Mantan Direktur PDAM RL Divonis 1 Tahun Penjara, Jumlah KN, Hakim Beda Pendapat

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Rabu , 07 Feb 2024 - 00:24

TERDAKWA: Terdakwa Orin Retnowati, ST, terseret dalam perakara dugaan korupsi tunjangan representasi Direktur PDAM RL tahun 2018-2019. --FIKI/RB

Apabila tidak dibayarkan akan diganti hukuman penjara 1 tahun.

Menanggapi vonis Majelis Hakim, JPU Kejari RL, Abi Punjangga Putra, SH, MH mengatakan, atas putusan tersebut menurutnya sudah menjadi kewenangan Mejelis Hakim dalam perkara ini.

“Kalau dari kami, pikir-pikir dan kami akan pertimbangkan terlebih dahulu.

Kami bahas bersama tim untuk menentukan langka selanjutnya,” ujar Abi.

Abi menyebut, kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim.

“Ternyata Hakim menghitung sendiri KN nya, sekitar Rp68 juta.

Kalau kitakan berdasarkan ahli, tentu kami berpegang pada perhitungan ahli,” kata Abi.

Untuk diketahui, sebagai mana diuraikan dalam dakwaan JPU terdakwa Orin Retnowati pada saat menjabat sebagai Direktur PDAMTirta Dharma Bukita Kaba pada 2018 lalu, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten RL, Nomor : 02 B tahun 2018 tentang dana representasi untuk Direksi PDAM sebesar 75% dari gaji bruto setiap bulan.

Pasalnya, penerbitan SK tersebut, dilakukan tanpa melalui mekanisme penganggaran oleh perusahaan atau tanpa adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PDAM 2018 dan 2019, bahkan tanpa melapor ke Dewan Pengawas atau Bupati Rejang Lebong.

Atas kebijakan terdakwa melalui SK itu, berdasarkan Perhitungan BPKP Bengkulu, terdakwa menimbulkan KN Rp 454 juta.

mantan direktur pdam rl divonis 1 tahun penjara,  jumlah kn, hakim beda pendapat                            bengkulu, koranrb.id – mantan direktur pdam tirta dharma rejang lebong (rl), orin retnowati, st, mt divonis 1 tahun penjara.
vonis itu dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tipikor bengkulu dalam perkara dugaan korupsi tunjangan representasi direktur pdam rl tahun 2018-2019.
vonis yang dijatuhi majelis hakim terhadap terdakwa orin retnowati ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rl.
sebelumnya jpu menuntut terdakwa orin retnowati dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda 80 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. 
baca juga:tsk p3nc*b*lan diringkus, korbannya pelajar smp
hal ini lantaran kerugian negara (kn) hasil perhitungan majelis hakim berbeda dengan yang didakwakan jpu kejari rl. 
dalam dakwaan jpu kejari rl, berdasarkan audit yang dilakukan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) bengkulu, kn yang timbul dalam pekara ini senilai rp454 juta. 
sedangkan kn berdasarkan perhitungan majelis hakim senilai rp68 juta. 
vonis itu disampaikan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadilan negeri (pn) bengkulu, pada persidangan dengan agenda putusan, selasa (6/2) diketuai majelis hakim agus hamzah, sh., mh.
baca juga: ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab, 2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda  
majelis hakim menilai, terdakwa orin retnowati, st., mt melanggar pasal 3 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  
majelis hakim juga membebankan denda rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara.
kemudian menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti rp68 juta.
baca juga:pengembalian sisa kerugian negara rp500 juta, masih ditunggu jaksa
apabila tidak dibayarkan akan diganti hukuman penjara 1 tahun. 
menanggapi vonis majelis hakim, jpu kejari rl, abi punjangga putra, sh, mh mengatakan, atas putusan tersebut menurutnya sudah menjadi kewenangan mejelis hakim dalam perkara ini. 
“kalau dari kami, pikir-pikir dan kami akan pertimbangkan terlebih dahulu.
kami bahas bersama tim untuk menentukan langka selanjutnya,” ujar abi. 
baca juga:hadapi pemilu, polres seluma pastikan kesiapan personel 
abi menyebut, kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim. 
“ternyata hakim menghitung sendiri kn nya, sekitar rp68 juta.
kalau kitakan berdasarkan ahli, tentu kami berpegang pada perhitungan ahli,” kata abi. 
untuk diketahui, sebagai mana diuraikan dalam dakwaan jpu terdakwa orin retnowati pada saat menjabat sebagai direktur pdamtirta dharma bukita kaba pada 2018 lalu, mengeluarkan surat keputusan (sk) direksi perusahaan daerah air minum kabupaten rl, nomor : 02 b tahun 2018 tentang dana representasi untuk direksi pdam sebesar 75% dari gaji bruto setiap bulan. 
baca juga:asyik! dana bos sd dan smp di kabupaten seluma sudah cair 
pasalnya, penerbitan sk tersebut, dilakukan tanpa melalui mekanisme penganggaran oleh perusahaan atau tanpa adanya rencana kerja dan anggaran (rka) pdam 2018 dan 2019, bahkan tanpa melapor ke dewan pengawas atau bupati rejang lebong. 
atas kebijakan terdakwa melalui sk itu, berdasarkan perhitungan bpkp bengkulu, terdakwa menimbulkan kn rp 454 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan