Bupati Seluma Banyak Tidak Tahu Saat jadi Saksi Sidang Perkara Dana BTT, Ini Tanggapan PH Terdakwa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 14 Feb 2024 - 23:59

BUPATI SELUMA : Bupati Seluma mengenakan baju kemeja putih, saat hadir sebagai saksi di Persidangan dugaan Korupsi dana BTT BPBD Seluma beberapa waktu lalu. FIKI/RB --

BENGKULU, KORANRB.ID – Penasehat Hukum (PH) terdakwa Nopian Hadinata, Made Sukiade, SH, MH mengaku tidak puas.

Atas jawaban atau keterangan Bupati Seluma, Erwin Octavian karena banyak tidak tahu saat bersaksi di persidangan.

Untuk diketahui Bupati Seluma, Erwin Octavian dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu

Bersama empat saksi lainya yang juga merupakan pejabat tinggi di Pemeritahan Kabupaten Seluma, pada Senin 12 Februari 2024 lalu.

Kelima saksi dihadirkan ke persidangan perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2022, yang menyeret 12 terdakwa ke persidangan.

Saat dicecar pertanyaan dalam persidangan oleh Majelis Hakim, JPU hingga Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, Bupati Seluma Erwin Octavian banyak menjawab tidak tahu.

Atas jawaban yang banyak tidak tahu itu, PH terdakwa Nopian Hadinata, Made Sukiade, SH, MH merasa tidak puas dengan jawaban tersebut.

Apalagi, Bupati merupakan kepala daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atas proyek yang adai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Yang jelas kita tidak puas dengan jawaban Bupati,” kata Made.

Diterangkan Made, karena seluruh kegiatan yang ada di BPBD Seluma dan dikerjakan oleh para kontraktor, dasarnya dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma.

bupati seluma banyak tidak tahu saat jadi saksi sidang perkara dana btt, ini tanggapan ph terdakwa                            bengkulu, koranrb.id – penasehat hukum (ph) terdakwa nopian hadinata, made sukiade, sh, mh mengaku tidak puas.
atas jawaban atau keterangan bupati seluma, erwin octavian karena banyak tidak tahu saat bersaksi di persidangan.
untuk diketahui bupati seluma, erwin octavian  dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu
bersama empat saksi lainya yang juga merupakan pejabat tinggi di pemeritahan kabupaten seluma, pada senin 12 februari 2024 lalu.
baca juga:pemeriksaan saksi korupsi bok kaur ditunda pekan depan, ini tanggapan penasihat hukum terdakwa
baca juga:sidang tuntutan perkara samisake ditunda
kelima saksi dihadirkan ke persidangan perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (btt) badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten seluma tahun anggaran 2022, yang menyeret 12 terdakwa ke persidangan. 
saat dicecar pertanyaan dalam persidangan oleh majelis hakim, jpu hingga penasehat hukum (ph) para terdakwa, bupati seluma erwin octavian banyak menjawab tidak tahu. 
atas jawaban yang banyak tidak tahu itu, ph terdakwa nopian hadinata, made sukiade, sh, mh merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. 
apalagi, bupati merupakan kepala daerah yang mengeluarkan surat keputusan (sk) atas proyek yang adai badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma yang bersumber dari dana belanja tak terduga (btt).
baca juga:main hakim sendiri, bisa dipidana!
baca juga:polisi buru pelaku begal di jalan jenggalu 
“yang jelas kita tidak puas dengan jawaban bupati,” kata made. 
diterangkan made, karena seluruh kegiatan yang ada di bpbd seluma dan dikerjakan oleh para kontraktor, dasarnya dari surat keputusan (sk) yang dikeluarkan oleh bupati seluma.
“semua itu sumbernya dari sk bupati dan bupati mengeluarkan surat tanggap darurat,” ucap made.
lebih lanjut dijelaskan made, tanpa adanya sk yang dikeluarkan bupati. maka, proyek di bpbd tidak mungkin bisa terlaksana.
baca juga:pemulung curi besi diamuk warga, ini kronologisnya
baca juga:bupati, sekda hingga pihak bkd beri keterangan perkara korupsi btt seluma, ini kesaksiannya
“makanya dia (bupati, red) seharusnya punya tanggungjawab atas pekerjaan ini,” ujar made.
untuk itu, made menilai jawaban bupati yang banyak tidak tahu, seolah-olah melempar batu sembunyi tangan dalam perkara ini. 
ditegaskan made, tanpa adanya sp2d yang dikeluarkan bkd anggaran proyek tersebut tidak bisa dicairkan.
“mereka semua harusnya punya tanggungjawab. bkd punya tanggungjawab, jadi seluruhnya itu punya tanggungjawab semua,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, jpu kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu menghadirkan bupati kabupaten seluma, erwin octavian beserta sekda hadianto dalam persidangan, senin 12 februari 2024.
ada lima saksi yang dihadirkan jpu kejati bengkulu dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana btt bpbd kabupaten seluma tahun anggaran 2022.
kelima saksi yakni bupati kabupaten seluma, erwin octavian, sekda seluma, hadianto, kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, sumiati, mantan kepala bpbd seluma, arben muktiar dan kabid perbendaharaan bkd seluma, edi yustiyono.
para saksi menyampaikan keterangan di muka persidangan yang diketuai majelis hakim fauzi isra, sh, mh di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
kelima saksi dalam persidangan ditanyai secara bergantian terkait perkara dugaan korupsi dana btt pada bpbd kabupaten seluma tahun anggaran 2022 yang menyeret 12 terdakwa.
adapun deretan 12 terdakwa dalam perkara ini meliputi kepala pelaksana (kalak) bpbd seluma mirin najib,
kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd seluma, pauzan aroni, direktur cv. dn racing konstruksi, decky irawan, direktur cv. atha buana consultan, nopian hadinata. 
kemudian, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sofian hadinata, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi, alma jumiarto, direktur cv. permata group, sugito, 
wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nusaryo, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, gustian efendi.
terakhir, wakil direktur cv. fello putri paiker, emron muklis, wakil direktur cv. cahaya dharma konstruksi, cihonggi freono dan direktur cv. defira, suparman. 
dalam keterangannya, bupati seluma mengakui bahwa dirinya yang mengeluarkan surat keputusan (sk) proyek yang bersumber dari dana btt tersebut. 
hal ini juga dibenarkan jpu kejati bengkulu, much syafi’i, usai persidangan di pn tipikor bengkulu, kemarin. 
“iya benar (sk, red) karena sk ini harus dari beliau (bupati seluma, red),” ujar syafi’i. 
dengan diakui penerbitan sk proyek btt oleh bupati seluma, sudah cukup menguatkan dakwaan jpu kejati bengkulu.
“delapan paket pekerjaan dan satu paket pengawasan, sudah termuat dalam sk yang dikeluarkan bupati (bupati seluma, red),” kata syafi’i. 
pada persidangan, senin 5 januari 2024 lalu, jpu kejati bengkulu mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis, primair pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomoro 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
berdasarkan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, para terdakwa menimbulkan kn rp 1,5 miliar. 
kn tersebut timbul dari 8 kegiatan bpbd seluma dengan total pagu anggaran rp 3,8 miliar. 
karena para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan kita. minggu depan akan kita lanjut dengan sidang pembuktian.
sekedar mengulas, diduga ada 8 item proyek dan 1 pengawasan kasus ini merugikan negara mencapai rp1,8 miliar.
proyek tersebut meliputi pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. cahaya darma kontruksi merugikan negara sebesar rp 228 juta.
pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk pembangunan pelapis tebing jalan dikerjakan cv. jaya seluma kontruksi merugikan negara sebesar rp 83 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 935 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2) dikerjakan cv. fello putri paiker merugikan negara sebesar rp 84 juta.
pembangunan jembatan gantung padang merbau dikerjakan cv. azelia roza lestari merugikan negara sebesar rp 166 juta.
pembangunan jembatan gantung pagar banyu dikerjakan cv. permata grup merugikan negara rp 102 juta.
pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu - riak siabun dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp 30 juta.
pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) dikerjakan cv. defira merugikan negara rp 55 juta.
pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 2 dan pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. atha buana consultant merugikan negara rp 138 juta.
dari pagu anggaran dana btt di dpa skpd bkd kabupaten seluma sebesar rp 4,7 miliar, sebesar rp 3,8 miliar anggaran dikelola oleh bpbd seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan.
sejak terkonfirmasi naik ke tahap penyidikan april lalu oleh ditreskrimsus polda bengkulu, penyidik telah memeriksa setidanya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk bupati seluma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan