Ketua PWI: Sengketa Pers Ditangani dengan Undang-Undang Pers

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 23 Jan 2024 - 00:02

SENGKETA PERS: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun meminta kepolisian di Bengkulu agar meneruskan kasus sangketa pers yang sedang terjadi ke Dewan Pers. FIKI/RB--

ketua pwi: sengketa pers ditangani dengan undang-undang pers                            koranrb.id – ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat, hendry ch bangun berpendapat sengketa pers ditangani dengan undang-undang pers. ia meminta kepolisian di bengkulu agar meneruskan kasus sangketa pers yang sedang terjadi ke dewan pers. 
hal ini disampaikan hendry ch bangun, di aula pasca sarjana universitas islam negeri (uin) fatmawati soekarno bengkulu, pada senin 22 januari 2024. 
hendry ch bangun mengatakan, dewan pers dan markas besar kepolisian republik indonesia (mabes polri) menandatangani perjanjian kerja sama (pks) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. kerja sama ini tertuang dalam surat nomor 03/dp/mou/iii/2022 dan nomor nk/4/iii/2022.
dalam mou tersebut, menjelaskan jika terjadi sangketa pers harus diselesaikan oleh dewan pers. 
baca juga:imbauan! dewan pers ajak komunitas pers kritisi uu ite
baca juga:hadiah rp174 juta, anugerah jurnalistik dan foto hut btn ke-74
maka pihak kepolisan harus menyurati dewan pers dalam penyelesaian sangketa pers tersebut. 
“jadi saya minta polisi menghentikan saja (sangketa pers di bengkulu, red). tulis saja surat ke dewan pers. jangan memanggil orangnya (wartawan, red),” kata hendry ch bangun. 
dilanjutkannya, jika sangketa pers yang saat ini terjadi di bengkulu harus dilanjutkan maka kepolisian harus meneruskan perkara itu ke dewan pers terlebih dahulu. 
sesuai mekanisme yang sudah dibentuk berdasarkan mou antara polri dan dewan pers.
baca juga:gubernur dukung pelatihan jurnalistik pwi bengkulu 
baca juga:ikal jurnalistik unib siap berantas hoaks pemilu 
"seharusnya seluruh kepolisian di indonesia mengerti itu. sengketa pers ditangani dengan undang-undang pers dan pelaksananya adalah dewan pers,” tuturnya. 
sangketa pers itu, akan diselesaikan dewan pers dan yang akan menentukan, apakah produk yang dipermasalahkan itu adalah itu karya jurnalistik atau bukan. 
kalau karya jurnalistik maka kasus itu akan ditangani oleh dewan pers, melalui mekanisme undang-undang pers. namun, kalau bukan karya jurnalistik, barulah bisa diselesaikan dengan undang-undang ite. 
“jadi saya heran, kenapa ada sengketa pers wartawan dipanggil. alasannya apa?,” ujarnya. 
kalaupun harus ada pemanggilan, terang hendry ch bangun, yang harus bertanggungjwab dan memenuhi panggilan itu adalah penangungjawab di perusahan pers dalam hal ini adalah pimpinanan redaksi (pimpred).
baca juga:pwi provinsi bengkulu raih penghargaan bursa efek indonesia
baca juga:amin dapat dukungan kiai, prabowo bertemu pwi, ganjar bahas kredit macet  
“kalau karya jurnalistik disitu yang bertanggungjawab adalah penangungjawab (pimpred, red), tidak bisa diturunkan ke (wartawan, red). kan proses karya jurnalistik itu terbit bukan dia (wartawan, red) bikin sendiri. disitu ada proses editing. dilihat dan dirubah titik komanya itu artinya sudah ada pihak lain yang ikut campur dalam karya jurnalistik itu. dan itu sudah ada proses editing,” paparnya.
proses itu, pertanggungjawaban ada di penangungjawab. polisi, kalaupun memanggil haru memanggil penanggungjawab.
kalau penanggungjawab lepas tangan dikarya jurnalistik yang sudah diterbitkan.
baca juga:netralitas wartawan harga mati! pwi inisiasi ukw gratis
baca juga:pwi benteng dan bawaslu benteng teken mou, ini isinya 
artinya penangungjawab tidak mengerti dan hasil ujian kompetensi wartawan (ukw) utama harus dipertanyakan.
“kalau orang sudah lulus uji kompetensi utama harusnya dia tau, sangketa pers itu kewajiban dia untuk bertanggungjawab,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan