Pembatasan BBM Subsidi bagi Kendaraan Nunggak Pajak Belum Berlaku, Begini Penjelasannya

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 09 Feb 2024 - 00:14

BBM: Hingga saat ini, wacana pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, masih belum diberlakukan. BELA/RB--

BENGKULU, KORANRB.ID - Wacana pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak belum diberlakukan.

Baik jenis BBM subsidi jenis Pertalite maupun Biosolar.

Menjawab hal tersebut, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, SH, MM, menuturkan

Diperlukan aturan lebih lanjut mengenai pemberlakukan pembatasan BBM subsidi kepada para penunggak pajak.

Terkhusus jika ingin disepadankan dengan perpajakan.

"Ini sedang dikaji kembali supaya bisa disusun dengan mungkin.

Sehingga minyak (BBM, red) ini betul-betul penggunaannya jelas," terang Denni, Kamis 8 Februari 2024.

Mengenai hal tersebut, pihaknya masih mengkaji tindak lanjut pemberlakuan tersebut bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Mengingat, masing-masing daerah tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama.

"Nanti akan kita coba, bersama-sama dengan komite migas pusat mengkaji itu," tuturnya.

Dikatakan Denni pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, bersama Komite BPH Migas pusat, juga sudah melakukan perjanjian kerja sama dalam melaksanakan penyediaan penyaluran BBM tersebut.

"Nanti mereka akan membantu kita sampai dengan pajak tadi," ujar Denni.

pembatasan bbm subsidi bagi kendaraan nunggak pajak belum berlaku, begini penjelasannya                            bengkulu, koranrb.id - wacana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (bbm) subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak belum diberlakukan. 
baik jenis bbm subsidi jenis pertalite maupun biosolar.
menjawab hal tersebut, asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni, sh, mm, menuturkan
diperlukan aturan lebih lanjut mengenai pemberlakukan pembatasan bbm subsidi  kepada para penunggak pajak.
terkhusus jika ingin disepadankan dengan perpajakan. 
baca juga:ingat! kendaraan bermotor mati pajak bakal dilarang isi bbm subsidi
baca juga:berikut 7 trik supaya mobil kamu irit bbm, nomor 7 paling sering dilupakan
"ini sedang dikaji kembali supaya bisa disusun dengan mungkin.
sehingga minyak (bbm, red) ini betul-betul penggunaannya jelas," terang denni, kamis 8 februari 2024.
mengenai hal tersebut, pihaknya masih mengkaji tindak lanjut pemberlakuan tersebut bersama badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas).
mengingat, masing-masing daerah tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama. 
"nanti akan kita coba, bersama-sama dengan komite migas pusat mengkaji itu," tuturnya.
dikatakan denni pihak pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, bersama komite bph migas pusat, juga sudah melakukan perjanjian kerja sama dalam melaksanakan penyediaan penyaluran bbm tersebut.
"nanti mereka akan membantu kita sampai dengan pajak tadi," ujar denni.
baca juga:pks ditanda tangani, tuntaskan persoalan bbm subsidi spbu dipasang cctv
baca juga:pks pemprov dengan bph migas masih ditindaklanjuti, solusi pendistribusian bbm subsidi
sebetulnya, menurut denni, aturan pembatasan mengenai bbm subsidi kepada  kendaraan menunggak pajak tersebut sudah dimasukan ke dalam aturan perpajakan.
"bagi kendaraan yang tidak bayar pajak atau mati pajak maka dia tidak boleh membeli minyak. itu sudah mutlak. tapi, kita masih harus melakukan pengkajian," ungkapnya.
mengenai surat edaran (se) gubernur mengenai pembatas penyaluran bbm subsidi,
baik untuk kendaraan penunggak pajak, maupun kendaraan muatan tbs maupun batu bara, hanya berupa tindak lanjut dari se dari komite bph migas pusat. 
"jadi, bukan gubernur yang membuat isi ketentuan dari penyaluran bbm tersebut. gubernur itu hanya mengedarkan atas permintaan komite migas pusat," ujarnya.
baca juga:perketat pengisian bbm angkutan, mati pajak tak dapat subsidi
baca juga:sering gonta ganti bbm kendaraan? awas, ini efeknya
jadi, dengan adanya se gubernur atau tidak adanya se gubernur, itu tidak jadi masalah.
dibuat atau tidak dibuatnya se, aturan tersebut tetap berlaku. 
sehingga, saat ini kerap ditemukan kesalahpahaman, seolah-olah gubernur yang mengatur dengan dikeluarkannya se. 
"tidak demikian. gubernur itu hanya menyampaikan, atas permintaan komite migas pusat. tentang aturan ketentuan penggunaan di bbm yang bersubsidi itu," ucapnya.
lebih lanjut, pihannya juga sudah menyampaikan kepada spbu dan lainnya, mengenai ketentuan penyaluran bbm subsidi.
mengenai mana yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak diperbolehkan. 
"sementara untuk kendaraan non bd, pihaknya juga sudah melakukan permintaan kepada sopir-sopir supaya dilakukan pergantian nomor plat kendaraan di bengkulu, sehingga pajaknya juga masuk ke bengkulu," demikian denni.
sementara itu, salah seorang warga disekitar spbu betungan, andi menuturkan agar pemerintah tetap tegas dalam mengambil keputusan.
agar penyaluran bbm subsidi ini dapat tepat sasaran.
"tegaslah kami minta. tunjukan, kalau tidak boleh ya tidak boleh.
jangan hanya berkoar tidak boleh, tapi tetap dikasih," kata andi.
selain itu, menurut andi, tidak ada salahnya dengan aturan tersebut.
dengan diberlakukannya aturan pembatasan penyaluran bbm itu, masyarakat terkhusus yang menunggak pajak lebih tergetak untuk melunasi pajaknya. 
"jelas nanti, kalau diberlakukan buat yang nunggak pajak itu akan cepat melunasi pajaknya.
sebab apabila tidak, mereka akan merasa rugi karena ini non subsidi atau isi secara eceran terus," ujarnya.
ia berharap, pemerintah dapat bertindak tegas mebgenai penyaluran bbm, terutama jenis solar itu. 
sebab, berdasarkan pantauannya, karena ia memiliki warung disekitar spbu betungan, cukup terganggu dengan antrean yang mengular tak berkesudahan tersebut. 
"biasanya, di jalan kebut truk-truk pengantre solar. tentu, kita cukup terganggu sebenarnya  karena hampir seperempat bahu jalan, ditongkrongi truk. mau lewat kadang juga susah. jadi tolonglah kepada pemerintah," demikian andi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 22 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan