Pemprov Kantongi Izin 7,5 Hektare KHL Liku Sembilan, Dilakukan untuk Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 25 Jan 2024 - 23:00

KANTONGI: Pemprov Kantongi Izin Pinjam Pakai Lahan 7,5 Hektare di Liku Sembilan. BELLA/RB --

Sementara pengajuan tersebut juga dilakukan oleh BPJN dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada KLHK.

Karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang bukan merupakan kewenangan gubernur. Sehingga levelnya menteri bersama menteri.

"Gubernur ini memfasilitasi semua stakeholder, agar mendorong bersama-sama setuju ini dilakukan pengusulan PPKH daruratnya," terangnya.

Semua stakeholder terkait sudah menyatakan persetujuan melalui tanda tangan.

Baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perwakilan KLHK, BPJS, dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang didorong oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, M.MA.

"Kemarin Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga sudah datang langsung ke Bengkulu memantau keadaan jalan tersebut saat sedang terjadi longsor. Kondisi harus antre sekitar 4-5 jam. Melihat langsung real sistemny daruratnya," demikian Safnizar.

pemprov kantongi izin 7,5 hektare khl liku sembilan, dilakukan untuk ini                             koranrb.id - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu berhasil mengantongi persetujuan pinjam pakai lahan.
seluas 7,5 hektare dari direktorat jenderal (ditjen) planologi kehutanan dan tata lingkungan (pktl), kementerian lingkungan hidup (klhk) di kawasan liku sembilan.
lahan seluas 7,5 hektare dibagi dua titik, pertama seluas 4,6 hektare dan titik kedua 2,6 hektare.
masuk ke dalam kawasan hutan lindung (khl) dan menjadi jalur transportasi darat satu-satunya.
beberapa waktu lalu, di lahan seluas 7,5 hektare itu terjadi longsor yang cukup hebat.
baca juga:lahan persawahan terdampak kolam retensi, eko: harus diganti lahan baru
baca juga:dlh klaim tidak libur pangkas pohon
sehingga menghambat arus lalu lintas bagi pengendara yang melintasi jalur kepahiang - kota bengkulu.
karena masuk ke dalam hutan lindung bukit daun register v.
pemprov bengkulu maupun balai pelaksanan jalan nasional (bpjn) ingin melakukan pelebaran jalan harus mengantongi izin dari dirjen pktl klhk.
"kita sudah langsung bertemu dengan dirjen pktl untuk mengonfirmasikan keadaan jalan ini," terang plt. kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu, safnizar, s.hut, saat di konfirmasi rb di ruang pola pemprov bengkulu, kemarin (25/1).
baca juga:limbah b3 dipihakketigakan, dlh cuma lakukan pengawasan
baca juga:dlh tunda tanam ulang taman median jalan
dilanjutkannya, pihaknya melampirkan bahwa persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) adalah ppkh darurat. 
sebab, terjadinya bencana yang mengaruskan dan tidak ada alternatif lain. harus memanfaatkan khl tersebut untuk menjadi jalur transportasi satu-satunya. 
"kalau informasi lisan dari dirjen, akan dipenuhi, diusulkan, serta diberikan izin. sesuai dengan yang kita usulkan," katanya.
baca juga:insenerator limbah medis tunggu kepastian lahan
baca juga:klaim pembebasan lahan sesuai prosedur, dewan minta pemkot klarifikasi dengan pelapor
meski begitu, dikatakan safnizar ada beberapa persyaratan resmi untuk peresmian yang harus dilakukan. 
di sisi lain, pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa di lapangan pengerjaan sudah berjalan sembari melengkapi perizinan tersebut.  
"ada beberapa yang harus dilengkapi, berdasarkan hasil konsultasi dengan dirjen pktl. yakni, penandatanganan komitmen, mungkin secara tambahan untuk regulasinya," katanya. 
safnizar berharap, dalam waktu dekat sertifikat hak pakai (shp) nya akan langsung diberikan untuk berjalan secara paralel. melengkapi dokumen administrasi dan telaahnya.
baca juga:gula aren, pemanis alami dan bisa mengatasi kelelahan, sangat baik bagi penderita diabetes
baca juga:efisiensi pembangunan liku sembilan, pemprov dorong keberlanjutan tol
"mudah-mudahan ini, bisa membantu percepatan keluarnya persetujuan kawasan hutan dari klhk. untuk jalan yang di liku sembilan," katanya.
sampai saat ini, untuk kegiatan pinjam pakai lahan tersebut baru dilakukan di kawasan liku sembilan, dilakukan karena sifatnya darurat.
sementara untuk kawasan lainnya belum ada termasuk di daerah padang capo seluma dan bengkulu selatan.
begitu pula, untuk jalan di lebong - rejang lebong yang juga mengalami longsor beberapa wkatu lalu, itu belum termasuk ppkh.
"karena saat ini belum ada program yang ke arah sana. karena kalau ini kan dia memang mau merehab jalan yang rusak, jadi harus ada izin. makanya diusulkan izinnya," kata safnizar.
sementara pengajuan tersebut juga dilakukan oleh bpjn dari dirjen bina marga kementerian pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kepada klhk. 
karena jalan tersebut merupakan jalan nasional yang bukan merupakan kewenangan gubernur. sehingga levelnya menteri bersama menteri.
"gubernur ini memfasilitasi semua stakeholder, agar mendorong bersama-sama setuju ini dilakukan pengusulan ppkh daruratnya," terangnya. 
semua stakeholder terkait sudah menyatakan persetujuan melalui tanda tangan.
baik dari badan penanggulangan bencana daerah (bpbd), perwakilan klhk, bpjs, dan pemerintah daerah (pemda) yang didorong oleh gubernur bengkulu, rohidin mersyah, m.ma.
"kemarin staf ahli menteri dalam negeri (mendagri) juga sudah datang langsung ke bengkulu  memantau keadaan jalan tersebut saat sedang terjadi longsor. kondisi harus antre sekitar 4-5 jam. melihat langsung real sistemny daruratnya," demikian safnizar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan