Polemik APBD Bengkulu Utara 2024, Kemendagri Surati Gubernur Bengkulu

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:48

Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si.-foto: shandy/koranrb.id-

“Yang lebih penting dari hal tersebut, ini membuktikan terkait polemik yang terjadi selama ini. Ini membuktikan jika kita sudah sesuai dengan aturan perundangan,” terangnya.

Pemkab Bengkulu Utara memang menyurati maupun berkonsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan dengan membawa seluruh dokumen pembahasan Raperda APBD 2024 setiap tahapan yang sudah dilakukan termasuk antara Pemkab Bengkulu Utara dengan DPRD Bengkulu Utara.

Hal ini lantaran proses verifikasi berlangsung cukup memakan waktu. Bahkan hingga saat ini program-program yang sudah disetujui masuk dalam APBD tak bisa dijalankan.

Ini karena Pemprov Bengkulu tak kunjung memberikan nomor registrasi pada Raperda APBD Bengkulu Utara 2024.

“Kita berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait APBD tersebut, karena ini terkait program-program yang harusnya sudah dijalankan daerah sesuai dengan jadwal. Namun saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur,” pungkas Sekda.

Sekadar mengetahui, pembahasan APBD Bengkulu Utara sejatinya sudah tuntas dibahas tepat waktu. Bahkan Raperda APBD Bengkulu Utara sudah disahkan dalam rapat paripurna sebelum 31 November 2023 sebagaimana yang disyaratkan Kemendagri.

Namun setelah tahapan verifikasi Gubernur, nyatanya Pemprov menilai ada beberapa kekurangan meskipun dokumen yang diserahkan dinilai Pemkab Bengkulu Utara sudah sesuai perundangan.

Bahkan, adanya pembahasan yang berlarut-larut ini juga membuat gaji PNS di jajaran Pemkab Bengkulu Utara sempat tertunda awal Januari 2024 lalu.

Hal ini yang membuat Pemkab Bengkulu Utara memutuskan untuk berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri hingga akhirnya, Selasa 6 Februari 2024 Kementerian Dalam Negeri menyurati Gubernur Bengkulu.(**)

polemik apbd bengkulu utara 2024, kemendagri surati gubernur bengkulu                             koranrb.id – direktorat bina keuangan daerah kementerian dalam negeri menyurati gubernur bengkulu menyikapi polemik apbd bengkulu utara yang tak kunjung tuntas.
apbd bengkulu tahun anggaran 2024 tersendat di pemprov bengkulu hingga  mendapat sorotan kementerian  dalam negeri (kemendagri).
surat yang ditandatangani plh sekretaris ditjen dr. hendriawan, m.si tersebut juga ditembuskan pada bupati dan ketua dprd bengkulu utara.
dalam surat tersebut kemendagri menjabarkan tahapan yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam pembahasan apbd 2024. 
pembahasan tersebut mulai dari rencana apbd hingga pembahasan dengan dprd dan pengesahan yang dilakukan berikut dengan dasar aturannya masing-masing. 
baca juga:perusahaan kuari diduga buat pernyataan palsu, warga beri pengakuan mengejutkan 
termasuk pemkab bengkulu utara juga sudah menindaklanjuti hasil verifikasi apbd yang dilakukan oleh gubernur.
dalam point 5 surat tersebut dijelaskan tindak lanjut hasil verifikasi ranperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kemendagri meminta gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk memfasilitasi permasalahan apbd bengkulu utara tersebut. 
termasuk memberikan nomor registrasi raperda dengan pertimbangan pemkab bengkulu utara dinilai telah menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan pemprov bengkulu.
dalam point 6 surat tersebut juga diingatkan surat tersebut terkait dengan efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.  
sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan saat ini pemkab  bengkulu utara tinggal menunggu tindaklanjut dari pemprov bengkulu.
“kita tinggal menunggu tindak lanjut dari surat kemendagri tersebut dengan menunggu nomor register dari pemprov bengkulu,” terangnya.
baca juga:tinggal 2 hari kerja lagi, cjh dari 8 daerah ini belum lunasi biaya haji  
namun, terpenting baginya dengan adanya surat kemendagri tersebut tersebut menegaskan bahwa dalam proses pembahasan apbd pemkab bengkulu utara sudah sesuai aturan. 
“yang lebih penting dari hal tersebut, ini membuktikan  terkait polemik yang terjadi selama ini. ini membuktikan jika kita sudah sesuai dengan aturan perundangan,” terangnya.
pemkab bengkulu utara memang menyurati maupun berkonsultasi langsung dengan kementerian dalam negeri. hal ini dilakukan dengan membawa seluruh dokumen pembahasan raperda apbd 2024 setiap tahapan yang sudah dilakukan termasuk antara pemkab bengkulu utara dengan dprd bengkulu utara. 
hal ini lantaran proses verifikasi berlangsung cukup memakan waktu. bahkan hingga saat ini program-program yang sudah disetujui masuk dalam apbd tak bisa dijalankan. 
ini karena pemprov bengkulu tak kunjung memberikan nomor registrasi pada raperda apbd bengkulu utara 2024.
“kita berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri terkait apbd tersebut, karena ini terkait program-program yang harusnya sudah dijalankan daerah sesuai dengan jadwal. namun saya sudah berkomunikasi langsung dengan gubernur,” pungkas sekda.
sekadar mengetahui, pembahasan apbd bengkulu utara sejatinya sudah tuntas dibahas tepat waktu. bahkan raperda apbd bengkulu utara sudah disahkan dalam rapat paripurna sebelum 31 november 2023 sebagaimana yang disyaratkan kemendagri.
baca juga:3 arti mimpi kaca pecah, kamu pernah mengalaminya? begini penjelasan tafsirnya
namun setelah tahapan verifikasi gubernur, nyatanya pemprov menilai ada beberapa kekurangan meskipun dokumen yang diserahkan dinilai pemkab bengkulu utara sudah sesuai perundangan.
bahkan, adanya pembahasan yang berlarut-larut ini juga membuat gaji pns di jajaran pemkab bengkulu utara sempat tertunda awal januari 2024 lalu.
hal ini yang membuat pemkab bengkulu utara memutuskan untuk berkoordinasi ke kementerian dalam negeri hingga akhirnya, selasa 6 februari 2024 kementerian dalam negeri menyurati gubernur bengkulu.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan