Laporan BUMDes di Seluma Disorot, 2024 Wajib 2 Kali Laporan, Pertama Maret!

Nopetri menegaskan bahwa seluruh BUMDes wajib melaporkan progressnya, meskipun saat ini sedang vakum atau mati suri. 

Karena output dari adanya pengumpulan laporan ini untuk mengetahui bagaimana kondisi setiap BUMDes dan mengetahui aktif atau tidaknya BUMDes di Desa. Sehingga nantinya dapat diambil tindakan bila diperlukan.

BACA JUGA:Mobil BUMDes Rusak, Kades Pandan Lapor Polisi

BACA JUGA:Ungkap Dugaan Sewa Lahan BUMDes Gardu, Saksi Mulai Diperiksa

"Berjalan atau tidaknya BUMDes wajib dilaporkan sehingga dari laporan tersebut kita bisa mereview dan ambil tindakan," jelas Nopetri.

Nopetri cukup menyayangkan banyak informasi yang mengatakan bahwa banyak BUMDes yang sudah tidak aktif. 

Padahal dari BUMDes lah sumber keuangan tambahan yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi di Desa karena adanya Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Karena melalui BUMDes lah PADes murni dapat digali dan dieksplore, tujuannya untuk desa itu sendiri,"ucapnya.

Menurut Nopetri, sebenarnya laporan BUMDes itu harus dilaporkan dua kali dalam setahun, namun realisasinya ternyata tidak berjalan sesuai harapan. 

BACA JUGA:Rp 189 Juta Kembali ke Rekening BUMDes

BACA JUGA:Awal 2024, Kejari Bakal Tetapkan Tersangka Dana BUMdes Bengkulu Utara

BACA JUGA:Dana Rp 358 Juta Hanya Produksi Sekali, Dugaan Korupsi BUMDes Gardu ke Penyidikan

Nopetri menduga karena pemdes ataupun BUMDes masih terbiasa dengan aturan lama yang mengharuskan laporan BUMDes hanya dilaporkan sekali dalam setahun.

"Mulai tahun 2023 seharusnya dua kali melapor, namun kenyataannya belum. Ditahun 2024 ini kita wajibkan untuk dua kali melapor, yakni semester I  dan semester II," ujar Nopetri.

Nopetri berharap dengan adanya laporan progress BUMDes, nantinya seluruh BUMDes dapat dimonitoring dan dikontrol agar temuan temuan saat audit tidak terulang kembali.