Masa Tenang Rawan Politik Uang, Caleg Terbukti Bisa Dibatalkan

Reporter: Abdi Fatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 04 Feb 2024 - 23:36

Masa tenang rawan politik uang, caleg terbukti bisa dibatalkan --Abdi/rb

Eko menjelaskan, apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan.

Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”.

Tambah Eko, dia mengingatkan bahwa pelanggaran aturan masa tenang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka berharap seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis di Provinsi Bengkulu.

“Itu akan dijerat dan memiliki sanksi apabila kedapatan atau laporan dari siapun ya, itu akan diproses,” ucap Eko

Eko menjelaskan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima uang atau gratifikasi dari calon legislatif (caleg) maupun pihak-pihak terkait. Imbauan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

"Kami mengajak masyarakat Bengkulu untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu. Tidak menerima uang dari caleg adalah langkah positif untuk memastikan bahwa pilihan mereka didasarkan pada visi, misi, dan program kerja calon, bukan pada insentif finansial yang tidak sehat," tambah Eko.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Fahamsyah mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pengawas dan melaporkan tindak money politik yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses politik, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, bersama jajaran anggotanya, menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politic.

“Masyarakat harus ikut mengawasi, apabila ditawari uang untuk memilih caleg tersebut jangan terima uangnya lebih baik laporkan saja tapi harus memiliki bukti,” ucap Fahamsyah.

masa tenang rawan politik uang, caleg terbukti bisa dibatalkan                             koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu menyoroti potensi tindak money politics atau politik uang yang dapat terjadi selama masa tenang pemilihan umum.
bawaslu mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap upaya politik yang melibatkan transaksi finansial yang tidak etis.
"kami melihat adanya potensi tindakan politik uang yang dapat merusak integritas dan keadilan pemilu. masyarakat dan para calon diminta untuk menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan etika demokrasi," sampai koordinator divisi penanganan pelanggaran (koriv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto.
eko merangkan apabila caleg nekat menggunakan politik uang alias money politic.
caleg terbukti bisa dibatalkan. 
baca juga:waspada! awal tahun sudah ada 5 kasus dbd di kabupaten kaur
baca juga:dilema bantuan, 32.258 keluarga penerima manfaat di bengkulu utara tunggu kepastian blt elnino 
larangan politik uang tersebut tertuang pada pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 undang undang (uu)  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 
seperti pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.
uu nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota dpd tertentu.
baca juga:15 hektare sawah di kabupaten kaur terancam gagal panen, ini penyebabnya!
baca juga:muhaimin janji soal pupuk, gibran gelar sunmori, ganjar nikmati mi ayam 
“itu diatur dalam uu pemilu (undang undang (uu)  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, red),” terang eko.
eko menjelaskan, apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi pemilihan umum (kpu) dapat mengambil tindakan.
yakni berupa pembatalan nama calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota sebagai calon terpilih.
sementara, pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “pasangan calon, calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih”.
baca juga:berharap harga kopi stabil sampai masa panen tiba
baca juga:perhatian! 11 februari apk caleg harus dicopot, bawaslu siap sita apk 
tambah eko, dia mengingatkan bahwa pelanggaran aturan masa tenang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mereka berharap seluruh pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis di provinsi bengkulu.
“itu akan dijerat dan memiliki sanksi apabila kedapatan atau laporan dari siapun ya, itu akan diproses,” ucap eko
eko menjelaskan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima uang atau gratifikasi dari calon legislatif (caleg) maupun pihak-pihak terkait. imbauan ini menjadi bagian dari upaya bawaslu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
"kami mengajak masyarakat bengkulu untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu. tidak menerima uang dari caleg adalah langkah positif untuk memastikan bahwa pilihan mereka didasarkan pada visi, misi, dan program kerja calon, bukan pada insentif finansial yang tidak sehat," tambah eko.
baca juga:sasar pajak dari pemilik restoran, gunakan aplikasi ini
baca juga:taiwan paling diminati, 179 warga bengkulu utara kerja di luar negeri
sementara itu, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, fahamsyah mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pengawas dan melaporkan tindak money politik yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. 
dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses politik, ketua bawaslu provinsi bengkulu, bersama jajaran anggotanya, menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politic.
“masyarakat harus ikut mengawasi, apabila ditawari uang untuk memilih caleg tersebut jangan terima uangnya lebih baik laporkan saja tapi harus memiliki bukti,” ucap fahamsyah.
baca juga:pemasangan stiker miskin penerima bansos masih wacana
baca juga:keluarga minta hakim beri hukuman maksimal paman mes*m 
fahamsyah menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mata dan telinga yang dapat mengawasi keberlangsungan proses politik yang bersih. 
"kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan proses politik berjalan dengan adil dan bebas dari praktik money politik," ujar fahamsyah.
fahamsyah mnyebutkan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat. melalui platform digital dan nomor kontak khusus, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan indikasi money politik yang mereka temui. langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
“kita menydiakan kontak pelaporan terhadap tindak pelanggaran, baik kami sendiri (bawaslu provinsi bengkulu, red) maupun bawaslu kabupaten/kota,” ucap fahamsyah.
tambah fahamsyah, hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih, bawaslu provinsi bengkulu juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas pemilu di tingkat nasional. 
"kami akan bekerja sama secara aktif dengan masyarakat, partai politik, dan pihak terkait untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari praktik money politik," tambah fahamsyah.
fahamsyah sberharap, melalui partisipasi aktif masyarakat, pemilu di provinsi bengkulu dapat berlangsung dengan adil, demokratis, dan mencerminkan kehendak rakyat. upaya ini sejalan dengan komitmen bawaslu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat demi keberlanjutan demokrasi di indonesia.
“dengan adanya partisipasi masyarakat akan menciptakan pemilu yang damai bersih dan bermartabat demi keberlanjutan demokrasi di indonesia,” harap fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan