Harga Produk UMKM di Pantai Panjang Dikeluhkan Wisatawan, Dinas Pariwisata Ambil Langkah Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 09 Feb 2024 - 00:49

KELUHAN: Tingginya harga jual di Kawasan Wisata Pantai Panjang, sering dikeluhkan wisatawan. Terutama bagi wisatawan yang berasal dari luar Bengkulu, harga-harga makanan atau barang milik Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Pantai Panjang, terkesan --

harga produk umkm di pantai panjang dikeluhkan wisatawan, dinas pariwisata ambil langkah ini                            bengkulu, koranrb.id - tingginya harga jual di kawasan wisata pantai panjang, sering dikeluhkan wisatawan. 
terutama bagi wisatawan yang berasal dari luar bengkulu, harga-harga makanan atau barang milik usaha kecil mikro dan menengah (umkm) di pantai panjang,
terkesan ditawarkan lebih mahal dari biasanya. 
seperti yang dikeluhkan wisatawan asal sumatera utara, meilisa. ia menuturkan, dalam membeli sesuatu terutama pernak-pernik yang bisa dijadikan oleh-oleh,
ia harus memboyong temannya yang berasal dari bengkulu agar bisa menawar dengan harga yang pas.
baca juga: pedagang pantai panjang wajib kontrak setahun huni, segini biaya sewanya
baca juga:tabrakan motor di pantai panjang, dua orang kritis 
"jadi, waktu itu pas beli sendiri harganya lebih mahal. tapi, pas kedua kalinya sama saudara, malah lebih murah.
artinya harga-harga tersebut, memang dimahal-mahali," keluh meilisa. 
menyikapi hal tersebut, kepala dinas pariwisata (dispar) provinsi bengkulu, karmawanto, m.pd, menuturkan,
pihaknya sudah melakukan tindaklanjut agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. 
salah satu upaya yang dilakukan yakni, dengan menjalin komitmen terhadap para pelaku usaha. 
"kita juga sudah melakukan bimbingan teknis kepada pemandu wisata," imbuh karmawanto. 
baca juga:penataan kawasan pantai panjang, harus berpedoman grand design
baca juga:pantai panjang butuh tempat sampah
lebih lanjut, karmawanto menegaskan, ke depan pihaknya akan lebih mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan
terhadap pedagang yang ada di objek wisata kewenangan pemerintah provinsi bengkulu.
baik itu kawasan pantai panjang, danau dendam tak sudah (ddts), dan taman remaja. 
"ini kita tekankan betul kepada pedagang. supaya lebih banyak lagi pengunjung yang datang ke bengkulu," ujarnya.
baca juga:kolaborasi kelola kawasan pantai panjang
baca juga:4 ton sampah di pantai panjang berhasil dikumpulkan
nantinya setiap pelaku usaha akan menandatangani perjanjian kerjasama (pks) dengan unit pelaksana teknis (upt) untuk menyebutkan atau membuat daftar harga di lokasi berjualan.
sehingga harga jual dagangan tidak bisa di manipulasi. 
"dalam pks para pedagang harus menetapkan harga dagangan yang akan dijual, misalnya buah kelapa rp10 ribu, mereka harus tulis. sehingga tidak bisa lagi dinaikkan misalnya sampai rp25 ribu," tegas karmawanto. 
ia begitu menyesalkan adanya hal negatif, berupa proyes wisatawan, baik karena ketidakramahan pedagang maupun mematik harga yang lebih tinggi. 
padahal ia menilai bengkulu memiliki destinasi wisata yang dekat dengan ibukota dan sudah banyak wisatawan yang datang untuk mengenal bengkulu. 
"di tahun 2022 itu kunjungan wisatawan di bengkulu itu hanya 1.000.650 orang.
sedangkan pada tahun 2023 hingga sampai bulan november saja sudah lebih dari 2,3 juta.
jadi sebenarnya, banyak sekali yang datang ke bengkulu ini," ungkapnya.
dengan tingginya kunjungan tersebut, dikatakan karmawanto menunjukkan wistaa bengkulu sebenarnyak sudah dikenal masyarakat.
"tapi kelemahan kita ada pada pengetahuan atau etika pedagang kita dalam berdagang," sampainya.
diakuinya, memang kerap ditemukan laporan, banyak pedagang di objek wisata jika berjualan dan pembelinya bukan berasal dari bengkulu, maka harga yang dipatok lebih tinggi.
hal tersebut tentunya memberikan citra negatif dari wisatawan.
"banyak pedagang kita kalau melihat wisatawan bukan dari bengkulu harganya dinaikkan, bahkan sampai 100 persen. ini kita minta untuk tidak dilakukan oleh mereka," katanya. 
kondisi wisata bengkulu selama ini, menurut karmawanto memang lebih banyak dinilai negatif.
bahkan berdasarkansurvei terkait dengan danau dendam tak sudah, yang didalamnya meminta tanggapan masyarakat.
namun, yang didapatkan berdasarkan tanggapan tersebut, masyarakat tidak menilai keindahan atau estetika wisatanya. 
seperti ddts, yang memiliki tanaman anggrek langka, atau danau yang dekat dengan pusat kota, melainkan penilaian yang negatif. 
"penilaian wisatawan itu lebih ke dagangan mahal," tuturnya.
dengan begitu, ia menjelaskan,  yang menjawab mahal lebih dari 50 persen, sehingga hasil yang didapatkan benar-benar negatif.  
"kita harus mengubah pola pikir itu dan penataan nantinya ada spot-spot sendiri untuk wisatawan maupun untuk berjualan," tuturnya.
dalam wkatu dekat, karmawanto menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan kerjasama dengan para pelaku usaha. baik yang ada di kawasan area perutukan lain (apl) dan hak pengelolaan lain (hpl).
"saat ini, sudah tahap penyiapan kerjasama dengan para pelaku-pelaku usaha.
sudah ada beberapa pelaku usaha ayang siap untuk melakukan kontrak kerja dengan pemprov," terang karmawanto.
untuk pedagang di kawasan apl, dikatakan karmawanto juga telah disiapkan kontrak perjanjian kerjasamanya. kontrak tersebut harus dilakukan untuk setahun huni. 
"kita sudah melakukan pembagian zona, dn kita sudah hitung berapa biaya yang harus mereka bayar," tuturnya.
sewa lahan per tahun, sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2020, yakni rp15.600/ m³ nya. 
artinya, dikatakannya, untuk sewah lahan ini nanti, tarif per pedagang kemungkinan berbeda. tergantung dengan seberapa luas lahan yang disewa. 
"tarif lahan yang mereka sewa, rp15.600/ m³ tergantung dengan berapa lahan yang di sewa. kalau hanya 3x3, artinya 9 dikali rp15.600, itulah hasil yang didapatkan.  ada yang 100 ribu, bahkan ada pula yang sampai rp1 juta-an," terangnya.
sementara ini, untuk jumlah pedagang, belum bisa  dipastikan ada berapa banyak.
namun, yang sudah menyetujui, lebih dari 50 pedagang. nantinya, sewah lahan tersebut akan masuk ke dalam retribusi provinsi bengkulu.
"kita sudah terapkan. tinggal menetapkan pks nya dengan pedagang," singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu, 10 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan