Satgas PPA Diminta Petakan Potensi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 13 Feb 2024 - 23:21

DIMUSNAHKAN : KPU Kabupaten Lebong melaksanakan pemusnahan surat suara Pemilu yang kedapatan rusak. Foto: Muharista Delda/RB--

satgas ppa diminta petakan potensi   kasus kekerasan perempuan dan anak                            tubei, koranrb.id - wakil bupati (wabup) lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta seluruh satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas ppa) yang tersebar di 11 kelurahan dan 93 desa proaktif turun ke lapangan.
tujuannya dibentuknya satgas ppa untuk pemetaan potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
‘’setiap perempuan dan anak yang ada di desa wajib dipantau kondisinya, khususnya yang rawan menjadi korban kekerasan. makanya satgas ppa jangan bersifat pasif hanya menunggu laporan,’’ kata fahrurrozi.
baca juga:penyaluran logistik selesai, kpu ajak warga gunakan hak suara
baca juga:siagakan mobil damkar lebong tersendiri di kecamatan topos 
dengan pemetaan secara rutin, setiap satgas ppa diharap memiliki data yang konkrit mengenai potensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
jika data yang dimiliki satgas ppa valid, tentunya akan lebih memudahkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong dalam melakukan tindakan antisipasi maupun penanganan kasus. 
''terhadap perempuan dan anak yang rawan menjadi korban kekerasan itu wajib dilakukan pemantauan ketat. satgas ppa selaku garda terdepan dalam perlawanan terhadap kekerasan perempuan dan anak jangan sampai sekalipun lengah ‘’ tutur fahrurrozi.
baca juga:19 tps rawan bencana, ini yang bisa jadi pemicunya 
tidak hanya data potensi korbannya, satgas ppa juga harus mengantongi data potensi pelakunya atau orang-orang yang dinilai rawan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
hal itu bertujuan untuk memudahkan pemetaan sasaran sosialisasi anti kekerasan terhadap peremuan dan anak. 
‘’lebong termasuk salah satu daerah yang cukup tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga tindakan paling bijak yang harus dilakukan pemerintah melalui satgas ppa adalah pencegahan,'' papar bupati.
namun tidak mungkin pencegahan bisa dilakukan jika pemkab lebong sendiri tidak punya data yang konkrit mengenai sebaran potensi kasus karena satgas ppa yang telah dibentuk di kelurahan dan desa tidak bekerja dengan maksimal. 
sementara kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3ap2kb) kabupaten lebong, yuswati, skm menjelaskan, ada beberapa kriteria perempuan dan anak yang masuk kategori rawan menjadi korban kekerasan. antara lain yang memiliki keterbelakangan mental. 
‘’orang yang mentalnya terganggu jelas tidak akan menyadarai bahaya yang sewaktu-waktu akan menimpa dirinya. sekalipun pelakunya itu adalah orang yang ada di sekitarnya,’’ ungkap yuswati.
baca juga:dana desa 2024 sudah bisa cair, asal syaratnya lengkap
kelompok perempuan dan anak yang rawan menjadi korban kekerasan lainnya adalah mereka yang tinggal di lokasi terpencil. 
artinya, dalam rutinitasnya sehari-hari sangat jarang terjadi kontak atau aktivitas dengan kelompok lain atau masyarakat. 
‘’kriteria lainnya, keluarga yang secara ekonomi lemah, tinggal dengan keluarga orang lain atau anak yang diasuh bukan dengan orang tuanya. terkhusus anak atau perempuan yang tidak memiliki perlindungan akibat korban perceraian rumah tangga,’’ jelas yuswati. 
para perempuan dan anak yang masuk kategori rawan itu wajib dipantau secara maksimal oleh satgas ppa. 
sesuai data yang ditangani dp3ap2kb kabupaten lebong, sepanjang tahun 2023 terjadi 26 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten lebong. 
dari jumlah itu, 16 diantaranya menjadi korban kekerasan secara seksual.
sedangkan 10 korban lainnya mendapat perlakukan kekerasan secara fisik yang masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). 
tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten lebong tidak lepas belum maksimalnya kinerja satgas ppa.
bahkan terindikasi masih ada satgas ppa di tingkat kelurahan dan desa yang sama sekali tidak menjalankan tugasnya. 
hal itu pernah diutarakan kapolres lebong, akbp. awilzan, s.ik pada tahun 2022 melalui iptu. kuat santosa, sh yang pada saat itu menjabat kasat pembinaan masyarakat  (binmas) polres lebong. kuat menduga banyak satgas ppa yang hanya makan gaji buta. 
soalnya hampir merata tidak ada laporan kegiatan dari satgas ppa yang menyebar di 11 kelurahan dan 93 desa di lebong.
padahal dengan jumlah satgas ppa 5 orang per desa, kuat pastikan tidak ada celah bagi pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau satgasnya bekerja dengan baik dan benar-benar memonitor kondisi di masyarakat.
baca juga:kejari siap bantu pemulihan kelebihan bayar rp3,5 miliar perjalanan dinas dprd 
perlu dipahami, pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih didasari kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. 
artinya, kegiatan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan supaya ke depan semakin banyak masyarakat di lebong yang melek hukum.
tugas utama satgas ppa tidak hanya melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. namun juga berkewajiban membantu pembinaan serta pemulihan mental para korban.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan