Berubah! DD 2024 Disalurkan 2 Kali, Pemdes di Mukomuko Diminta Pahami PMK Agar Tak Salah Salur

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 04 Feb 2024 - 22:27

Pemerintah desa (Pemdes) diminta untuk memahami regulasi terbaru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian DD setiap desa, penyaluran dan penggunaan DD tahun anggaran 2024 agar tidak terjadi gagal salur. FIRMANSYAH/RB--

Sedangkan 14 lagi masih melengkapi berkas.

"Desa yang sudah menyampaikan pengajuan penyaluran DD, sudah ada sebanyak 44 desa.

Namun 30 desa tengah kami minta melengkapi berkas yang kurang.

Sedangkan 14 lagi sudah dinyatakan lengkap. Akan segera diantar ke BKD,” sampainya.

Sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan 80 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Mukomuko terhadap laporan tahun 2023 lalu.

Hasilnya masih banyak ditemukan BUMdes yang bermasalah dalam pengelolaan manajemen sehingga menyebabkan BUMdes mati suri tidak dapat berkembang.

Hal tersebut dibenarkan Inspektur Ipda Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST. Dari 148 desa pada pemeriksaan tahun lalu difokuskan pada 80 BUMdes saja.

Pemeriksaan yang dilakukan baik laporan keuangan, bentuk usaha serta keaktifan manajemen.

"Laporan tahun 2023 lalu, seluruh desa kami periksa. Fokus kita, itu realisasi belanja atau penggunaan Dana Desa dan Alokasi Danan Desa (DD/ADD), namun untuk BUMDes kami fokuskan ke 80 BUMdes saja,” katanya.

Apriansyah mengungkapkan, permasalahan BUMDes yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Mukomuko.

Usaha yang dikelola BUMDes stagnant atau tidak mengalami perkembangan.

Pertama dipicu oleh Gonta ganti pengurus BUMDes.

Sehingga pengurus BUMDes baru tidak memahami peraturan-peraturan mengenai usaha bersama yang menggunakan uang negara tersebut.

berubah! dd 2024 disalurkan 2 kali, pemdes di mukomuko diminta pahami pmk agar tak salah salur                            koranrb.id – jika biasanya dalam satu tahun dana desa (dd) akan dilakukan pencairan sebanyak 3 kali. 
maka tahun ini pencairan dd berubah, akan dilakukan sebanyak 2 kali.
sesuai dengan peraturan menteri keuangan (pmk) ri nomor 146 tahun 2023.
tentang pengalokasian dd setiap desa, penyaluran dan penggunaan dd tahun anggaran 2024. 
maka dari itu pemerintah desa (pemdes) diminta untuk memahami regulasi terbaru tersebut.
agar tidak terjadi gagal salur. 
baca juga:pencairan rp 181 miliar dana desa, pmd cek pajak 215 desa 
baca juga:dana desa 2024 tidak lagi wajib untuk blt, ini syaratnya
“kita sudah sampaikan kepada 148 yang ada di mukomuko, agar pemdes dapat mempelajari regulasi tersebut.
sebab akan ada perubahan jadwal pencairan dan nominal persentase yang dicairkan,” kata plt kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten mukomuko, abdul hadi.
abdul mengatakan, jika sebelumnya pencairan sebanyak 3 tahap, persentase pencairan pertama sebesar 40 persen.
kemudian tahap ii sebesar 40 persen dan tahap iii sebesar 20 persen. 
baca juga:pemerintah desa didesak segera percepat pelaksanaan dana desa
baca juga:pengajuan dana desa 2024 dibuka, silakan lengkapi syarat ini
maka untuk penyaluran dd tahun ini,  tahap pertama sebanyak 60 persen dan tahap ii sebanyak 40 persen dari total seluruh dd yang diterima desa.
“adanya perubahan persentase pencairan ini, tentu akan mempengaruhi waktu pengerjaan.
sehingga pemdes harus bergerak cepat, sebab jika terlambat kegiatan yang telah direncanakan bisa tidak terlaksana.
karena ada 40 persen berada di pencairan ke dua. yang biasanya mendekati akhir tahun,” terangnya.
baca juga:dana desa di rejang lebong bertambah, totalnya mencapai rp 104,2 miliar
baca juga:5 desa berisiko jadi sampel audit dana desa 
lanjutnya, sedangkan untuk persentase penyaluran dd sesuai kriteria desa, yang memiliki status tertinggal, berkembang, maju dan desa mandiri persentase akan menyesuaikan kemampuan pemdes.
untuk desa terkatagori mandiri tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap ii sebesar 40 persen.
kemudian untuk desa berstatus tertinggal, berkembang dan maju seluruhnya sama.
tahap pertama sebesar 40 persen dan tahap ii sebesar 60 persen.
“sebab pemerintah pusat menentukan persentase tersebut juga berdasarkan hasil laporan penggunaan dd selama ini,” ujarnya.
baca juga:belanja dana desa, berikut ini 3 program wajib dijalankan pemdes
baca juga:pencairan dana desa cukup dua tahap
lanjutnya hingga jumat 2 februari 2024 sudah ada 44 desa yang telah mengajukan permohonan penyaluran dd tahap i. 
dari jumlah tersebut sebanyak 14 desa sudah siap di sampaikan ke badan keuangan daerah (bkd) mukomuko.
sedangkan 14 lagi masih melengkapi berkas.
"desa yang sudah menyampaikan pengajuan penyaluran dd, sudah ada sebanyak 44 desa.
namun 30 desa tengah kami minta melengkapi berkas yang kurang.
sedangkan 14 lagi sudah dinyatakan lengkap. akan segera diantar ke bkd,” sampainya.
sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan 80 badan usaha milik desa (bumdes) oleh inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko terhadap laporan tahun 2023 lalu.
hasilnya masih banyak ditemukan bumdes yang bermasalah dalam pengelolaan manajemen sehingga menyebabkan bumdes mati suri tidak dapat berkembang. 
baca juga:dua kali korupsi dana desa, mantan kades di rl kembali dijatuhi hukuman penjara, segini vonisnya
baca juga:prioritas dana desa untuk peningkatan sdm, juga untuk 3 hal ini
hal tersebut dibenarkan inspektur ipda kabupaten mukomuko, apriansyah, st. dari 148 desa pada pemeriksaan tahun lalu difokuskan pada 80 bumdes saja.
pemeriksaan yang dilakukan baik laporan keuangan, bentuk usaha serta keaktifan manajemen.
"laporan tahun 2023 lalu, seluruh desa kami periksa. fokus kita, itu realisasi belanja atau penggunaan dana desa dan alokasi danan desa (dd/add), namun untuk bumdes kami fokuskan ke 80 bumdes saja,” katanya.
apriansyah mengungkapkan, permasalahan bumdes yang paling banyak ditemukan di kabupaten mukomuko.
usaha yang dikelola bumdes stagnant atau tidak mengalami perkembangan. 
pertama dipicu oleh gonta ganti pengurus bumdes.
sehingga pengurus bumdes baru tidak memahami peraturan-peraturan mengenai usaha bersama yang menggunakan uang negara tersebut. 
setelah itu, hasil pemeriksaan tim inspektorat juga menemukan ada bumdes yang usahanya tidak jalan namun penyertaan modal dari keuangan desa sudah berkurang. 
"mayoritas dua permasalahan tersebut banyak terjadi. tapi tidak semua, ya.
ada juga sejumlah bumdes yang kita periksa sudah bagus. sudah memberikan kontribusi dan dividen bagi keuangan desa.
namun sangat minim jumlahnya dari yang kita periksa,” terang inspektur. 
lanjutnya, pemerintah selalu mendorong desa membentuk bumdes tersebut bukan tanpa alasan.
salahsatunya sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa, sehingga menjadi sumber pendapatan asli desa (pades).
agar terciptanya sehingga kemandirian keuangan pemdes. 
“perlu diingat kepada seluruh pemdes, penyertaan modal dari keuangan desa yang umumnya bersumber dari dd adalah uang negara.
maka, penggunaan dan laporan mesti sesuai peraturan yang berlaku, serta pertanggungjawaban harus jelas.
jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka anggaran harus dikembalikan, dengan kemungkinan terburuk diproses secara hukum jika ada unsur pidananya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan