Bawaslu Proses Oknum Dosen Kampus Swasta, Ini Penyebabnya!

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 22:22

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Lordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri (baju hitam)--abdi/rb

hal tersebut termaktum di dalam, Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum apapun alasannya.

Lebih tepatnya hal tersebut diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.

"Kampanye di dunia pendidikan itu melanggar ketentuan UU Pemilu (Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, red)," pungkas Ahmad.

Ahmad menjelaskan, adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur didalam Pasal 521 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa setiap pelaksanaan, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu.

“Itu dapat dipidana sesuai aturan,” ucap Ahmad.

bawaslu proses oknum dosen kampus swasta, ini penyebabnya!                            bengkulu, koranrb.id – bawaslu kota bengkulu akan memproses oknum dosen yang mengajar di salah satu kampus swasta di kota bengkulu.
oknum dosen kampus swasta itu diproses bawaslu lantaran ada video dugaan kampanye yang saat ini tengah menyebar. 
dimana dalam video itu, oknum dosen itu terekam diduga tengah mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif (caleg) dpr ri di kampus tempat dia mengajar.
di dalam video yang beredar tersebut, terlihat oknum dosen kampus swasta itu membagikan bahan kampanye.
baca juga:jembatan rusak, sungai meluap, keselamatan pelajar terancam!
berupa kartu nama caleg dpr ri kepada beberapa mahasiswa kampus itu.
kartu nama yang memuat visi misi, foto dan nomor urut caleg tersebut.
kemudian dalam video amatir yang diduga direkam secara diam-diam tersebut. 
terlihat oknum dosen mengkampanyekan dan mengajak beberapa mahasiswa yang duduk di teras gedung kampus swatsa itu untuk mencoblos caleg tersebut.
baca juga:bingung pilih jurusan usai lulus sma, ini salah satu jurusan dengan keunggulannya 
sempat ada mahasiswa yang memprotes oknum dosen itu.
bahwa tidak boleh kampanye di kampus.
namun oknum dosen tersebut berkelit dengan menyebutkan hal tersebut diperbolehkan.
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (lordiv ppps) bawaslu kota bengkulu ahmad maskuri mengatakan akan memproses video tersebut.
baca juga:pemilu serentak 2024, saat pencoblosan surat suara diizinkan bawa hp, tidak diizinkan foto
dia berkeyakinan oknum dosen yang terekam dalam video telah melanggaran aturan tentang pemilu.
regulasi yang dilanggar oleh oknum dosen kampus swasta itu ialah, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 20 tahun 2023 dalam pasal 72 ayat 1 huruf h.
berbunyi “pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
baca juga:musim buah paling ditunggu di kabupaten bengkulu selatan, buah duku cuma di jeranglah 
“itu pelanggaran berdasarkan pkpu  nomor 20 tahun 2023,” singkat ahmad.
ahmad mengungkapkan, beberapa video dan foto yang diterima akan menjadi bukti serta temuan awal untuk segera ditindak lanjuti sesuai mekanisme penanganan pelanggaran.
“ini bisa kita jadikan informasi awal, kemudian kita lakukan penelusuran,” ungkap ahmad.
ahmad megimbau, kepada seluruh instansi pendidikan terkhususnya universitas di lingkungan kota bengkulu untuk menjaga netralitasnya.
baca juga:breaking news: akses jalan renah semanek - plajau amblas
kemudian, ia juga meminta kepada mahasiswa untuk melaporkan ke bawaslu. 
jika ada caleg ataupun simpatisan, loyalisnya menyebarkan bahan kampanye di kampus.
 ahmad percaya dengan adanya kolaborasi untuk menuntaskan pelanggaran yang sulit untuk di pantau bawaslu.
maka diperlukan seluruh elemen untuk bekerja sama dalam pantauan pelanggaran pemilu.
baca juga:budidaya ikan kolam terpal, modal minimalis hasil memuaskan
“kita minta kampus untuk netral, kemudian mahasiswa dan masyarakat apabila dutemukan pelanggaran maka laporkan segera,” ucap ahmad.
sebelumnya juga ada dugaan pelanggaran serupa yang tengah ditangani bawaslu kota bengkulu.
yakni dugaan oknum caleg dprd kota bengkulu daerah pilih (dapil) ratu samban-ratu agung kampanye di salah satu sekolah.
dari video singkat yang beredar pada aplikasi whatsapp, terlihat beberapa pelajar dalam kegiatan itu.
baca juga:hasil dan prediksi lengkap perempat final piala asia 2023, perebutkan 2 tiket semifinal
video yang berdurasi singkat tersebut, diduga kampanye yang melibatkan pelajar serta dilakukan pada suatu sekolah di lingkungan kota bengkulu.
hal tersebut dikarenakan berdasarkan video yang beredar terlihat anak yang menggunakan seragam sekolah membawa secarik kertas.
serta didampingi oleh kedua pria yang menggunakan jaket berwarna abu-abu dan oknum caleg tersebut mendeklarasikan dukungan terhadap caleg tersebut.
adapun bunyi dalam video tersebut, diduga oknum memakai seragam sekolah mengajak warga kota bengkulu serta mendeklarasikan diri untuk mendukung caleg tersebut.
baca juga:8 cara menjaga kesehatan mata, nomor 3 dan 6 mudah dilakukan
terlihat juga dalam video yang beredar caleg tersebut berdiri tampak merekam video dengan sengaja.
dibuktikan dalam video keempat oknum tersebut berdiri dan merekam video singkat tersebut.
"assalamualaikum wr. wb, kami mengajak dan mengimbau warga kota bengkulu untuk mendukung dan memilih (oknum caleg tersebut, red)," ujar oknum menggunakan seragam sekolah tersebut.
ahmad maskuri mengatakan bahwa tindakan mengajak pelajar serta kampanye di dunia pendidikan merupakan hal yang dilarang dalam regulasi pemilu.
baca juga:objek wisata alam dan sejarah di bengkulu utara ini ada peninggalan penjajah belanda
hal tersebut termaktum di dalam, undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum apapun alasannya.
lebih tepatnya hal tersebut diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h.
"kampanye di dunia pendidikan itu melanggar ketentuan uu pemilu (undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, red)," pungkas ahmad.
ahmad menjelaskan, adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur didalam pasal 521 undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa setiap pelaksanaan, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu.
“itu dapat dipidana sesuai aturan,” ucap ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 4 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan