Sebelum Kena Sanksi Satpol PP, Sebaiknya 3 OPD Sosialisasi

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 23:52

TERTIBKAN: Satpol PP Bengkulu Selatan sedang menertibkan hewan ternak liar. Foto: Rio Agustian/RB--

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) mengancam akan memberikan sanksi berat kepada pemilik ternak di Bengkulu Selatan yang sengaja melepasliarkan peliharaannya itu.

Sanksi diberikan Satpol PP untuk pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran, baik itu jenis sapi, kerbau, maupun kambing.

Sasaran utama Satpol PP ternak yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat dan lahan pertanian milik masyarakat.

Sebelum diterapkan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Selatan meminta peran serta instansi terkait membantu menyosilisasikan ke pemilik ternak.

Hal tersebut sudah tertuang jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor : 9 Tahun 2013.

Dalam Perda tersebut penindakan berupa razia ternak yang dilakukan oleh Satpol PP selama ini bukanlah solusi paling utama dalam menertibkan hewan ternak.

Sebab, masih ada cara lain yang seharusnya dilakukan oleh tiga organisasi perangkat daerah Pemkab Bengkulu Selatan.

Tiga organisasi perangkat daerah yang dimaksud, Dinas Pertanian (Distan) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Pemerintah Kecamatan di 11 Kecamatan Bengkulu Selatan.

Tiga organisasi perangkat daerah tersebut bertugas sebagai pencegahan dengan melalui pengawasan dan pembinaan kepada pemilik ternak di Bengkulu Selatan.

“Sebelum kami tertibkan, lebih baik ikuti arahan tiga OPD tadi. Kalau kami langsung penindakan dan menangkap ternak yang sengaja dilepasliarkan pemiliknya,” tegas Kepala Satpol PP Bengkulu Selatan, Erwin Muchsin S.Sos.

Apabila Satpol PP yang berkerja dan langsung menertibkan hewan ternak, sambung Erwin, maka masyarakat akan dirugikan. Sebab pemilik ternak akan dikenakan sanksi berupa denda.

sebelum kena sanksi satpol pp, sebaiknya 3 opd sosialisasi                             kota manna, koranrb.id - satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten bengkulu selatan (bs) mengancam akan memberikan sanksi berat kepada pemilik ternak di bengkulu selatan yang sengaja melepasliarkan peliharaannya itu. 
sanksi diberikan satpol pp untuk pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran, baik itu jenis sapi, kerbau, maupun kambing. 
sasaran utama satpol pp ternak yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat dan lahan pertanian milik masyarakat. 
sebelum diterapkan sanksi, satuan polisi pamong praja bengkulu selatan meminta peran serta instansi terkait membantu menyosilisasikan ke pemilik ternak.
baca juga:tsk curas di kota bengkulu gunakan sajam, berhasil dibekuk polisi 
baca juga:1.970 petugas linmas diminta profesional saat pemilu 
hal tersebut sudah tertuang jelas dalam peraturan daerah (perda) nomor : 9 tahun 2022 tentang perubahan atas perda nomor : 9 tahun 2013.
dalam perda tersebut penindakan berupa razia ternak yang dilakukan oleh satpol pp selama ini bukanlah solusi paling utama dalam menertibkan hewan ternak. 
sebab, masih ada cara lain yang seharusnya dilakukan oleh tiga organisasi perangkat daerah pemkab bengkulu selatan.
tiga organisasi perangkat daerah yang  dimaksud, dinas pertanian (distan) melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, dinas ketahanan pangan (dkp) dan pemerintah kecamatan di 11 kecamatan bengkulu selatan. 
tiga organisasi perangkat daerah tersebut bertugas sebagai pencegahan dengan melalui pengawasan dan pembinaan kepada pemilik ternak di bengkulu selatan. 
“sebelum kami tertibkan, lebih baik ikuti arahan tiga opd tadi. kalau kami langsung penindakan dan menangkap ternak yang sengaja dilepasliarkan pemiliknya,” tegas kepala satpol pp bengkulu selatan, erwin muchsin s.sos. 
baca juga:menyisakan 5 cjh kaur belum lunas bpih, ini jumlah harus dibayar
apabila satpol pp yang berkerja dan langsung menertibkan hewan ternak, sambung erwin, maka masyarakat akan dirugikan. sebab pemilik ternak akan dikenakan sanksi berupa denda. 
sanksi tersebut bisa dikatakan akan memberatkan masyarakat yang melanggar. sesuai peraturan daerah (perda) sanksi untuk ternak jenis sapi dan kerbau biaya pengamanan saja mencapai rp 2 juta/ekor.
belum lagi ditambah biaya pemeliharaan sebesar rp 200/ekor dalam setiap harinya. 
bahkan lanjut erwin, sanksi administrasi dapat dipidanakan dengan kurungan tiga bulan dan denda mencapai rp 5 juta.
oleh karena itu, sebagi solusi terbaik dari pemerintah daerah. langkah terbaiknya keaktifan tiga organisasi perangkat daerah yang disebutkan tadi dengan rutin memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik hewan ternak.
dimulai dari rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak, menekankan kepada peternak agar pelihara itu harus dikandangkan.
"kami mohon kerjasamanya kepada ketiga opd itu. sebelum kami bertindak,” ujar erwin.
pelaksana tugas (plt) kepala dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan ir haroni mengungkapkan, upaya penertiban hewan ternak di bengkulu selatan adalah tugas satuan polisi pamong praja. 
namun organisasi perangkat daerah lain juga ikut membantu masyarakat petani hewan ternak dan lahan pertanian agar tetap berjalan. 
oleh sebab itu dinas pertanian ikut terliba, dinas ketahanan pangan juga terlibat. dan pemerintah kecamatan pun dilibatkan. 
“kami tentunya banyak memberikan edukasi. kepada pemilik ternak dan masyarakat petani,” kata haroni. 
edukasi yang disampaikan selama ini lanjut haroni, sesuai yang di sampaikan oleh bupati gusnan mulyadi. 
baca juga: rinov mengaku sulit berprestasi karena masalah ini!
bukan lahan pertanian yang dikandang, namun hewan ternak lah yang wajib dikandangkan. 
“yang dapat berjalan yang mana ? hewan ternak atau tanaman warga ? kami yakin semau tau ternak lah yang dapat menganggu jadi harus dikandangkan,” ujar haroni. 
kepala dinas ketahana pangan kabupaten bengkulu selatan ir susmanto mm berharap seluruh pemilik ternak tidak melepas luarkan ternak di lingkungan warga. sebab lingkungan warga dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan keluarga. 
halaman pekarangan warga dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan. sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan warga setiap hari. 
“kalau ini dilakukan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat bengkulu selatan terpenuhi. tapi satu solusinya ternak jangan diliarkan,” sampai susmanto. 
baca juga:hari libur dukcapil tetap buka, ini alasannya
untuk dinas ketahanan pangan bengkulu selatan sambung susmanto berharap agar tidak ada lagi ternak liar di lingkungan warga apalagi di lahan pertanian. 
karena mayoritas masyarakat bengkulu selatan masih tinggal di desa. dan mayoritas adalah petani. 
“kalau kami memberikan edukasi dan bantuan ketahanan pangan. jadi tinggal lagi ternak ditertibkan kalau bandel,” demikian susmanto

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan