Terbaru! Ini Sanksi 2 Oknum Ketua RT Fasilitasi Kampanye Caleg

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:34

Ketua Panwascam Kampung Melayu Risman Sanusi, SH saat sampaikan materi pada acara Bawaslu Kota Bengkulu kemarin. Pada wartawan dia juga menjelaskan Sanksi 2 Oknum Ketua RT Fasilitasi Kampanye Caleg.--ABDI/RB

terbaru! ini sanksi 2 oknum ketua rt fasilitasi kampanye caleg                            koranrb.id – sanksi 2 oknum ketua rt di kota bengkulu yang diduga memfasilitasi kampanye caleg akhirnya keluar. panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) kampung melayu kota bengkulu akhirnya mengeluarkan rekomendasi.
rekomendasi itu sebagai sanksi 2 oknum ketua rt di kota bengkulu yang memfasilitasi kampanye caleg. surat rekomendasi sudah dikirimkan ke camat kampung melayu. berisikan terkait netralitas ketua rt  dalam pemilu.
2 oknum ketua rt  yang memfasilitasi kampanye caleg ini terjadi di kelurahan kandang, kota bengkulu rabu, 3 januari 2024.
baca juga:tak kantongi sttp, kampanye bakal dibubarkan
“ada dua rt yang melanggar netralitas tersebut. kami sudah kirim rekomendasi atas kajian dan pemanggilan 2 rt tersebut ke kecamatan. tembusannya setda kota, (setda kota bengkulu, red),” tegas ketua panwascam kampung melayu risman sanusi, sh sabtu (20/1) kemarin.
risman menjelaskan adapun poin rekomendasi sanksi 2 oknum ketua rt yang memfasilitasi kampanye caleg ini, melanggar beberapa regulasi.
pertama peraturan walikota bengkulu nomor 9 tahun 2023 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan menyebutkan rukun tetangga. 
dapat diartikan bahwa rt adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah kota.
baca juga:joget berlebihan saat kampanye, mui kota bengkulu bilang begini 
 dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
kemudian, rekomendasi mengacu pada peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
“isi rekomendasinya terkait regulasi lain, ada perwal nomor 9 tahun 2023 dan permendagri nomor 18 tahun 2018,” singkat risman.
sebelumnya risman menjelaskan kronologi 2 dari pelanggaran netralitas rt, ia menjelaskan bahwa oknum rt tersebut melakukan tindakan berupa memfasilitasi tempat untuk kampanye caleg tersebut.
risman menambahkan bahwa adabta 2 oknum ketua rt di kota bengkulu yang memfasilitasi kampanye caleg, pihaknya telah memanggil yang bersangkutan.
2 oknum ketua rt yang memfasilitasi kampanye caleg ini dimintai konfirmasi atas temuan panwascam tersebut.
lurah juga dipanggil, dikarenakan lurah merupakan atasan langsung dari oknum rt tersebut.
“kita (panwascam, red) telah memanggil oknum rt tersebut hari ini (16 januari, red) terkait dugaan memfasilitasi caleg untuk kampanye,” singkat risman.
baca juga:awas! 10 pelanggaran ini bisa buat caleg dibatalkan
risman menerangkan setelah dilakukan tahapan klarifikasi, pihaknya masih melakukan kajian.
ada peluang 2 oknum ketua rt yang memfasilitasi kampanye caleg ini di panggil lagi.
jika kekurangan data dari klarifikasi oknum rt yang dilakukan beberapa waktu lalu.
 “sudah hari ini, kita akan mengkaji dari hasil pemanggilan tersebut. namun apabila dirasa hasil pemanggilan itu kurang maka akan dipanggil kembali, (oknum rt, red),” ucap risman.
sementara itu, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri membenarkan temuan tindak pelanggaran netralitas rt. sepenuhnya diproses oleh panwascam kampung melayu.
“iya panwascam kampung melayu telah menyerahkan rekomendasinya ke kecamatan dalam hal ini camat kampung melayu,” beber ahmad. 
sebelumnya 2 oknum ketua rt fasilitasi kampanye caleg dprd kota bengkulu dipanggil untuk dimintai keterangan. panwascam kampung melayu kota bengkulu merencanakan untuk menemui pemerintah kota (pemkot) bengkulu.
dibeberkan, ketua panwascam kampung melayu risman sanusi, sh bahwa netralitas rt tersebut melanggar peraturan lain yaitu peraturan walikota bengkulu nomor 9 tahun 2023 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan