Usulan PPPK, CPNS Mukomuko Diperpanjang, 1000 Kuota Baru Terdata di Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:35

USULAN: Seluruh OPD telah diminta untuk mengisi laporan prioritas kebutuhan pegawai di setiap OPD melalu Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), dilakukan perpanjangan waktu hingga tanggal 16 Februari 2024 mendatang. HumasBKPSDM/RB--

Dari 1000 usulan ASN tersebut. 600 kuota untuk usulan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan 400 kuota untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Seluruh usulan ini akan diinput nantinya oleh BKPSDM Mukomuko melalui aplikasi e formasi untuk disampaikan ke Pusat jika sudah finis usulan tersebut.

“Ada usulan PPPK dan ada juga usulan CPSN yang akan kita sampaikan ditahun ini,” ujarnya.

Adanya usulan kuota CPNS ini juga berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Maka dari itu usulan yang disampaikan ini seluruhnya masuk dalam skala prioritas kebutuhan.

Namun berkaitan dengan berapa yang akan disetujui nantinya tergantung pusat.

“Semuanya bersifat usulan, yang menentukan jumlah kuota Pemerintah pusat. Maka dari itu kita pilah betul, yang mana untuk jabatan diisi PNS, dan yang mana bisa di isi oleh jabatan PPPK,” sampainya.

Untuk perekrutan PPPPK, masih akan tetap memprioritaskan tenaga honorer sudah lama mengabdi.

Dengan usia di atas 35 tahun. Sedangkan untuk perekrutan CPNS akan direncanakan untuk umur di bawah 35 tahun, terutama yang baru lulus.

"Nanti rencananya ada dua pola untuk perekrutan baik itu CPNS maupun PPPK, namun kita juga akan lihat kembali, kemampuan keuangan daerah.

Sebab Memang benar soal pengajian berasal dari anggaran pusat.

usulan pppk, cpns mukomuko diperpanjang, 1000 kuota baru terdata di mukomuko                            bengkulu, koranrb.id – setelah sebelumnya dilakukan perpanjangan waktu untuk opd menyampaikan kebutuhan pegawainya masing-masing. 
perpanjangan waktu kembali diberikan oleh pemerintah pusat agar usulan yang disampaikan dapat maksimal. 
hal ini disampaikan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, wawan santoni, s.hut, m.si
melalui kabid pengadaan, pengembangan sdm dan pembinaan asn bkpsdm mukomuko niko hafri sh, mh. 
baca juga:usulan pppk, cpns mukomuko diperpanjang, 1000 kuota baru terdata di mukomuko
baca juga:bawaslu mukomuko terjunkan 781 pengawas ke 148 desa, jaga masa tenang
setelah pemerintah pusat mengumumkan di tahun ini, kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns).
seluruh opd telah diminta untuk mengisi laporan prioritas kebutuhan pegawai di setiap opd melalu aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara (siasn). 
yang dimulai dari awal januari 2024 dan berakhir 31 januari, setelah itu dilakukan kembali perpanjangan hingga 9 februari lalu
dan saat ini kembali dilakukan perpanjangan waktu hingga tanggal 16 februari 2024 mendatang. 
"sebagian besar opd sudah menyerahkan laporan kebutuhan pegawai. yang menjadi dasar usulan kami ke pemerintah pusat,” katanya.
baca juga:3 potensi sda mukomuko yang belum digarap, salah satunya minyak bumi
baca juga:petani mukomuko keluhkan air irigasi di masa tanam padi
dijelaskan niko, berdasarkan usulan sementara dari opd saat ini ada 1000 kuota yang akan diusulkan. 
dari 1000 usulan asn tersebut. 600 kuota untuk usulan pegawai pemerintah perjanjian kerja (pppk) dan 400 kuota untuk calon pegawai negeri sipil (cpns). 
seluruh usulan ini akan diinput nantinya oleh bkpsdm mukomuko melalui aplikasi e formasi untuk disampaikan ke pusat jika sudah finis usulan tersebut.
“ada usulan pppk dan ada juga usulan cpsn yang akan kita sampaikan ditahun ini,” ujarnya.
baca juga:jamin kesehatan panitia pemilu, pencegahan kejadian 2019 terulang
baca juga:selain anbk, disdikbud mukomuko persiapan pelatihan operator dapodik 
adanya usulan kuota cpns ini juga berdasarkan surat dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb). 
maka dari itu usulan yang disampaikan ini seluruhnya masuk dalam skala prioritas kebutuhan.
namun berkaitan dengan berapa yang akan disetujui nantinya tergantung pusat.
“semuanya bersifat usulan, yang menentukan jumlah kuota pemerintah pusat. maka dari itu kita pilah betul, yang mana untuk jabatan diisi pns, dan yang mana bisa di isi oleh jabatan pppk,” sampainya.
untuk perekrutan ppppk, masih akan tetap memprioritaskan tenaga honorer sudah lama mengabdi.
dengan usia di atas 35 tahun. sedangkan untuk perekrutan cpns akan direncanakan untuk umur di bawah 35 tahun, terutama yang baru lulus.
baca juga:kajian risiko bencana fokus pemkab mukomuko tahun ini
baca juga:bank bengkulu beri kredit perades, percepatan digitalisasi daerah 
"nanti rencananya ada dua pola untuk perekrutan baik itu cpns maupun pppk, namun kita juga akan lihat kembali, kemampuan keuangan daerah.
sebab memang benar soal pengajian berasal dari anggaran pusat.
namun untuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan tunjangan lain masih kembali ke daerah," sampainya.
meskipun pemerintah pusat mengumumkan di tahun ini, ada penerimaan pppk dan cpns. namun penerimaan tersebut masih belum mampu menutupi jumlah kekurangan asn di mukomuko. 
sebab kekurangan asn ini mencapai 2.800 orang. dari total kebutuhan asn 5.800 orang yang dibutuhkan.
meskipun daerah telah mengirimkan formasi dan total kebutuhan. 
sebab sudah dari beberapa tahun yang lalu mukomuko tidak pernah mendapatkan kuota penerimaan cpns meskipun selalu mengusulkan.
maka dari itu jumlah kekurangan belum mampu tertutupi.
“kemungkinan besar kuota pppk dan cpns tidak akan 100 persen dari usulan. maka dari itu diyakini adanya penerimaan tahun ini belum mencukupi kekurangan pegawai kita,” kata wawan.
saat ini seluruh asn di mukomuko berjumlah 3.000 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan agar dapat berjalan maksimal sebanyak 5.800 orang asn.
kekurangan tersebut berdasarkan analisa jabatan. 
sebab idealnya jumlah asn di tingkat kabupaten memang seharusnya sebanyak 5.000 lebih asn. 
namun jumlah tersebut belum dapat direalisasikan, maka dari itu pemkab mukomuko menggunakan jasa honor daerah (honda), untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membangun daerah.
“menutupi kekurangan sudah pasti kita harus gunakan jasa honda.
namun beberapa waktu lalu, pemerintah pusat juga mengabarkan, bawasanya desember tahun ini terakhir ada tenaga honor.
tentu daerah akan kembali kewalahan jika aturan tersebut benar diberlakukan,” sampainya.
tenaga non asn di mukomuko ini terdiri dari honda, tenaga sukarela, dan tenaga arsip. 
ia mengatakan, sebanyak ribuan tenaga non asn baik yang berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi di lingkungan pemkab mukomuko ini.
digaji dari angaran pendapatan belanja daerah (apbd) kabupaten mukomuko. 
"semoga saja untuk usulan yang kami sampaikan bisa diakomodir lebih dari 50 persen, ada formasi untuk pns dan pppk,”harapnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan