Pelanggaran Masa Kampanye, Bawaslu Tangani 10 Kasus

pelanggaran masa kampanye, bawaslu tangani 10 kasus koranrb.id - pada penyelenggaraan pengawasan pemilu 2024, divisi penanganan pelanggaran bawaslu se-provinsi bengkulu telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran dari laporan dan temuan.  serta telah dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi penanganan pelanggaran dan pelaporan (sigaplapor). berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terdapat 5 kasus merupakan pelanggaran hukum lain (pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya), 2 kasus merupakan pelanggaran kode etik, dan 3 kasus bukan pelanggaran. total, bawaslu tangani 10 kasus.  “iya terdapat lima pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dua kasus merupakan pelanggaran kode etik serta tiga kasus bukan pelanggaran,” ucap koordinator divisi penanganan dan pelanggaran bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si.  baca juga:warning caleg! ini pesan bawaslu saat masa tenang pemilu baca juga:parpol tak lepas apk pemilu 2024, ini ancaman bawaslu benteng adapun untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, empat kasus merupakan adanya dugaan asn/honorer yang ikut kegiatan kampanye, sosialisasi, pengenalan bakal calon presiden dan wakil presiden, dpr ri, dpd ri, dprd provinsi/kabupaten dan kota bengkulu, dan satu kasus adanya asn melakukan pendaftarkan diri pada salah satu partai politik.  “itu pelanggaran perundangan lain, empat kasusnya dan satunya asn yang terdaftar di parpol,” singkat eko. eko menambahkan, bahwa untuk pelanggaran kode etik terbagi menjadi, satu kasus merupakan dugaan pelanggaran yang terjadi saat seleksi jajaran penyelenggara adhoc dan satu kasus adanya salah satu pengawas adhoc (panwascam) di kabupaten seluma yang diduga memungut biaya saat seleksi pengawas desa/kelurahan (pkd). “stunya tentang dugaan saat seleksi jajaran penyelenggara dan satu lagi, ada oknum yang memngut biaya untuk jadi pkd,” ungkap eko. baca juga:bawaslu rejang lebong ajak pemilih pemula awasi pemilu, minimalisir pelanggaran baca juga:dosen bagi bahan kampanye di kampus, bawaslu kota bengkulu temui rektor eko menerangkan, bawaslu provinsi bengkulu selain menjalankan fungsi penanganan pelanggaran, pihaknya juga menjadi person in charge (pic) atau penanggung jawab pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, dan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan informasi. “kami selaku juga penanggungjawab dari semua tindak pelanggaran, baik dugaan dan temuan sehingga kami berkomitment akan terus menympaikan informasi ini,” kata eko. eko mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan kampanye yang telah diawasi oleh jajaran pengawas pemilu se-provinsi bengkulu, sudah dimulai pada tanggal 28 november 2023 sampai pada awal februari 2024. “kita pada tahapan kampanye ini, bersama teman – teman di kabupaten/kota berupaya terus memaksimalkan pengawasan,” sampai eko. baca juga:awasi dptb dan dpk di tps, bawaslu provinsi bengkulu perkuat tim baca juga:penanganan dugaan asn bagi bahan kampanye caleg lanjut, bawaslu kembali panggil asn sementara itu, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, fahamsyah, menyerukan kepada masyarakat untuk aktif dalam memantau aktivitas calon legislatif (caleg) dalam pemilu. himbauan ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran serta memastikan jalannya pemilu dengan bersih dan adil. “mayarakat harus berperan aktif untuk turut mengawasi dari tindak pelanggaran yang dilingkungan mereka,” ucap fahamsyah. fahamsyah mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap langkah caleg agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. beliau menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemantauan tersebut dapat menjadi kunci utama untuk mencegah praktik-praktik yang melanggar aturan pemilu. baca juga:jelang masa tenang, bawaslu kaur akan tertibkan apk parpol dan caleg baca juga:catat! bila 11 februari peserta pemilu tidak gubris, bawaslu lakukan langkah tegas ini "saya mengajak seluruh masyarakat provinsi bengkulu untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan para caleg. mari bersama-sama kita ciptakan pemilu yang bersih, tanpa adanya pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi," ujar fahamsyah. fahamsyah menjelaskan, pihaknya juga menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan atau mencurigai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh caleg. langkah ini diharapkan dapat memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu. "kami membuka saluran pengaduan dan siap menerima informasi dari masyarakat. keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu yang adil dan berkualitas," tambah fahamsyah. dengan himbauan ini, fahamsyah mengharapkan masyarakat provinsi bengkulu dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana pemilu yang transparan, bebas dari pelanggaran, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat dengan seadil-adilnya. baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit “harapannya peran aktif masyarakat ini, dapat menciptakan suasana pemilu yang transparan dan luber,” harap fahamsyah. (**)   

Tag

• # masa kampanye
• # bawaslu
• # pelanggaran
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•