Minim Data Pekerja, Kopli Minta Disnakertrans Jemput Bola

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Feb 2024 - 00:07

PROAKTIF : Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd meminta Disnakertrans jemput bola mendata jumlah pekerja di perusahaan. ARIS/RB--

minim data pekerja, kopli minta disnakertrans jemput bola                            bengkulu, koranrb.id - wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) proaktif mendata jumlah pekerja di seluruh perusahaan yang terdata beroperasi di kabupaten lebong. 
tidak cukup hanya dengan menunggu laporan dari pihak perusahaan. 
''jemput bola ke lapangan dimaksudkan agar pemkab lebong punya data yang riil soal jumlah pekerja sesuai kondisi terkini. makanya harus selalu diperbarui datanya,'' kata fahrurrozi.
baca juga:maksimalkan kinerja tpk, 2024 stunting harus turun 18 persen
baca juga:terima 5 ribu peserta didik baru, dinas dikbud lebong tambah rkb
dalam pendataan, fahrurrozi minta disnakertrans benar-benar memeriksa kontrak kerja setiap perusahaan dengan pekerjanya.
termasuk di dalamnya masalah besaran gaji serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) kepada para pekerja. 
“termasuk tanggung jawab perusahaan atas jaminan kesejahteraan dan kesehatan pekerja dengan mendaftarkan setiap pekerja di perusahaannya sebagai peserta bpjs (badan penyelenggara jaminan sosial, red),'' terang fahrurrozi.
di sisi lain fahrurrozi juga mengingatkan seluruh perusahaan di lebong menunjukkan itikad baiknya dalam membangun lebong.
salah satunya menjalankan tugasnya memberikan kesejahteraan kepada seluruh pekerja yang direkrut.
baca juga:5.700 ternak, baru 500 ekor vaksinasi, disperkan sudah ingatkan 
baca juga:kejar pencapaian bian, dinkes lebong imunisasi mr sasar 20 ribu anak 
''kalau datanya tidak disampaikan ke pemerintah daerah, bagaimana kami bisa mengukur tingkat kesejahteraan para pekerja di perusahaan swasta yang ada di kabupaten lebong,'' ungkap fahrurrozi.
terpisah, kepala disnakertrans kabupaten lebong, epan gustanto, sp memastikan akan segera menurunkan tim ke lapangan. dari 17 perusahaan besar yang terdata beroperasi di lebong, diakuinya belum seluruhnya aktif melaporkan data pekerja yang diberdayakannya.
“kami harap kerja sama dari seluruh perusahaan yang ada di kabupaten lebong agar mempermudah pendataaan pekerja yang akan kami lakukan ke perusahaannya,'' tukas epan. 
dijelaskannya, kewajiban perusahaan melaporkan data pekerja sudah diamanatkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan.
mengingat data pekerja itu sangat diperlukan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan mengenai penyerapan dan peningkatan kesejahteraan seluruh tenaga kerja. 
''kami tetap berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten lebong melapor ke disnakertrans, terlebih jika membuka lowongan kerja.
hal itu akan memudahkan informasi kepada masyarakat yang mencari pekerjaan,'' tutur epan. 
mulai dari pengumuman pembukaan lowongan hingga penerimaan tenaga kerja wajib disampaikan ke disnakertrans.
bahkan untuk jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan juga wajib dilaporkan secara rutin ke disnakertrans. 
data pekerja sangat diperlukan untuk memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya terhadap seluruh pekerjanya. antara lain masalah kontrak kerja, gaji serta penerapan k3. 
namun dari 17 perusahaan besar yang terdata beroperasi di lebong tak sampai separonya yang aktif melaporkan data karyawan.
hal itu tidak lepas dari sikap pemkab lebong yang dinilai kurang tegas menjatuhkan sanksi kepada perusahaan swasta yang beroperasi di wilayahnya.
justru itu, kepada seluruh pekerja diminta melapor ke disnakertrans jika tidak diasuransikan oleh perusahaan yang mempekerjakan. jika ada pekerja yang tidak dijamin kesehatan serta keselamatannya, dipastikan disnakertrans akan bersikap tegas menempuh langkah hukum. 
''setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja juga wajib memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerjanya. yakni dengan cara mengasuransikan seluruh pekerja konstruksi melalui program jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja, red),'' demikian epan.
perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja (k3) kepada pekerjanya, bisa dipidana. sesuai pasal 186 undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. ancamannya pidana penjara 4 tahun serta denda rp 400 juta. 
sekadar mengingatkan, tidak hanya mempekerjakan tenaga kerjanya dengan baik, perusahaan juga harus rutin menyalurkan corporate sosial responbility (csr).
bahkan ada sanksi pidananya, baik hukuman penjara maupun denda bagi perusahaan yang mengabaikannya. 
sesuai data disnakertrans, terdapat 17 perusahaan besar yang beroperasi di kabupaten lebong. antara lain pt. pertamina geothermal energi (pge) proyek hulu lais, plta tes, pt. mega power mandiri dan pt. mega hydro energi. 
termasuk pt. bangun tirta lestari, pt. hilal arkan energi serta pt. perusahaan lebong sukses energi. lainnya, pt. jambi resources, pt. tansri madjid energi, pt. sumber alfaria trijaya tbk dan pt. indomarco prismatama. 
juga pt. bintang lacita developer, pt. perusahaan alam nasya indah, pt. pln (persero) unit induk pembangunan pembangkit, pt. lebong energi, pt. talang ratu, pt. bumi mitra nusantara dan pt. perusahaan mata air lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu, 11 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan