Perusahaan Kuari Diduga Buat Pernyataan Palsu, Warga Beri Pengakuan Mengejutkan

Reporter: zulkarnain wijaya |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:35

Perusahaan kuari diduga buat pernyataan palsu, warga beri pengakuan mengejutkan --zulkarnain wijaya/rb--

Lalu kegiatan dilanjutkan dengan penutupan akses masuk menuju kuari yang berjarak 1 kilometer dari balai desa.

Hingga pukul 15.30 WIB, tampak masyarakat masih saling bergantian menumpukkan bebatuan dan cairan semen untuk mengeraskan portal sehingga mobil angkutan berskala besar yang digunakan untuk mengangkut bebatuan galian C tidak bisa melaluinya.

Menurut keterangan Kades, Iriaman untuk perizinannya sudah diurus oleh pengelola kuari sejak 2018 lalu, dan pada tahun 2023 hingga saat ini pengelola baru melakukan eksplorasi.

Termasuk juga melakukan pemberian koral pada jalan desa yang menuju kuari.

Menurut Iriaman, aksi warga ini dilakukan atas ketidaksetujuan mereka terhadap adanya kuari yang ada di desa mereka lantaran dapat merusak ekosistem dan kondisi alam di desa.

Meskipun sebelumnya sempat musyawarah, namun nampaknya warga masih tidak sepakat sehingga terjadilah aksi ini untuk memblokir akses masuk kuari.

"Hingga saat ini pengelola kuari baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara total. Namun warga sudah sepakat untuk tidak melanjutkan adanya aktifitas kuari," ujar Kades.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Seluma, Tenno Haika menegaskan agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten serta aparat penegak hukum (APH) harus tegas dan mengusut tuntas adanya dugaan kuari ilegal yang berada di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan.

Hal ini pasca ada banyaknya laporan masyarakat yang protes lantaran menduga perusahaan yang mengelola kuari tidak mampu melengkapi beberapa perizinan, namun tetap beroperasi.

"Sudah ada laporan masyarakat yang protes, maka dari itu kita meminta APH dan pemerintah mengusut perizinannnya agar jelas," tegas Tenno.

Menurut Tenno, pengusutan ini harus dilakukan segera agar tiada lagi perselisihan di antara warga sekitar dan pengelola kuari.

perusahaan kuari diduga buat pernyataan palsu, warga beri pengakuan mengejutkan                              koranrb.id - diduga tidak memiliki izin tetangga, ratusan warga desa talang alai kecamatan air periukan pada selasa 6 februari 2024 melakukan penutupan portal masuk menuju akses kuari yang berada di desanya.
hal ini mengacu berdasarkan keterangan ketua badan permusyawaratan desa (bpd) talang alai, ekuwansyah. 
aksi ini dilakukan lantaran memang sudah kesepakatan sebagian besar warga desa. 
karena kuari tersebut tidak mendapat izin tetangga, bahkan  perusahaan kuari diduga membuat pernyataan palsu dalam izin tetangga.
baca juga:breaking news: ratusan warga desa talang alai tutup portal masuk menuju kuari, ini sebabnya
baca juga:kuari diduga ilegal beroperasi, aph diminta usut
warga beri pengakuan mengejutkan. 
dari sembilan nama warga yang tercantum, nama yang terkait mengaku tidak menyetujuinya.
lagi pula nama yang tertera juga merupakan nama panggilan, bukan nama lengkap sesuai di kartu tanda penduduk (ktp).
sehingga diduga ada rekayasa atau pemalsuan.
"diduga ada pemalsuan dan dibuat buat, padahal nama warga yang dicatut tidak sepakat adanya aktivitas kuari,"ujar ketua bpd.
baca juga:pemkab mukomuko buka lelang jptp, ada 9 formasi 
baca juga:tinggal 2 hari kerja lagi, cjh dari 8 daerah ini belum lunasi biaya haji 
dilanjutkannya, saat ini selain menutup pintu akses masuk menuju kuari, ketua bpd mengklaim dari total 1.400 jiwa di desa tersebut.
sebagian besar tidak setuju adanya aktivitas kuari meskipun baru sebatas lisan. sedangkan secara tulisan, warga juga telah membuat pernyataan sepakat untuk menolak adanya eksploitasi kuari di desa mereka.
tercatat sudah ada sekitar 300 warga yang menandatanganinya, termasuk juga sembilan orang warga yang namanya dicatut dalam izin tetangga.
"sebagian besar tidak sepakat, dari awal pembahasan juga kami sudah tidak setuju ada eksploitasi di desa kami, ini sudah harga mati," ujar ketua bpd.
baca juga:3 agenda kunjungan kajati bengkulu, bupati mukomuko “curhat” 4 masalah ini 
baca juga:doa bersama, ini pesan mahfud md di bengkulu utara, juga soal putusan dkpp
diceritakan ketua bpd, puncak keresahan masyarakat terjadi karena belum ada kesepakatan dan penyelesaian secara hukum.
namun kuari tersebut sudah mencoba menjual bebatuannya keluar. meskipun hanya sekali dua kali menjual, namun warga keberatan. 
sebelumnya pada dua bulan yang lalu warga juga sudah menutup akses masuk menuju kuari. namun karena bahan yang menutupnya berjenis non permanen (kayu dan bambu).
maka mudah saja dibongkar.
namun kali ini warga tidak ingin kecolongan, maka dari itu kompak warga menutup akses masuk dengan cara membuat portal dari semen, drum bekas dan bebatuan sehingga yang bisa melewati portal tersebut paling besar mobil jenis minibus.
"tindakan ini untuk menghentikan aksi dari kuari untuk berlalu lintas, sehingga untuk mobil pengangkut batuan dipastikan tidak bisa lewat," tutup ketua bpd.
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
baca juga:2 titik potensi geothermal di rejang lebong akan dikembangkan pln uip sumbagsel
dari pantauan rb di lokasi, giat yang berlangsung sejak pukul 14.00 wib hingga 16.00 wib ini dilakukan atas dasar ketidaksepakatan masyarakat atas berdirinya kuari yang baru saja dibuka sejak tahun 2023 lalu.
awalnya ratusan masyarakat berbondong bondong mendatangi balai desa talang alai sebagai titik kumpul.
lalu kegiatan dilanjutkan dengan penutupan akses masuk menuju kuari yang berjarak 1 kilometer dari balai desa.
hingga pukul 15.30 wib, tampak masyarakat masih saling bergantian menumpukkan bebatuan dan cairan semen untuk mengeraskan portal sehingga mobil angkutan berskala besar yang digunakan untuk mengangkut bebatuan galian c tidak bisa melaluinya.
baca juga: siswa di kepahiang juga libur panjang akhir pekan, catat tanggalnya 
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
menurut keterangan kades, iriaman untuk perizinannya sudah diurus oleh pengelola kuari sejak 2018 lalu, dan pada tahun 2023 hingga saat ini pengelola baru melakukan eksplorasi.
termasuk juga melakukan pemberian koral pada jalan desa yang menuju kuari.
menurut iriaman, aksi warga ini dilakukan atas ketidaksetujuan mereka terhadap adanya kuari yang ada di desa mereka lantaran dapat merusak ekosistem dan kondisi alam di desa.
meskipun sebelumnya sempat musyawarah, namun nampaknya warga masih tidak sepakat sehingga terjadilah aksi ini untuk memblokir akses masuk kuari.
baca juga:kemensos distribusikan logistik bencana alam untuk bengkulu tengah 
baca juga:polres kepahiang usut dana desa suro bali 2023 sebelum inspektorat audit
"hingga saat ini pengelola kuari baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara total. namun warga sudah sepakat untuk tidak melanjutkan adanya aktifitas kuari," ujar kades.
menanggapi hal tersebut, anggota dprd seluma, tenno haika menegaskan agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta aparat penegak hukum (aph) harus tegas dan mengusut tuntas adanya dugaan kuari ilegal yang berada di desa talang alai kecamatan air periukan.
hal ini pasca ada banyaknya laporan masyarakat yang protes lantaran menduga perusahaan yang mengelola kuari tidak mampu melengkapi beberapa perizinan, namun tetap beroperasi. 
"sudah ada laporan masyarakat yang protes, maka dari itu kita meminta aph dan pemerintah mengusut perizinannnya agar jelas," tegas tenno.
menurut tenno, pengusutan ini harus dilakukan segera agar tiada lagi perselisihan di antara warga sekitar dan pengelola kuari.
karena informasinya banyak warga yang dicatut namanya dalam penandatangan izin tetangga, padahal warga tidak merasa ada yang pernah tandatangan.
tenno menegaskan bahwa sebenarnya dprd mendukung jika benar kuari tersebut memang sudah melengkapi perizinan, namun jika tidak lengkap atau ilegal, tentunya sangat merugikan masyarakat.
karena selain mempengaruhi debit dan kualitas air di sekitar kuari yang biasanya dimanfaatkan warga, adanya aktivitas penambangan tersebut juga tidak berkontribusi apa apa termasuk menambah pendapatan karena tidak teregistrasi.
"dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga merugikan daerah karena hasilnya tidak masuk ke kas daerah baik melalui pad maupun dana bagi hasil (dbh),"jelas tenno.
terpisah, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpptsp) seluma, arlan aksa, s.sos mengaku bahwa seluruh perizinan di upload dan dilengkapi melalui aplikasi oss rba. namun dalam hal ini, yang berwenang yakni pemerintah provinsi bengkulu termasuk pencabutan dan pemberian izin kuari itu dilakukan.
"perizinannya tidak melalui pemkab, namun langsung tingkat provinsi bengkulu,"singkat arlan aksa. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan