“Perencanaan harus kuat. Jangan ada lagi program yang jalan sendiri-sendiri. Semua harus saling mendukung dan terintegrasi,” ujarnya.