Kembali Penertiban, 25 Ribu APS dan APK Pemilu Ditertibkan Bawaslu Lebong

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 12 Feb 2024 - 23:15

BERLANJUT: Petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP serta Polres dan Kodim kembali melakukan penertiban APS dan APK peserta Pemilu.--Muharista Delda/RB

TUBEI, KORANRB.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong bersama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Senin, 12 Februari 2024 kembali melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum (Pemilu).

Di hari kedua penertiban itu, petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP serta Polres dan Kodim berhasil mengamankan lebih 7 ribu APK dan APS.

Artinya total APS dan APK Pemilu yang diamankan Bawaslu Kabupaten Lebong tembus 25 ribu pieces.

Mulai dari baliho, spanduk, pamflet, bendera hingga poster peserta Pemilu yang dipasang di tepi jalan raya dan tempat umum lainnya.

‘’APS dan APK yang kami amankan lengkap, mulai dari capres (calon presiden, red), calon anggota DPD (dewan perwakilan daerah, red), DPR (dewan perwakilan rakyat, red) hingga DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah, red) provinsi dan kabupaten,’’ ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Lebong, Acep Pebrian Utama, M.AP.

Penertiban APS dan APK di hari kedua itu dilaksanakan Bawaslu dan tim gabungan di 4 kecamatan.

Yakni Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan Lebong Tengah.

‘’Untuk hari pertama Minggu, 11 Februari 2024 kami laksanakan penertiban APS dan APK peserta Pemilu di 4 kecamatan. Antara lain Kecamatan Tubei, Lebong Atas, Amen, Lebong Utara, Uram Jaya, Pinang Belapis, Topos dan Rimbo Pengadang,’’ terang Acep.

Namun dari total APS dan APK yang ditertibkan, untuk APK peserta Pemilu hanya 5.700 pieces.

Selebihnya merupakan APS yang dipasang peserta maupun penyelenggara Pemilu.

‘’Selain penertiban APS dan APK, kami juga akan melakukan pengawasan pelanggaran Pemilu.

Seperti praktek money politics atau politik uang selama masa tenang kampanye,’’ ungkap Acep.

kembali penertiban, 25 ribu aps dan apk  pemilu ditertibkan bawaslu lebong                            tubei, koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten lebong bersama dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) senin, 12 februari 2024 kembali melakukan penertiban alat peraga sosialisasi (aps) dan alat peraga kampanye (apk) peserta pemilihan umum (pemilu). 
di hari kedua penertiban itu, petugas gabungan bawaslu, satpol pp serta polres dan kodim berhasil mengamankan lebih 7 ribu apk dan aps. 
artinya total aps dan apk pemilu yang diamankan bawaslu kabupaten lebong tembus 25 ribu pieces. 
mulai dari baliho, spanduk, pamflet, bendera hingga poster peserta pemilu yang dipasang di tepi jalan raya dan tempat umum lainnya. 
baca juga:6 ribu guru bantu daerah, honorer hingga perangkat desa di bengkulu utara belum gajian, ini penyebabnya
‘’aps dan apk yang kami amankan lengkap, mulai dari capres (calon presiden, red), calon anggota dpd (dewan perwakilan daerah, red), dpr (dewan perwakilan rakyat, red) hingga dprd (dewan perwakilan rakyat daerah, red) provinsi dan kabupaten,’’ ujar koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, bawaslu kabupaten lebong, acep pebrian utama, m.ap. 
penertiban aps dan apk di hari kedua itu dilaksanakan bawaslu dan tim gabungan di 4 kecamatan. 
yakni kecamatan lebong selatan, kecamatan bingin kuning, kecamatan lebong sakti dan kecamatan lebong tengah. 
‘’untuk hari pertama minggu, 11 februari 2024 kami laksanakan penertiban aps dan apk peserta pemilu di 4 kecamatan. antara lain kecamatan tubei, lebong atas, amen, lebong utara, uram jaya, pinang belapis, topos dan rimbo pengadang,’’ terang acep.
baca juga:terima dak pendidikan 3 kali lipat, bangun perpustakaan modern rp10,3 miliar
namun dari total aps dan apk yang ditertibkan, untuk apk peserta pemilu hanya 5.700 pieces. 
selebihnya merupakan aps yang dipasang peserta maupun penyelenggara pemilu. 
‘’selain penertiban aps dan apk, kami juga akan melakukan pengawasan pelanggaran pemilu.
seperti praktek money politics atau politik uang selama masa tenang kampanye,’’ ungkap acep. 
baca juga:mutasi pejabat di pemkab bengkulu selatan, giliran 40 pejabat eselon iii dan iv dilantik
sementara kepala dinas satpol pp kabupaten lebong, andrian aristiawan, sh mengatakan, penertiban apk dan aps pemilu itu menindak lanjuti perintah bupati. 
dasar hukumnya adalah peraturan daerah (perda) kabupaten lebong nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. 
‘’seluruh apk dan aps pemilu yang berhasil diamankan, akan kami musnahkan bersama bawaslu secara terbuka.
tentunya setelah operasi penertiban terlaksana di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten lebong,’’ ungkap andrian.
baca juga:usulan kebutuhan casn 2024 diperpanjang waktunya, ketua komisi i dempo cek ke bkn 
bawaslu sendiri telah menyosialisasikan kepada seluruh peserta pemilu melakukan penurunan apk dan aps secara mandiri sejak sabtu, 10 februari 2024. 
soalnya terhitung minggu, 11 februari 2024 sudah masuk masa tenang. 
begitu juga soal masa tenang, kepada seluruh peserta pemilu diharap memanfaatkan masa tenang untuk rehat dari kegiatan kampanye. 
pada masa tenang, politikus diimbau menggunakan waktu yang tersisa untuk lebih banyak berdoa kepada tuhan yang maha esa agar diberikan kemenangan pada hari pemungutan suara.
baca juga:warga desa di seputaran plta musi cemas banjir susulan
masa tenang ini sekaligus sebagai kontemplasi diri untuk mengartikulasi dan agregasi janji-janji pada masa kampanye ketika terpilih nantinya. 
selain itu, figur yang bertarung dalam kontestasi ini bisa mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan, jika hasil yang ditetapkan kpu tidak sesuai ekspektasi.
perlu dipahami, ada perbedaan antara apk dan aps dalam pelaksanaan pemilu 14 februari 2024. 
sesuai peraturan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dijelaskan apa yang dimaksud dengan apk. 
baca juga:dibangun sejak tahun 2021, proyek tebat gelumpai belum juga selesai
menurut aturan tersebut, apk adalah benda atau bentuk lain yang mengandung visi, misi, program, informasi lainnya dari peserta pemilu serta simbol atau tanda gambar peserta pemilu. 
untuk teknisnya, apk harus dipasang selama masa kampanye dengan tujuan mendorong pemilih untuk memilih kandidat tertentu.
lalu dalam pasal 32 ayat (2) peraturan kpu nomor 23 tahun 2018 menyebutkan jenis apk meliputi baliho, spanduk, billboard atau videotron dan umbul-umbul.
sementara aps pemilu adalah alat yang digunakan untuk pendidikan pemilih.
baca juga:antisipasi gigitan hewan penular rabies, dinkes mukomuko lakukan ini
aps membantu pemilih dengan informasi, memberikan pemahaman tentang bagaimana pemilu berlangsung, dan memberikan kesadaraan tentang pemilu.
ketika sedang berada pada masa sosialisasi, hal-hal yang boleh dipasang oleh partai politik hanyalah alat peraga sosialisasi.
 salah satu jenis alat peraga sosialisasi adalah bendera partai, tetapi tanpa kandungan unsur visi-misi poiitik atau gambar calon. 
justru itu dalam peraturan kpu nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 dijelaskan masa kampanye baru akan dimulai pada 28 november 2023 sampai dengan 10 februari 2024.
baca juga:bantuan hibah masjid 2024 rp160 juta untuk 8 masjid, ini cara mengusulkannya
namun sebelum jadwal itu, para peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sepanjang tidak ada ajakan untuk memilih dirinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan